Peraturan Walikota (PERWALI) tentang BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Besaran Uang Persediaan Dan
Batas Ganti Uang Persediaan Tahun Anggaran 2019.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011.
Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut GU adalah permintaan
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam APBD, kepada SKPD
diberikan Uang Persediaan melalui mekanisme SPP-UP. Pengisian kembali uang persediaan dapat dilakukan apabila dana tersebut
telah dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 50%
(lima puluh perseratus). Pada akhir tahun anggaran seluruh sisa uang persediaan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran harus disetorkan
kembali ke rekening Kas Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa persiapan Simpang raya Kecamatan Sungai Ambawang
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kubu Raya pada umumnya serta Desa Smpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Khususnya dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan melakukan pembentukan desa persiapan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.1 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; pembentukan, cakupan wilayah dan batas desa; Pemerintahan desa; Pembinaan dan pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan lain-Lain; Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2018.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 53 Tahun 2018
PERBUP Kab. Tana Tidung No. 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 53 Tahun 2018
INDIKATOR - KINERJA - UTAMA - KABUPATEN - BEKASI - TAHUN - 2017 - 2022
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD 2018/53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022x
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah diberlakukannya Perda Kab. Bekasi No. 7 Tahun 2017 dalam rangka terlaksananya visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah Dan agar perencanaan program pembangunan Kab. Bekasi dapat tercapai maka perlu menetapkan Perbup tentang lndikator Kinerja Utama Kab. Bekasi Tahun 2017-2022.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2008; PP RI No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Prov Jabar No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov Jabar No. 24 Tahun 2010; Perda Prov Jabar No. 6 Tahun 2009; Perda Prov Jabar No. 22 Tahun 2010; Perda Prov Jabar No. 25 Tahun 2013; Perda Kab. Bekasi No. 12 Tahun 2011; Perda Kab. Bekasi No. 7 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022, Daftar Indikator Kinerja Utama, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2018.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 53 Tahun 2018
kewenangan - desa - berdasarkan - hak - asal - usul - dan - kewenagan - lokal - berskala - desa - di - kabupaten - pangandaran
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2018/53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014 maka perlu menetapkan Perbup tentang Kewenangan desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala di Kab. Pangandaran.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU no. 12 tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015 Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, Mekanisme Pelaksnaaan Kewenangan Desa, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Kewenangan Desa, Pendanaan, Pungutan Desa, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2018.
14 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD Tahun 2018 No 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Peraturan Menteri Oalam Negeri
Republik Indonesia Nomo,r 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Oesa , penga<1aan barang/jasa di tlc,:stt p,:ilu diatur
dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam
pelaksanaannya perlu disempurnakan sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Tata Cara PengadaanBarang/Jasa di Desa;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015; Perda Kab temanggung No 15 Tahun 2015; Permendagri No 20 tahun 2018; Perka LKPP No 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perka LKPP No 22 Tahun 2015; Perbup Temanggung No 60 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Temanggung No 41 Tahun 2018; Perbup Temanggung No 50 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati inii diatur tentang : landasan
hukum untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang
pembiayaannya bersumber dari APB Desa.
Ruang lingkup pengadaan barang/jasa meliputi:
(1) Pengadaan barang/jasa secara swakelola; dan
(2) Pengadaan barang/jasa melalui pemilihan penyedia barang/jasa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
28 beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 53 Tahun 2018
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN - PEDOMAN PELAKSANAAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2018/No. 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5), Pasal
15, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal
23 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan Tanggung jawab Sosial Perusahaan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Unadang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2018.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis
yang efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan Pasal 40 ayat
(4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
dan untuk menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan
keselamatan arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi
Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sragen;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor: 17 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen yang meliputi azas dan pengorganisasian, pengamanan arsip dinamis dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2018.
Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka KomoditiPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut :
Permendag No. 40/M-DAG/PER/6/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 Tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 54, BN 2018/No. 533; https://peraturan.go.id/ : 3 HLM.
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 Tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 Tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
