PETUNJUK PELAKSANAAN - EVALUASI - AKUNTABILITAS KINERJA - INSTANSI PEMERINTAH - SKPD - PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2013/NO.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Permen PAN dan RB No. 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi yang diperuntukkan untuk mengevaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Untuk memenuhi dimaksud, perlu ditetapkan dengan Perbup Tanjung Jabung Timur
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 60 Tahun 2008; Permen PAN No. 25 Tahun 2012; Permen PAN No. 29 Tahun 2012; PERDA No. 1 Tahun 2008; PERDA No. 2 Tahun 2008; PERDA No. 3 Tahun 2008; PERDA No. 4 Tahun 2008
PERBUP ini mengatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2013.
5 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 22 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan pada PP No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam rangka perencanaan kebutuhan dan penganggaran pengelolaan barang milik daerah, pemerintah daerah berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan standar harga.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.23 tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Perpres No.54 Tahun 2010, PP No.27 Tahun 2014, Permendagri No.7 Tahun 2006, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.17 Tahun 2007, Perda No.3 Tahun 2008, Perbup No.85 Tahun 2009;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang standar satuan harga barang dan jasa pemerintah kabupaten sambas tahun anggaran 2016 dalam 8 pasal;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
Peraturan Bupati ini memiliki 3 halaman dan 1 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Jam Kerja dan Pengisian Daftar Hadir Pegawai
ABSTRAK:
Untuk menegakkan disiplin serta meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai jam kerja dan pengisian daftar hadir Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2003; PP No.53 Tahun 2010; PP No.18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; Kepres No.58 Tahun 1964; Kepres No.68 Tahun 1995; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016; Perda Kab. Kutai Barat No.22 Tahun 2016; dan, Perda Kab. Kutai Barat No.22 Tahun 2016.
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. Hari dan jam kerja
b. Pengisian daftar hadir;
c. Pelanggaran dan sanksi; dan
d. Pengawasan dan pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
Peraturan Bupati Kutai
Barat Nomor 72 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pengisian Daftar Hadir
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah kabupaten Sekadau
UU No.34 Tahun 2003, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, PermenpanRB No.PER/09/M.PAN/5/2007, Perda No.2 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2016,
Ketentuan umum; Ruang Lingkup Indikator Kinerja Utama;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2017.
5 halaman dan 24 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 22 Tahun 2021
DASAR PENGENAAN - PAJAK - BEA BALIK NAMA - KENDARAAN BERMOTOR
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 22, BD Tahun 2021 No. 22
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Banten Tahun 2021
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No, 23 Tahun 2000; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2020.
1. Ketentuan Umum; 2. Objek dan Subjek PKB dan BBNKB; 3. PenghitunganDasar Pengenaan PKB dan BBNKB; 4. Kendaraan Bermotor Ubah Fungsi dan Ganti Mesin; 5.Ketentuan Lain-Lain; 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2021.
Peraturan Gubernur Banten Nomor 61 Tahun 2020
14
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 22 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 74 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 74 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
UU Nomor 13 Tahun 1964; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 60 Tahun 2008; Pergub Sulawesi Tengah Nomor 74 Tahun 2009;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pedoman bagi setiap Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungjawaban, secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2014.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 22 Tahun 2017
pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar embung pontolo, embung ilangata, dan embung tolango
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2020/No. 432
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sekitar Embung Pontolo, Embung Ilangata, dan Embung Tolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan, mencegah dampak negatif pembangunan, serta untuk mewujudkan tertib tata ruang pada kawasan sekitar embung Pontolo, embung Ilangata, dan embung Tolango.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 15 Tahun 2010; Perda Prov. Gorontalo No. 4 Tahun 2011; Perda Prov. Gorontalo No. 11 Tahun 2014; Perda Prov. Gorontalo No. 11 Tahun 2014; dan Perda Kab. Gorontalo Utara No. 5 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sekitar Embung Pontolo, Embung Ilangata, dan Embung Tolango termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, fungsi, maksud dan tujuan, rencana teknik antara dan pengendalian pemanfaatan ruang, pemberian insentif, perizinan, peran masyarakat, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2020.
terdiri dari 14 halaman tanpa lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
