Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
ABSTRAK:
Semakin kompleknya permasalahan yang
bcrhubungan dengan penyelenggaraan clan pengelolaan
Pajak Daerah demi efektifitas dalam Pendaftaran, Pendataan,
Penetapan, Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Gunung
Mas perlu pengaturan mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak
Daerah (NPWPD)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 6 Tahun I 983; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan
M
enteri D
al
am Negeri Nomor 1 Tah
un
20
1
4; Ke
p
utu
san
Men
t
eri D
al
am Negeri Nomor 1 70 Ta
h
un 19
9
7; Keputu
sa
n Menteri Dal
am
Negeri
N
omor 17
3
Tahun
199
7; Keputusan
M
en
t
eri D
al
am Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan D
ir
e
kt
orat
J
enderal Pajak Nomor
:
20
/
PJ
/
2013; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 04 Tahun
2008.
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2015.
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 27 Tahun 2015
15 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pematang Siantar Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Online Pajak Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran pajak daerah yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak, sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (4) PP no 55 tahun 2016 , perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha wajib pajak daerah;
b. bahwa untuk peningkatan tata kelola transaksi pembayaran pajak daerah yang lebih transparan, dan memudahkan wajib pajak untuk membayar kewajibannya serta dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan pada sektor pajak daerah, perlu dilakukan transaksi pembayaran dan pemungutan pajak daerah melalui sistem online;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perwali Pematangsiantar tentang Sistem Online Pajak Daerah.
1. UU Darurat no 8 tahun 1956
2. UU no 6 tahun 1983
3. UU no 7 tahun 1992
4. UU no 19 tahun 1997
5. UU no 11 tahun 2008
6. UU no 28 tahun 2009
7. UU no 23 tahun 2014
8. PP no 15 tahun 1986
9. PP no 82 tahun 2012
10. PP no 55 tahun 2016
11. PP no 12 tahun 2019
12. Permendagri no 13 tahun 2006
13. Perda Kota Pematangsiantar no 6 tahun 2011
14. Perda Kota Pematangsiantar no 1 tahun 2017
15. Perwali Pematangsiantar no 5 tahun 2017
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan umum; Asas, Maksud dan Tujuan; Jenis Pajak; Kewenangan; Kerja Sama Pelaksanaan Sistem Online; Sistem Online Pajak Daerah; Pembukaan Rekening, Penyetoran dana dan Surat Kuasa Perintah Transfer Debit Pembayaran Pajak; Pembayaran Pajak Terutang dan Pelaporan Pajak; Pembayaran dan Pelaporan Pajak Secara Manual; Hak dan Kewajiban; Larangan; Pengawasan; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
17
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2007
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Pemberian Izin Dispensasi Kelebihan Muatan kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pemberian Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Pemberian Izin Dispensasi Kelebihan Muatan
Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah TahunAnggaran 2007;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2001; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang BHP retribusi pemberian izin dispensasi kelebihan muatan, besarnya BHP retribusi, alokasi BHP, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2007.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lahat Nomor 27 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Pengelolaan Air Tanah, Nilai Perolehan Air dan Pokok Pajak yang Terutang Sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
Dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Air Tanah ditetapkan sebagai salah satu jerris Pajak Daerah dan guna mempermudah administrasi dan pelayanan kepada masyarakat serta guna keseragaman nilai perolehan air tanah sebagai dasar penetapan pajak air tanah, perlu ditetapkan Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Pengeloiaan Air Tanah, Nilai Perolehan Air Dan Pokok Pajak Yang Terutang Sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanah. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 22 Tahun 1982; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 17 Tahun 2003;UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 24 Tahun 2006; KEMENPAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003; PERDA No. 13 Tahun 2008; PERDA No. 16 Tahun 2008; PERDA No. 17 Tahun 2008; PERDA No. 26 Tahun 2008; PERDA No. 3 Tahun 2011; PERBUP No.14 Tahun 2008; PERBUP No. 33 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, peruntukan pemanfaatan air, perizinan, larangan pemegang izin, dasar pengenaan dan tarif pajak, ketentuan peralihan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2011.
14 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Sidempuan Nomor 27 Tahun 2003
PERDA Kota Madiun No. 1 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 27 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 27, Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 27
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Keringanan Pajak Kenderaan Bermotor dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor Penyerahan II (Kedua) di Provinsi Riau
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta untuk pembenahan administrasi kepemilikan kendaraan bermotor dalam pelaksanaan pengenaan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara progresif, diperlukan upaya peningkatan pelayanan antara lain melalui pemberian keringanan kepada masyarakat.
Dasar hukum Pergub ini adalah: UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 12 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Provinsi Riau No. 8 Tahun 2011; Pergub Riau No. 9 Tahun 2012; dan Pergub Riau No. 22 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur ini memuat 5 (lima) Bab dan 8 (delapan) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Masa Pelaksanaan; Batasan dan Perhitungan; Mekanisme; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dalam pelaksanaan operasionalnya dapat berjalan secara
efektif, efisien dan optimal, maka perlu meninjau kembali Peraturan Walikora Semarang Nnmor 188.3/450 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel untuk disesuaikan dengan peraturan dimaksud:
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka pertu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,Undang-Undang Nornor 17 Tahun 1997,Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997,Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Undang Uridung Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undung Nomor 2 Tahun 2004, Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983,Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1992, PP Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pcrnerintah Numur 27 Tahun 1983, Peraturan Pernerintah Nomor 50 Tahun 1992,Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 79 Tahun 2005, PP Nomor 38 Tahun 2007, PP Nomor 69 Tahun 2010, Perpres Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988, Peraturan Daerah Kota Semarang Nornor 11 'Tahun 2006,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, tata cara pendaftaran dan pendataan, tata cara pembayaran, tata cara penagihan pajak, keringanan dan pembebasan pajak, tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa, sanksi administrasi, tata cara pemeriksaan dan pengawasan, pendelegasian kewenangan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
16 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
