Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, BD Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 72/d
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto No 74 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf e Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 yang dihapus, sehingga persyaratan memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Pembuat Komitmen, tidak lagi dipersyaratkan pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019;
b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan atas hasil evaluasi pelaksanaan pengendalian kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, maka perlu melakukan penyesuaian dan perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 74 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2020, yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto.
Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 74 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2020;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 /PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/ J asa;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 74 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2020 tanggal 20 September 2019 diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 16 diubah;
2. Ketentuan Pasal 31 ayat (8) diubah;
3. Ketentuan Pasal 75 setelah ayat (4) ditambahkan satu ayat baru yaitu ayat (5);
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tomohon tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2021.
UU No. 10 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDA No. 11 Tahun 2012.
Analisis Standar Belanja
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2020.
II Bab, 9 Pasal (6 Hlm.) dan II Lampiran (28 Hlm.)
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjung Balai Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Walikota dan Wakil Walikota TanjungBalai
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf (a) Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 11 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai.
UU Drt Nomor 9 Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 20 Tahun 1987; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 62 Tahun 2017; Perda Kota Tanjungbalai Nomor 11 Tahun 2002; Perda Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009.
Peraturan ini mengatur mengenai Ketentuan Umum; Belanja Rumah Tangga; Standar Belanja Rumah Tangga; Pengelolaan Belanja Rumah Tangga; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2020.
5 Hlmn
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2020
PERWALI Kota Surakarta No. 24 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Surakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Surakarta
ABSTRAK:
a. bahwa petunjuk pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 dimaksudkan untuk melindungi segenap masyarakat di Kota Surakarta dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa petunjuk pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 bertujuan menjamin pelaksanaan protokol kesehatan, pelaksanaan Isolasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kota Surakarta;
c. bahwa petunjuk pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan yang mengikat secara masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Surakarta;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 11984; UU No. 23 Tahun 2014;
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Surakarta yang meliputi: Ketentuan Umum; Upaya Penanganan; Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Pusat; Penerapan Protokol Kesehatan; Isolasi Mandiri dan Isolasi Wilayah; Pemberdayaan Masyarakat; Pendanaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2020.
20 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2020
PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TERNATE
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2020 NOMOR 410
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja,perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate.
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019.
Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. maksud dan tujuan; c. standar operasional prosuder; d. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari IV Bab dan 6 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2020.
-
-
53
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, BD.2020/NO.10, LL Kota Singkawang : 45 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran dalam Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Keluarahan dan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 12 Tahun 2001, UU No. 17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2013, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.27 Tahun 2014, PP No.17 Tahun 2018, Perpres No.16 Tahun 2018, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.19 Tahun 2016, Permendagri No.130 Tahun 2018, Perka LKPP No.8 Tahun 2018, Perda No.3 Tahun 2016, Perda No.5 Tahun 2018, Perwali No.48 Tahun 2019
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup; Perencanaan; Penganggaran; Pelaksanaan Anggaran; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2020.
Peraturan Daerah ini memiliki 32 halaman dan 13 halaman lampiran;
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan : a.bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia melalui penilaian kompetensi maka perlu diatur penyelenggaraan penilaian kompetensi sesuai dengan standar yang berlaku; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Yogyakarta ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai sehingga Peraturan Walikota tersebut perlu dicabut dan diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Yogyakarta;
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 ; 2. Undang-Undang Nomor 5Tahun 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017; 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26Tahun 2019;
Materi Pokok : Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2020.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Jumlah Halaman : 17 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Madrasah Aliyah di Kota Sukabumi
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5
ayat (3) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan, perlu ditetapkan Peraturan Wali
Kota Sukabumi tentang Pedoman Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Menengah Atas, Sekolah
Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah di Kota
Sukabumi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6
Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9
Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pengelolaan
Perpustakaan Sekolah Menengah Atas, Sekolah
Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah di Kota
Sukabumi. Terdiri atas 4 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2020.
34 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan Walikota (Perwali) tentang PEDOMAN OPERASIONAL PENYALURAN KREDIT EKONOMI KERAKYATAN KEPADA USAHA PRODUKTIF KOTA BANDAR LAMPUNG
ABSTRAK:
1. Dalam upaya mendorong pertumbuhan usaha produktif di Kota Bandar Lampung, Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah mengalokasikan dana bergulir untuk disalurkan kepada usaha produktif yang bergerak di bidang Jasa, Industri dan Perdagangan guna mendorong ketersedian akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian Daerah
2. Sehubungan dengan adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, maka dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Operasional Penyaluran Kredit Ekonomi Kerakyatan EKOR) Kepada Usaha Produktif Kota Bandar Lampung
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan UndangUndang Darurat Nomor 6 Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2007
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016
13. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 52 Tahun 2016
1. Bab I : Ketentuan Umum
2. Bab II : Tujuan dan Saran
3. Bab III : Persyaratan Calon Peminjam
4. Bab IV : Persaratan, Tata Cara dan Seleksi Permohonan Pinjaman
5. Bab V : Tata Cara Pengembalian Dana Pinjaman
6. Bab VI : Jasa Penyaluran
7. Bab VII : Pelaksanaan Program
8. Bab VIII : Indikator Keberhasilan Penyaluran Kredit Ekor
9. Bab IX : Sumber Dana
10. Bab X : Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2020.
20
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2014; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERDA No. 11 Tahun 2012.
Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2020.
VI Bab, 10 Pasal (10 Hlm.) dan I Lampiran (5 Hlm.)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
