Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53, BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 53
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan ketahanan
pangan, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian untuk membantu Pemerintah Kota Probolinggo dalam penyediaan fisik sarana dan prasarana pertanian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 45/Permentan/RC.120/2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 45/Permentan/RC.120/2017 tentang Petunjuk Operasional
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 6);
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup;
3. Penggunaan DAK Fisik Bidang Pertanian;
4. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan;
5. Mekanisme Pelaksanaan DAK Bidang Pertanian;
6. Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi;
7. Pelaporan;
8. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2018.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2018-2035
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan arah kebijakan pembangunan kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar efektif, terukur, dan mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017
Materi Pokok: Ruang lingkup pembangunan kependudukan meliputi:
a. pengendalian kuantitas penduduk;
7
b. peningkatan kualitas penduduk;
c. pembangunan keluarga;
d. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas
penduduk; dan
e. penataan administrasi dan data base kependudukan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
Jumlah Halaman: 10 HLM Lampiran : 112 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2020
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 123
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun
Rencana Strategis Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun
2017-2022;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 18 tahun 2016; Perpres No. 166 Tahun 2014; Perpres No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Prov Jateng No. 3 Tahun 2008; Perda Prov Jateng No. 6 Tahun 2010; Perda Prov Jateng No. 5 Tahun 2014; Perda Kab Pati No. 5 Tahun 2011; Perda Kab Pati No. 8 Tahun 2011; Perda Kab Pati No. 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No. 13 Tahun 2016; Perda Kab Pati No. 1 Tahun 2018; Perbup Pati No. 39 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018, telah ditetapkan perubahan
besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , yang menyatakan
Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Un.dang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
12 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 44 Tahun
2014; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun
2018; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun
2018
Beberapa ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati
Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Alokasi
Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
kepada Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Tahun 2018 Nomor 7), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2018.
Beberapa ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati
Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Alokasi
Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
kepada Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Tahun 2018 Nomor 7), diubah
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2018/NO. 53, TBD 2018, LL SETDA KAB. KEPULAUAN ARU : 4 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Am Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk Hasil Perikanan
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan perkembangan pemasaran di
Kabupaten Kepulauan Aru, Harga Patokan Produk Hasil
Perikanan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Aru
Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Produk
Hasil Perikanan, perlu ditinjau kembali dan dilakukan
perubahan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga
Patokan Produk Hasil Perikanan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga
Patokan Produk Hasil Perikanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan Bupati
Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2017 tentang Harga
Patokan Produk Hasil Perikanan.
Lampiran 4 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Menerima Aspirasi Masyarakat Melalui E-Aspirasi Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi
pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta
merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu
upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
MANFAAT DAN KEGUNAAN PEMBANGUNAN WEBSITE;
BAB IV
JENIS-JENIS WEBSITE;
BAB V
MANFAAT DAN FUNGSI MENGGUNAKAN INTERNET;
BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI;
BAB VII
VERIFIKASI DAN TINDAK LANJUT;
BAB VIII
PEMBIAYAAN;
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2017.
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Program pada Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi
ABSTRAK:
sebagai salah satu upaya dalam
meningkatkan kinerja anggota DPRD Kota
Sukabumi dan dengan telah diaturnya
beberapa unsur belanja penunjang kegiatan
DPRD Kota Sukabumi dalam aturan
tersendiri, maka belanja penunjang kegiatan
DPRD Kota Sukabumi yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor
2 Tahun 2017 perlu diubah dan disesuaikan
kembali dan ditetapkan peraturan Wali Kota
Sukabumi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun
2007, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun
2017.
Peraturan ini mengatur tentang Standar Satuan Harga
Tertinggi Program pada Belanja Penunjang
Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Sukabumi. Terdiri atas 15 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2017
tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Tunjangan
Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Berita
Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 2) dicabut.
15 Halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Besaran Uang Persediaan Dan
Batas Ganti Uang Persediaan Tahun Anggaran 2019.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011.
Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut GU adalah permintaan
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam APBD, kepada SKPD
diberikan Uang Persediaan melalui mekanisme SPP-UP. Pengisian kembali uang persediaan dapat dilakukan apabila dana tersebut
telah dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 50%
(lima puluh perseratus). Pada akhir tahun anggaran seluruh sisa uang persediaan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran harus disetorkan
kembali ke rekening Kas Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
Untuk mempercepat pelaksanaan program/kegiatan pembangunan serta penyerapan anggaran dari SKPD yang dananya berasal dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara, perlu dilakukan evaluasi dan pengawasan terhadap realisasi anggaran. Agar pelaksanaan pengawasan dan realisasi anggaran berjalan tertib dan lancar, perlu membentuk Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2006; Perpres No. 16 Tahun 2018; Keppres No. 20 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Perda Kab. HSU No. 12 Tahun 2016; Perbup HSU No. 52 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdiri dari 4 Bab dan 10 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2018.
6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
