Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.720 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 4 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Takalar menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

peraturan_daerah_no_4_202...alar_menjadi_per.pdf

PERUBAHAN-BENTUK-HUKUM-PERUSAHAAN-DAERAH-AIR-MINUM-KABUPATEN-TAKALAR-MENJADI-PERUSAHAAN-UMUM-DAERAH-AIR-MINUM-TIRTA-PANRANNUANGKU-KABUPATEN-TAKALAR

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kab. Takalar 2022 No.4/TLD.No.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Takalar menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka penyediaan air minum demi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar memperoleh kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif perlu meningkatkan pelayanan sistem penyediaan air minum dan mengembangkan perekonomian daerah melalui pengelolaanBadan Usaha Milik Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Badan UsahaMilik Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1Tahun 2022; UU Nomor 17 Tahun 2019; PP Nomor 54 Tahun 2017.
BAB I KETENTUAN UMUM. BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN. BAB IV RUANG LINGKUP. BAB V TATA KELOLA PERUMDA AIR MINUM. BAB VI ORGAN PERUMDA. BAB VII PEMBIAYAAN. BAB VIII PEGAWAI PERUMDA. BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN. BAB X PENGGUNAAN LABA. BAB XI LAPORAN KEGIATAN USAHA. BAB XII KERJASAMA PERUSAHAAN. BAB XIII ANAK PERUSAHAAN. BAB XIV PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH. BAB XV SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA. BAB XXII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2022.
Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan dan penetapan tarif air minum diatur dengan Peraturan Bupati.
XXII Bab, 83 Pasal (27 Hlm.) 6 Hlm. Penjelasan.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Irian Bhakti Menjadi Perseroan Terbatas Irian Bhakti Papua (Perseroda)

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Irian Bhakti

Download file:

irianbhaktifasilitasiulang12-09-2022.pdf

bumd-badan-hukum-

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2022 (4)

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Irian Bhakti Menjadi Perseroan Terbatas Irian Bhakti Papua (Perseroda)

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 BUMD terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah sehingga PD. Irian Bhakti perlu disesuaikan bentuk badan hukum menjadi PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda)
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022; PP No. 57 Tahun 2017; Perda No. 5 Tahun 1986; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 37 Tahun 2018; Permendagri No. 118 Tahun 2018.
Peraturan daerah ini mengatur tentang perubahan bentuk badan hukum perusahan daerah Irian Bhakti menjadi Perseroan Terbatas Irian Bhakti Papua (Perseroda) dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Adapun perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan status badan hukum perseroan. Modal dasar perseroda ini berjumlah Rp5.114.000.000,-, dimana tambahan modal dari pemerintah daerah sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar Rp4.925.000.000,00. Diatur pula mengenai bidang usaha, saham-saham, RUPS, Komisaris, direksi, kepegawaian, dan kekayaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2022.
8 hlm. (Penjelasan: 2 hlm.)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perusahaan Umum Daerah Manakarra Keren

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009

Download file:

Perda Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2022.pdf

PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANAKARRA KEREN

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2022 (4) : 53 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Umum Daerah Manakarra Keren

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memenuhi tanggung jawab negara dan atau daerah kepada warganya, maka Pemerintah Daerah memerlukan strategi untuk mengelola perusahaan daerah agar peruntukannya sesuai dengan tujuan Negara dan nilanilai Pancasila yaitu memajukan kesejahteraan umum demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; b. bahwa semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat sehingga mendorong Pemerintah Daerah untuk mengembangkan berbagai jenis usaha yang bermanfaat bagi masyarakat dan berperan penting dalam peningkatan dan pengembangan perekonomian masyarakat; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengenai perubahan bentuk hukum perusahaan serta untuk menyesuaikan materi muatan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Mamuju yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan sehingga perlu dicabut; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Manakarra Keren;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 26 Ttahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 54 Tahun 2017; Permendagri No. 5 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Manakarra Keren yang secara umum mengatur modal, organ perusahaan dan operasional perusahaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2022.
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009
53 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 4 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Simbune

