PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 17.244 peraturan dalam 0,082 detik

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 8 Tahun 2023 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Pejabat Tertentu untuk Menandatangani Naskah Dinas di Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur serta Penunjukkan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Kementerian Ketenagakerjaan
Mencabut
  1. Permenakertrans Nomor PER.06/MEN/IV/2007 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa untuk Menandatangani Keputusan Pemberhentian Sementara, Pemberian Izin Cuti, Izin Perkawinan dan Perceraian PNS di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  2. Permenakertrans Nomor PER.13/MEN/IV/2007 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa untuk Menandatangani Keputusan dan Petikan Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS Serta Mutasi Kepegawaian Lainnya di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  3. Permenakertrans Nomor PER.01/MEN/II/2008 tentang Pendelegasian Wewenang yang Berkaitan dengan Mutasi Kepegawaian bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  4. Kepmenakertrans Nomor KEP.91/MEN/VI/2004 tentang Pendelegasian Wewenang untuk Melaksanakan Pelantikan Pejabat Struktural dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mencabut
  1. Kepmenakertrans Nomor KEP.249/M/2003 tentang Peningkatan Efisiensi Kinerja dan Disiplin Pegawai di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  2. Permenakertrans Nomor PER.25/MEN/VI/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pakaian bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 321 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Kerugian Negara dan Piutang Negara di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13/MEN/VII/2009 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 43 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pers, Pos, dan Periklanan Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik Informasi Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 21 Tahun 2019 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Ketenagakerjaan
Mencabut
  1. Permenakertrans Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 32 Tahun 2016 tentang Sistem Pelaporan Unit Kerja Pusat dan Daerah Bidang Ketenagakerjaan
Mencabut
  1. Permenakertrans Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Pelaporan Unit Kerja Pusat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Kepmenakertrans Nomor 07/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 3 Tahun 2023 tentang Budaya Kerja dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 12 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Ketenagakerjaan
Mencabut
  1. Permenakertrans Nomor PER.04/MEN/III/2007 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Kehutanan dan Perkebunan Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan Pangan, Pertanian dan Peternakan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Gratifikasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenaker No. 22 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi bagi Pegawai dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan
Diubah dengan
  1. Permenaker No. 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan