Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16, BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 16
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PROBOLINGGO
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 huruf a dan huruf b pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Penyelenggara Pelayanan Publik berkewajiban menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan serta menyusun, menetapkan dan mempublikasikan maklumat pelayanan dengan tujuan untuk penyelenggaraan pelayanan publik di Kota probolinggo;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Standar Pelayanan Dan Maklumat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo.
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016
Nomor 93).
Standar pelayanan Dinas Lingkungan Hidup merupakan panduan bagi penyelenggara pelayanan publik maupun pengguna layanan dalam menerapkan pelayanan;
Ruang lingkup standar pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup meliputi :
a. Pelayanan Persetujuan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkunga Hidup/ SPPL;
b. Pelayanan Pemangkasan dan Penebangan Pohon;
c. Pelayanan Pengambilan Sampel Air; dan
d. Pelayanan Pengujian Kualitas Air
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2019.
14 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2019
PERWALI Kota Banjar No. 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan perlu diawali dengan cara penerimaan peserta didik baru yang penyelenggaraannya sepenuhnya merupakan kewenangan sekolah yang memenuhi unsur keadilan untuk jenjang pendidikan yang sama; Dan bahwa untuk menunjang kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru perlu disusun pedoman, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Permendagri No 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan maka perlu diatur mengenai Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu; bahwa Perwako No 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perwako tentang Perubahan atas Perwako No 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Perda Kota Surakarta No 7 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penyisipan Pasal 13A mengenai Lurah selaku KPA dan uraian tugasnya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2019.
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2019
Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
PERWALI Kota Banjar No. 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penatausahaan Barang Persediaan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar
Standar/Pedoman-Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
2019
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 15, BD 2019/15
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Penatausahaan Barang Persediaan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang persediaan perlu adanya suatu pedoman yang mengatur perencanaan, penatusahaan, penyaluran, penyimpanan, stock opname dan pelaporan barang persediaan oleh Pejabat atau aparat pengelola persediaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar, Dan bahwa guna tertib penatausahaan dalam pengelolan barang milik daerah Pemerintah Daerah Kota Banjar yang dikelola dengan sistem informasi persediaan daerah dan untuk mendapatkan data yang dapat dipercaya dan diandalkan sesuai dengan asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas dan asas kepastian nilai, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penatausahaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 61 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penatausahaan, Pencatatan Dan Pembukuan, Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2014 dicabut.
15 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
PERWALI Kota Bandung No. 15 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 015 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN
PERWALI Kota Bandung No. 34 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 015 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN
PEDOMAN - TEKNIS - PELAKSANAAN - PROGRAM - INOVASI - PEMBANGUNAN - DAN - PEMBERDAYAAN - KEWILAYAHAN
2019
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 15, BD 2019/15
Peraturan Walikota (Perwali) tentang PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN
ABSTRAK:
Bahwa Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan telah diatur melalui Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 107 Tahun 2018, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, sehingga perlu diganti maka berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Walikota.
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018; Perda Kota Bandung No. 3 Tahun 2019; Perwali Kota Bandung No. 567 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perwali Kota Bandung No. 1167 Tahun 2018; Perwali Kota Bandung No. 1407 Tahun 2016; Perwali Kota Bandung No. 213 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perwali Kota Bandung No. 745 Tahun 2018; Perwali Kota Bandung No. 839 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Prinsip-Prinsip Pelaksanaan PIPPK; Jenis Kegiatan dan Ruang Lingkup Penunjang Kegiatan PIPPK; Indikator Kinerja; Perencanaan PIPPK; Penganggaran; Pelaksanaan Anggaran PIPPK; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaporan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2019.
Peraturan Wali Kota Bandung 281 Tahun 2015 dicabut.
78 hlm (lampiran 58 hlm)
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019
PEDOMAN - TEKNIS - PELAKSANAAN - PROGRAM - INOVASI - PEMBANGUNAN - DAN - PEMBERDAYAAN - KEWILAYAHAN
2019
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 015, BD 2019/15
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan
ABSTRAK:
Bahwa Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan telah diatur melalui Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 107 Tahun 2018 perlu dilakukan penyesuaian sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 sehingga perlu diganti, berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan.
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres no. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Peraturan LKPP No. 8 Tahun 2018; Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018; Perda Kota Bandung No. 3 Tahun 2019; Perwali Kota Bandung No. 567 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perwali Kota Bandung No. 1167 Tahun 2018; Perwali Kota Bandung No. 1407 Tahun 2016; Perwali Kota Bandung No. 213 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perwali Kota Bandung No. 745 Tahun 2018; Perwali Kota Bandung No. 839 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Prinsip-Prinsip Pelaksanaan PIPPK; Jenis Kegiatan dan Ruang Lingkup Penunjang Kegiatan PIPPK; Indikator Kinerja; Perencanaan; Penganggaran; Pelaksanaan Anggaran; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaporan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2019.
78 hlm (lampiran 58 hlm)
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 14 Tahun 2019
pedoman standar biaya honorarium tim pengelola layanan pengadaan secara elektronik tahun 2019
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, Berita daerah kota padang tahun 2019 nomor 14
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Standar Biaya Honorarium Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tahun 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pebgedaan barang atau jasa pemerintah, telah ditetapkan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik tahun 2019;
b. bahwa untuk optimalisasi pen yelenggaraan layanan pengadaan barang atau jasa secara elektronik oleh Tim perlu diberikan honorarium;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hururf b, perlu menetapkan peraturan walikota tentang pedoman standar biaya honorarium tim pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik tahun 2019
UU No 9 Tahun 1956, UU No 11 tahun 2008, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 tahun 2014, PP No 17 tahun 1980, PP No 12 tahun 2019, Perpres No 16 Tahun 2018, Permendagri No 13 tahun 2006, Perda Kota Padang No 6 Tahun 2016, Perda kota padang No 10 tahun 2018
standar biaya honorarium tim pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2019.
3
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sabang Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Remunerasi Jasa Konsultansi Konstruksi dan Standar Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Walikota Sabang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2019, komponen-komponen kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang belum diatur dalam perauran walikota tersebut akan diatur kembali dalam peraturan walikota tersendiri.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 10 Tahun 1965; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2017; PP Nomor 58 Tahun 2005; PERPRES Nomor 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 897/KPTS/M/2017; Qanun KotavSabang Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Walikota Sabang Nomor 40 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 4 Pasal yang memuat standar belanja paling tinggi yang boleh dianggarkan dan digunakan dalam penggunaan jasa konsultansi Konstruksi dan Standar Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2019.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengelolaan Keuangan Negara/DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
PERWALI Kota Bandung No. 59 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 014 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HONORARIUM PENINGKATAN MUTU BAGI GURU DAN TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PEMBERIAN HONORARIUM PENINGKATAN MUTU BAGI GURU DAN TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
