APBDProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaDesa
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Lima Puluh Kota No. 28 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari
juknis penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nagari
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, Berita Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 9
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari
ABSTRAK:
a. bahwa Pembangunan Nagani bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Nagari, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan; b. bahwa dalam rangka mendorong potensi Nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, sesuai dengan misi (tiga) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu didukung oleh aspek perencanaan pembangunan Nagari;
Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelulaan Keuangan Desa
Pembangunan Nagari dilaksanakan dengan tahapan:
a. Pendataan Nagari;
b. Perencanaan Pembangunan Nagari:
c, pelaksanaan Pembangunan Nagari; dan
d. pertanggungjawaban Pembangunan Nagan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019
88
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2022
PERBUP Kab. Pangandaran No. 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Mengubah
PERBUP Kab. Pangandaran No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kabupaten Indramayu
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, sehingga perlu adanya regulasi yang mengatur penyederhanaan struktur organisasi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 20 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Peraturan Bupati Indramayu Nomor 42 Tahun 2016 dicabut
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tim Percepatan Pembangunan
ABSTRAK:
Bahwa untuk memastikan terlaksananya pelaksanaan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Percepatan Pembangunan.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 25 Tahun 2004; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 45 Tahun 2017; Perda Prov. Jabar No. 8 Tahun 2019; Perda Kab. Cianjur No. 09 Tahun 2011; Perda Kab. Cianjur No. 17 Tahun 2021; Perda Kab. Cianjur No. 18 Tahun 2021; Perbup Cianjur No. 70 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Tim Percepatan Pembangunan yang meliputi Ketentuan Umum, Percepatan Pembangunan, Pengeorganisasian, Tugas dan Wewenang, Persyaratan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota, Sekretariat, Mekanisme Kerja, Pengawasan dan Pelaporan, Anggaran, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2022.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022
Perbup Kab. Cirebon No. 135 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
TUGAS - FUNGSI - DAN - TATA - KERJA - DINAS - PEMADAM - KEBAKARAN - DAN - PENYELAMATAN
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, BD 2022/ No.9
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 dan Pasal 104 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Permendagri No. 16 Tahun 2020; Permen PAN & RB No. 25 Tahun 2021; Perda Kabupaten Cirebon No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Cirebon No. 1 Tahun 2021; Perbup Cirebon No. 1 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
16 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Solok Selatan Nomor 9 Tahun 2022
APBDHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan
Perbup Kab. Solok Selatan No. 73 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 9
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan motivasi kerja, kesejahteraan, kualitas, kinerja dan disiplin Pegawai negeri sipil perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
b. bahwa untuk meningktakan kesejahteraan dan kinerja pegawai negeri sipil, perlu di buat peraturan mengenai tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dengan cara metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Solok Selatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan selain diberikan
penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, diberikan TPP setiap bulan.
TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria: TPP berdasarkan beban kerja; TPP berdasarkan prestasi kerja; TPP berdasarkan tempat bertugas TPP berdasarkan kondisi kerja TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021
33
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Solok Selatan Nomor 9 Tahun Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati
Solok Selatan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor Tahun 2021 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok
Selatan
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 9
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan motivasi kerja, kesejahteraan, kualitas, kinerja dan disiplin Pegawai negeri sipil perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan; b. bahwa untuk meningktakan kesejahteraan dan kinerja pegawai negeri sipil, perlu di buat peraturan mengenai
tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dengan cara metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Solok Selatan;
c. bahwa Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor Tahun
2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai_ di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor Tahun 2021
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, sudah tidak sesuai
lagi dengan kebutuhan dan kondisi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok
Selatan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Perintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017,
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019,Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 ; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016, Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 18 Tahun 2017.
Maksud pemberian TPP adalah untuk meningkatkan profesionalisme PNS dalam melakukan pekerjaan
Tujuan pemberian TPP adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan disiplin PNS;
b. Meningkatkan motivasi kerja;
c. Meningkatkan kesejahteraan PNS;
d. Meningkatkan kualitas pelayanan, dan
e. Meningkatkan kinerja PNS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2022.
33 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2022
Perbup Kab. Bengkalis No. 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 9 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkalis
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 mengamanatkan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyusun Road Map Reformasi Birokrasi di internal instansi
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 12 Tahun 1956; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP nomor 96 Tahun 2012; PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; Permendagri Nomor 135 Tahun 2018
Terdiri dari 5 (lima) Bab dan 9 Pasal, yaitu Bab tentang: Ketentuan umum, Road map reformasi birokrasi, Pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, Pembiayaan, dan Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku maka Perbup Bengkalis Nomor 63 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Lampiran: 46 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Tengah Nomor 9 Tahun 2022
Perbup Kab. Buton Tengah No. 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022 Nomor 9
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa dalarn rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Tengah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Tengah
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
3. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Adrninistrasi ke Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor 153).
Bab I Ketentuan Umum Bab II Bentuk, Nomenklatur dan Tipe Perangkat Daerah Bab III Kedudukan dan Susunan Organisasi Bab IV Tugas dan Fungsi Bab V Tata Kerja Bab VI Kepangkatan, Pengangkatan, Eselonisasi dan Pemberhentian dalam Jabatan Bab VII Ketentuan Peralihan Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2022.
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Tengah
12 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 9 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa;
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP Nomor 47 Tahun 2015; Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Permendagri Nomor 1 tahun 2016; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
Dalam perbup ini diatur mengenai pengelolaan aset desa, dengan ruang lingkup terdiri dari jenis aset desa, asa pengelolaan aset desa, pengelola aset desa, pengelolaan aset desa, pembiayaan, ketentuan peralihan, ketentuan lain-lain. Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2022.
55 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
