PEDOMAN - PENYUSUTAN ARSIP - DI LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN MUSI BANYUASIN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, BD.2018/NO.96
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusutan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusutan dan penyelamatan arsip
yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
selaku pencipta dan pengelola arsip maka perlu adanya
pedoman penyusutan arsip;
Dasar Hukum : UU No 28 Tahun 1959;UU No 43 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 , sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan UU
No 9 Tahun 2015 ;PP No 34 Tahun 1979 ;PP No 28 Tahun 2012;Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
Nomor 19 Tahun 2011;Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI):
No 17 Tahun 2012 ; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
No 25 Tahun 2012;Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
No 22 Tahun 2015;. Kepres No 105 Tahun 2004;PP No 18 Tahun 2016;Perda No 9
Tahun 2016;Perda No 20
Tahun 2016
Maksud dan Tujuan ,Ruang Lingkup,Penilaian Arsip,Pemindaha Arsip Inaktif,Pemusnahan Arsip,penyerahan Arsip Statis,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Sebagaiman Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, maka
Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2013
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Hotel;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Semarang, Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Walikota Semarang Nomor 89 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tata cara pendaftaran dan pendataan, tata cara pelaporan dan pembayaran, tata cara penagihan pajak, tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa, pendelegasian kewenangan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2013 dicabut.
16 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 96 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan/Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Bahwa Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Menyatakan Bahwa Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lakukan Berdasarkan pada Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
Bahwa dalam Rangka Memenuhi Jumlah Kekurangan Atau Kebutuhan Oragnisasi, di Harapkan dapat Memperoleh Calon Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Karakteristik Pribadi dan Perilaku yang Baik Juga Memiliki Intelegensia, Keterampilan Serta Keahlian yang Tinggi yang dalam Pelaksanaannya Berjalan dengan Baik Sesuai dengan Prinsip-prinsip Kompetitif, Adil, Objektif, Transparan, Bersih dari Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Serta tidak di Pungut Biaya Maka Perlu Mengatur Tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan/Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam Huruf a dan Huruf b, Perlu Menetapkan Peraturan Walikota Tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan/Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokmasi Nomor 20 Tahun 2022; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan/Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup;
Tahapan Pelaksanaan Penerimaan/Pengadaan Asn;
Perencanaan;
Pengumuman Lowongan;
Pelamaran;
Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi;
Pengangkatan Menjadi Calon PNS dan Masa Pencobaan Calon PNS;
Pengangkatan Menjadi Pegawai Negara Sipil;
Pengangkatan Menjadi PPPK;
Pengawasan dan Pengendalian;
Pembiayaan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2022.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 96 Tahun 2020
PERBUP Kab. Sanggau No. 32 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN SANGGAU
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) serta untuk memberikan jaminan mutu atas hasil pengawasan, maka perlu disusun pedoman yang mengatur pelaksanaan pengawasan dari tahap perencanaan sampai dengan tindak lanjut.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 23 Tahun 2007; Permendagri No. 28 Tahun 2007; Permendagri No. 7 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pengawasan; Norma Pengawasan dan Kode Etik; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 96 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaaraan Keuangan Daerah Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Angsau Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menyusun standar pelayanan minimal pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Angsau Kabupaten Tanah Laut yang menerapkan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Angsau Kabupaten Tanah Laut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Angsau Kabupaten Tanah Laut , Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Maksud, Tujuan Dan Fungsi
3. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Puskesmas
4. Pelaksanaan
5. Pengembangan Kapasitas
6. Pengawasan Dan Pelaporan
7. Pembiayaan
8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 96 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Dari Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten Karanganyar Formasi Tahun 2009
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, dipandang perlu untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Pemerintah Kabupaten Karanganyar Formasi Tahun 2009; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetap kan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomer 98 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Dari Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten Karanganyar Formasi Tahun 2009. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Dari Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten Karanganyar Formasi Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2009.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 96 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang
Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024, perlu
menyesuaikan Standar Harga Satuan dan Analisis
Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Semarang
Tahun 2024; bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun
2023 tentang Standar Harga Satuan Dan Analisis
Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Semarang
Tahun 2024 sudah tidak sesuai dengan
perkembangan regulasi dan kebutuhan sehingga perlu
diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang
Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja
Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4
Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan angka 1, angka 2, angka 9, angka 20, angka 22, angka 42, angka 43, angka 51.4, angka 52.4, angka 52.5, angka 55, angka 57, angka 59, angka 62, angka 64, angka 65.1, angka 65.2, angka 65.3, angka 66.1, angka 67.1, angka 68.7, angka 68.13, angka 68.15,
angka 68.19, angka 68.22, angka 68.23, angka 68.27 huruf A. Standar Biaya Umum, dan huruf G, huruf H, huruf N, Huruf O, huruf P, huruf Q pada Penjelasan Khusus Standar Biaya Umum, angka 2, angka 5, angka 9, angka 12, angka 20, angka 22, angka 23, angka 24, angka 26, angka 40, angka 52, angka 73, angka 79, angka 80, angka 86, angka 105, angka 111, angka 143, dan angka 144 huruf B. Standar Satuan Harga Lampiran I diubah dan disisipkan angka 10.a, angka 41.a, angka 41.b, angka 41.c, angka 41.d, angka 41.e,
angka 41.f, angka 41.g, angka 41.h, angka 41.i, angka 45.a, angka 46.a, angka 49.21.a angka 53.a, angka 58.a, angka 60.a pada huruf A. Analisis Standar Belanja, perubahan angka 1, angka 4, angka 15, angka 20, angka
26 huruf A. Analisis Standar Belanja Fisik dan angka 2, dan angka 4 huruf B. Analisis Standar Belanja Non Fisik Lampiran II, penyisipan angka 4.a, angka
16.a, angka 22.a, angka 22.b pada Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2023 diubah.
58 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
