PERWALI Kota Yogyakarta No. 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
Mengubah sebagian
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2018
Tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di
Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera perlu didukung dengan penyelenggaraan negara di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme; bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara perlu memperluas cakupan wajib lapor serta mekanisme sanksi; bahwa Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta memerlukan penyempurnaan untuk mengakomodir kebutuhan hukum daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022.
Materi pokok : Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai berikut : Ketentuan Pasal 4 diubah, Ketentuan Pasal 10 diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2023.
Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
Jumlah halaman : 3 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
Perwali Kota Tasikmalaya No. 7 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024
Mencabut
PERWALI Kota Tasikmalaya No. 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022
teknis - pemberian - tunjangan - hari - raya - dan - gaji - ketiga - belas - yang - bersumber - dari - anggaran - pendapatan - dan - belanja - daerah
2023
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 5, BD Tahun 2023 No.5
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) PP No. 15 Tahun 2023 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Perwali tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD.
Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini Adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 15 Tahun 2023; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.
Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
6 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu disusun pola karier PNS yang terintegrasi Dan Pola Karier PNS disusun berdasarkan kaidah perencanaan dan pengembangan karier, sehingga perlu ditetapkan suatu Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri maka perlu menetapkan Perwali tentang Pedoman Pola Karier PNS di Lingkungan Pemda Kota Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini Adalah UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permen PAN & RB No. 38 Tahun 2017; Permen PAN & RB No. 3 Tahun 2020; Permen PAN & RB No. 13 Tahun 2019; Permen PAN & RB No. 22 Tahun 2021; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2016; Perda Kota Bekasi No. 07 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kota Bekasi No. 04 Tahun 2021; Perwali Bekasi No. 83 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perwali Bekasi No. 69 Tahun 2019.
Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan Pola Karier, Prinsip Pola Karier, Ruang Lingkup Pola Karier, Rencana Pengembangan Karier, Ketentuan Lain-lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2023.
23 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pematang Siantar Nomor 5 Tahun 2023
PEMBERIAN - HAK - AKSES - DAN - PEMANFAATAN - DATA - KEPENDUDUKAN
2023
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 5, BERITA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2022 NOMOR 05
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 , Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017, dan Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 27 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM (Pengertian, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup) PEMBERIAN HAK AKSES DALAM PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN (Paragraf 1, (Pemberian Hak Akses Data Kependudukan, Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Bagi Pengguna , Dokumen Pendukung Pengajuan Perjanjian Kerja Sama , Pemberian Hak Akses Data Pribadi ) PELAKSANAAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN , (Bagian Kesatu Umum, Penggunaan Card Reader , Akses Web Service dan Akses Web Portal ) PENDANAAN , PELAPORAN, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2023.
17 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2023
PERWALI Kota Bandung No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 884 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung
PERWALI Kota Bandung No. 123 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 884 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung
PERWALI Kota Bandung No. 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 884 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung
PERWALI Kota Bandung No. 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 884 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung
PERWALI Kota Bandung No. 74 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 884 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 06 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
PERWALI Kota Bandung No. 444 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 884 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung
PERWALI Kota Bandung No. 1430 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 884 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung
PERWALI Kota Bandung No. 884 Tahun 2017 tentang Peraturan Wali Kota Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung
PETUNJUK - PELAKSANAAN - PERATURAN - DAERAH - KOTA - BANDUNG - NOMOR - 06 - TAHUN - 2017 - TENTANG - HAK - KEUANGAN - DAN - ADMINISTRATIF - PIMPINAN - DAN - ANGGOTA - DEWAN - PERWAKILAN - RAKYAT - DAERAH - KOTA - BANDUNG
2023
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 5, BD Kota Bandung Tahun 2023 No. 5
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (7), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (7), Pasal 17 ayat (6), Pasal 22 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017, telah diterbitkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 884 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bnadung Nomor 8 Tahun 2022, namun dalam perkembangannya untuk menunjang kinerja DPRD dan optimalisasi pelaksanaan tugas maka Peraturan Wali Kota termaksud perlu diganti, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 1 Tahun 2023; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kota Bandung No. 06 Tahun 2017; Perwali Kota Bandung No. 876 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, yang meliputi Ketentuan Umum, Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan DPRD, Dana Operasional Pimpinan DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Kompensasi Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD, Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2023.
UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2022.
24 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2023
PENERAPAN - DAN - PENCAPAIAN - STANDAR - PELAYANAN - MINIMAL - BIDANG - PENDIDIKAN
2023
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 5, BD Kota Cirebon Tahun 2023 No 5
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022; Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022; Perda Kota Cirebon No. 6 Tauhn 2016; Perda Kota Cirebon No. 5 Tahun 2021; Perwali Kota Cirebon No. 63 Tahun 2019; Perwali Kota Cirebon No. 16 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang meliputi Ketentuan Umum, Jenis Pelayanan Dasar SPM, Mutu Pelayanan Dasar dan Target SPM, Pelaksanaan dan Penerapan SPM, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023.
8 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2023
PERWALI Kota Cimahi No. 24 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2023 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Cimahi per Triwulan Tahun Anggaran 2023
target - penerimaan - pajak - daerah - dan - retribusi - daerah - kota - cimahi - per - triwulan - tahun - anggaran - 2023
2023
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 5, BD Kota Cimahi Tahun 2023 No. 710
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Cimahi per Triwulan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk dapat memperkirakan pendapatan daerah dan meningkatkan kinerja dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat membantu pembangunan Daerah Kota Cimahi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good goverment), Pemda Kota Cimahi memerlukan target pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga target pajak daerah dan retribusi daerah dapat dijadikan instrumen perhitungan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2023 Dan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran 2023 perlu ditetapkan dengan Perwali maka perlu menetapkan Perwali tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah Kota Cimahi per Triwulan Tahun Anggaran 2023.
Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini Adalah UU No. 9 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010.
Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Cimahi Per Triwulan Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2023.
Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2022 dicabut.
18 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 5, BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2023 NOMOR 5/A
Peraturan Walikota (Perwali) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU
TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya usulan penambahan
komponen belanja pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah dan untuk menindaklanjuti Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus
Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Wali Kota Batu Nomor 45 Tahun 2022
tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran
2023;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 972);
5. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Batu
Tahun 2022 Nomor 6/A);
6. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 45 Tahun 2022
tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran
2023 (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2022 Nomor
45/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Wali Kota Batu Nomor 68 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 45
Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan
Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Batu
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Batu
Tahun 2022 Nomor 68/A);
Perubahan pada Lampiran I, III dan IV
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2023.
Peraturan Wali Kota Batu Nomor
45 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan
Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Batu
Tahun Anggaran 2023 yang telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Batu Nomor 68 Tahun 2022
18
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2023
POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. PALEMMAI TANDI KOTA PALOPO
2023
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 5, BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2023 NOMOR 5
Peraturan Walikota (Perwali) tentang POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. PALEMMAI TANDI KOTA PALOPO
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota ten tang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Palemmai Tandi Kota Palopo
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di' Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 6 7 5 7);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/SK/ Per/II/ 1988 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 157 /MENKES/SK/III/ 1999 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/ SK/Per/II/ 1988 tentang Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 8).
8. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 49 Tahun 2018 tentang Orgainisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Palemmai Tandi (Serita Daerah Kota Palopo Tahun 2018 Nomor 49).
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : RUANG LINGKUP DAN PRINSIP
BAB III : KEDUDUKAN, TUJUAN, VISI, MISI, MOTTO, TUGAS DAN FUNGSI
BAB IV : KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA
BAB V : SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL
BAB VI : KOMITE KEPERAWATAN
BAB VII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2023.
38
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2023
PERWALI Kota Blitar No. 72 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG PENYELENGGARAAN PERILAKU HIDUP PRODUKTIF DAN AMAN
DALAM MASA PANDEMI COVID-19
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 5, BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 5
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Walikota yang Mengatur Pembatasan Kegiatan Masyarakat
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa mempertimbangkan situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 yang terkendali, tingkat imunitas yang tinggi di masyarakat, kesiapan kapasitas kesehatan yang lebih baik, pemulihan dan ekonomi yang berjalan cepat; b. bahwa dengan ditetapkannya Intsruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi, perlu dilakukan pencabutan peraturan kepala daerah yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Mengingat: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020.
Materi pokok: Pencabutan Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 72 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 29 Tahun 2022.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2023.
Mencabut: Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 72 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 29 Tahun 2022.
Jumlah halaman : 3 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
