PERBUP Kab. Pohuwato No. 35 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perbup Pohuwato Nomor 57 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2019
rencana kerja pemerintah daerah kabupaten pohuwato tahun 2019
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2018/No.57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 20 Tahun 2004; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 22 Tahun 2018; Perda Kabupaten Pohuwato No. 1 Tahun 2011; Perda Kabupaten Pohuwato No. 8 Tahun 2012; Perda No. 6 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 termasuk di dalamnya mengatur tentang ruang lingkup RKPD. sistematika RKPD, maksud dan tujuan, tahapan penyusunan RKPD, serta kaidah pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2018.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 57 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN KOMITE ETIK PENYELENGGARA PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 57 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PEMBIBITAN DAN PAKAN TERNAK PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan dan Pakan ternak pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau
UU No.27 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.12 Tahun 2017, Perda No.8 Tahun 2016, Perbup No. 44 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Eselonering; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2018.
6 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 57 Tahun 2018
pemberian - gaji - ketiga - belas - dan - tunjngan - hari - raya - kepada - bupati - pimpinan - dan - anggota - dewan - perwakilan - rakyat - daerah - serta - pegawai - negeri - sipil - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - bogor - tahun - anggaran - 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD 2018/57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas Dan Tunjangan Hari Raya Kepada Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti PP No. 18 Tahun 2018 dalam rangka tertib administrasi pemberian Gaji Ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam hrf a maka perlu membentuk Perbup tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya Kepada Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Spil di lingkungan Pemerintah Kab. Bogor Tahun Anggaran 2018.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sbagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2018; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 19 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 18 Tahun 2018; PP No. 19 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pemberian Gai Ketiga Belas, Pemberian Tunjangan Hari Raya, Mekanisme Pengangguran Dan Penatausahaan Keuangan,Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 57 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Besaran Dan Penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan tata cara pembagian, penetapan besaran dan penyaluran dana desa di Kabupaten Blora tahun Anggaran 2018 berjalan efektif dan efisien, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Besaran dan Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Besaran dan Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Blora Tahun Anggaran
2018, perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Besaran
dan Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor:199/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Blora Nomor 54 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini menatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 54 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian, penetapan besaran dan penyaluran dana desa di Kabupaten Blora tahun Anggaran 2018. Ketentuan Pasal 4 diubah, Ketentuan Pasal 5 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 diubah, Ketentuan Pasal 25 diubah, Ketentuan Pasal 28 diubah dan Ketentuan dalam Lampiran diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2018.
Peraturan Bupati Blora Nomor 54 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian, penetapan besaran dan penyaluran dana desa di Kabupaten Blora tahun Anggaran 2018 diubah.
28 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 57 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung , Rencana Kerja Pemerintah Kampung dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kampung
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Permendagri No. 114 Tahun 2014 Pasal 89 tentang Pedoman Pembangunan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung dan Rencana Kerja Pemerintah Kampung
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; Permendagri No.114 Tahun 2014
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung , Rencana Kerja Pemerintah Kampung dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kampung, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Perencanaan Pembangunan Kampung; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2018.
48 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 57 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan perangkat daerah yang
sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan
perangkat daerah didasarkan pada asasefisiensi,
efektivitas,pembagianhabistugas,rentangkendali,tatakerjayangje
las, fleksibilitas,urusanpemerintahanyang
menjadikewenangandaerah, dan intensitas urusan
pemerintahan dan potensi daerah;
b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam
menata perangkat daerah secara efisien, efektif,
danrasionalsesuai
dengankebutuhannyatadankemampuandaerah serta adanya
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta
komunikasi kelembagaan;
c. bahwa ketentuan mengenai Susunan Organisasi, Tata Kerja,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah telah
ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun
2016, untuk Dinas Kesehatandiatur dalam Bab III Bagian
Keenam dan lampiran VII tetapi dalam perkembangannya perlu
dilakukan penyesuaian kembali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf cperlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016
Terdiri dari 3729 Pasal 7 Bab, yaitu Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan Pelaksan dan Jabatan Fungsional, Tata Kerja dan Pola Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2018.
mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
29 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 57 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Harga Satuan Bangunan Gedung Negara
ABSTRAK:
Bahwa pembiayaan pembangunan bangunan gedung negara digolongkan menjadi pembiayaan pembangunan untuk pekerjaan standar dan non standar dan dituangkan dalam dokumen pembiayaan yang terdiri atas komponen biaya untuk kegiatan pelaksanaan konstruksi, kegiatan pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi, kegiatan perencanaan konstruksi dan kegiatan pengelolaan proyek/kegiatan.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.2 Tahun 2017, UU No.28 Tahun 2002, UU No.33 Tahun 2004, UU No.1 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.29 Tahun 2000, PP No.36 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.27 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perda No.3 Tahun 2008, Perda No.3 Tahun 2010, Perda No.7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, tujuan dan ruang Lingkup; Pengaturan Penyelenggaraan; Klasifikasi Bangunan gedung negara/daerah; Standar Luas Bangunan Gedung Negara; Standar Harga Satuan; Pembiayaan Bangunan/Komponen Bangunan tertentu; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2018.
Pencabutan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2017 tentang harga Satuan Bangunan Gedung Negara
Peraturan ini memiliki 12 halaman dan 2 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 57 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Katingan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
bahw a untuk melaksanakan, Ketentuan Pasal 7 ayat (5)
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten tentang
Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sam pah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun
2012; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor
:
P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018
Jakstrada memuat:
a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga
dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan sampah
rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2018.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 57 Tahun 2018
PERWALI Kota Ambon No. 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri Setiap Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun Anggaran 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa/ Negeri Setiap Desa/ Negeri Kota Ambon Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Walikota Ambon menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 15 Tahun 1955; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2016; PEPRES No. 19 Tahun 2018; PERMENKEU No. 50/PMK/07/2017; PERMENKEU No. 199/PMK.07/2017; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERDAKOTAMBON No. 4 Tahun 2014; PERDAKOTAMBON No. 8 Tahun 2017; PERDAKOTAMBON No. 13 Tahun 2018; PERWALIKOTAMBON No. 55 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum, penetapan rincian dana desa/ negeri, penyaluran dana desa/ negeri, penggunaan dana desa/ negeri, pelaporan dana desa/ negeri, sanksi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
2 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