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

PERDA NO 4 TAHUN 2022.pdf

PERUSAHAAN

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 Nomor 98

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Simbune

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air minum, perlu dilakukan penguatan kelembagaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Simbune guna peningkatan dan pengembangan pengelolaan Perusahaan; b. bahwa dalam rangka memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah terhadap pemenuhan hajat hidup masyarakat sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik, perlu didukung oleh suatu peraturan daerah yang mengatur tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum sesuai kondisi, karateristik dan potensi daerah yang ada guna menciptakan iklim yang kondusif; c. bahwa dengan ditetapkannya .Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka Timur sudah tidak sesuai dengan Peraturan perundangundangan lebih tinggi, perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan daerah sehingga perlu di ganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Simbune;
1. Pasal 18 Ayat (6 ) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keungan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 8. Peraturan Menteri Dalam Ne eri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk ukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155)
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, LOGO, DAN TEMPAT KEDUDUKAN, BAB III KEGIATAN USAHA, BAB IV JANGKA WAKTU, BAB V PERMODALAN, BAB VI ORGAN DAN PEGAWAI PERUMDA AIR MINUM TIRTA SIMBUNE, BAB VII PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN UMUM, BAB VIII TARIF, BAB IX SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA, BAB X PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN, BAB XI KERJASAMA, BAB XII PELAYANAN, BAB XIII PENGGABUNGAN PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARA BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN, BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN, BAB XVII KETENTUAN PENUTUP,

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2022.
53 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT). Wisata Lampung Indah ( Perseroan Daerah)

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

PENDIRIAN BADAN USAHA MIL...ERSEROAN DAERAH).pdf

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS (PT). WISATA LAMPUNG INDAH ( PERSEROAN DAERAH)

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Berita Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT). Wisata Lampung Indah ( Perseroan Daerah)

ABSTRAK:

a. bahwa Provinsi t ampung memiliki potensi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang besar untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah; b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah dapat berperan strategis dalam pembangun€rn ekonomi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan Pasal 4 ayat {21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2Ol7 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bahwa Pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (P/t). Wisata Lampung Indah (Perseroan Daerah);
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 14 Tahun 1964, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2007, UU No 40 Tahun 2007, UU No 10 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, UU No 24 Tahun 2019, PP No 1 Tahun 2008, PP No 50 Tahun 2011, PP No 27 Tahun 2014, PP No 7 Tahun 2016, PP No 54 Tahun 2017, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 16 Tahun 2018, PerMendagri No 52 Tahun 2012, PerMendagri No 80 Tahun 2015, PerMendagri No 37 Tahun 2018, PerMendagri No 118 Tahun 2018, PerMendagri No 77 Tahun 2020, Perda Provinsi Lampung No 13 Tahun 2019
Peraturan daerah Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT). Wisata Lampung Indah (Perseroan Daerah)

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2022.
Halaman : 9

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG PADA PDAM "TULUNGAGUNG"

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PERDA NOMOR 4 TAHUN 2022 ...DAM TULUNGAGUNG”.pdf

penyertaan modal BUMD

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 No 2 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG PADA PDAM "TULUNGAGUNG"

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa air merupakan kebutuhan pokok yang pen ting bagi kehidupan masyarakat sehingga diperlukan peningkatan pelayanan air minum pada masyarakat; b. bahwa dalam rangka meningkatan pelayanan air minum pada masyarakatr, perlu dilakukan penguatan struktur permodalan dan/atau pengembangan udaha pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum “TIRTA CAHYA AGUNG” Kabupaten Tulungagung melalui penyertaan modal untuk menambah modal Perusahaan sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada PDAM “Tulungagung”;
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 8. Peraturan Menteri Dalam Nomor 77 Tahun 2020; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2012
Materi pokok: mengatur mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada PDAM “Tulungagung”

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2021.
Mengubah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012
Jumlah 7 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum

Download file:

Peraturan Daerah TTS No. 4 Tahun 2022.pdf

MINUM-AIR-PERUSAHAAN

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD. 2022/ No. 4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Peraturan tersebut berisi tentang: I. Ketentuan Umum; II. Bentuk Hukum, Nama, Tempat Kedudukan dan Jangka Waktu; III. Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha; IV. Modal Usaha; V. Organ dan Kepegawaian; VI. Satuan Pengawasa Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya; VII. Perencanaan, Operasional dan Pelaporan; VIII. Penetapan Penggunaan Laba; IX. Penugasan Pemerintah dan Anak Perusahaan; X. Perubahan, Penggabungan, Peleburan, Pengambil Alihan dan Pembubaran; XI. Evaluasi; XII. Pembinaan dan Pengawasan; XIII. Ketentuan Peralihan; XIV. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2022.
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum
11 halaman; 3 halaman penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 4 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Azwa Bupolo

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

PERDA NO 4 TAHUN 2022.pdf

Azwa Bupolo - PDAM

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD. No. 2022/4, LL KAB. BURU : 29 HLM.

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Azwa Bupolo

ABSTRAK:

Bahwa air minum merupakan kebutuhan pokok yang penting bagi kehidupan masyarakat sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan pengembangan terhadap penyediaan air minum melalui perusahan umum daerah di Kabupaten Buru. Untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air minum maka perlu adanya penataan struktur dan permodalan pada perusahaan umum daerah dibidang penyediaan air minum. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu untuk diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Azwa Bupolo.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perusahaan Umum Daerah Minum Azwa Bupolo.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2022.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 05) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan 10 hlm.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tambrauw Nomor 4 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penambahan Penyertaan Modal Daerah Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Tambrauw Bersinar Abadi

Abstrak

BUMD / Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

Peraturan Daerah Kabupate...w Bersinar Abadi.pdf

Penambahan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah perseroan terbatas tambrauw bersinar abadi

2022

Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD. NO. 2022/4, TLD. No. 4, LL Kab Tambrauw: 10 hal

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Tambrauw Bersinar Abadi

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penambahan modal melalui penyertaan modal Daerah Kabupaten Tambrauw kepada Badan Usaha Milik Daerah PT Tambrauw Bersinar Abadi (PERSERODA). Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Derah dan Perusahaan Milik Daerah lainnya merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan menambah pendapatan asli daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakata dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan penyertaan modal daerah berupa uang dan barang milik daerah yang menjadi salah satu sumber modal Badan Usaha Milik Daerah kepada perusahaan daerah atau perusahaan lainnya diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 sebagaima telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Mentri DAlam Negeri Nomor 37 Tahun 2018; Pertauran Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Pertauran Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 3 Tahun 2015; Pertauran Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 4 Tahun 2021;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Tambrauw Bersinar Abadi

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2022.
10 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Usaha Pertambangan Kabupaten Tasikmalaya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah

Abstrak

BUMD / Badan Usaha Milik Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download file:

PERDA NOMOR 4 TAHUN 2022.pdf

Usaha Pertambangan - Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah

2022

Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD Kab. Tasikmalaya Tahun 2022 No 4

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Usaha Pertambangan Kabupaten Tasikmalaya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi , karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan perluasan kegiatan usaha yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah perlu dilakukan perubahan tata kelola perusahaan mengikuti perkembangan dunia usaha; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Usaha Pertambangan Kabupaten Tasikmalaya sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Usaha Pertambangan Kabupaten Tasikmalaya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016;
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Perubahan Bentuk Badan Hukum, Nama Dan Tempat Kedudukan, Maksud Dan Tujuan, Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri, Neraca, Modal Dan Saham, Anggaran Dasar, Organ, Pegawai, Perencanaan, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi, Pembinan Dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
23 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT