JADWAL RETENSI - ARSIP FASILITATIF - ARSIP SUBSTANTIF - PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2019/NO.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF DAN SUBSTANTIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari No.14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Fasiliatif dan Substantif;
Retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan Kepala ANRI;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Fasiliatif dan Substantif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.43 Tahun 2009; UU No.11 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.5 Tahun 2015; UU No.25 Tahun 2009; PP No.58 Tahun 2009; PP No.8 Tahun 2006; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.80 Tahun 2015; PP No.28 Tahun 2012; Preda No.14 Tahun 2018;
Perbup Ini Mengatur Mengenai Jadwal Retensi Arsip Fasiliatif Dan Substantif Di Lingkungan Pemerintah Di Kabupaten Batang Hari; Meliputi; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Waktu Penyimpanan; Jenis Retensi Arsip; Keterangan Arsip;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
9 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa pada setiap perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Sukabumi terdapat arsip vital yang perlu diselamatkan untuk menjamin kelangsungan hidup organisasi; Dan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengamanan dan penyelamatan arsip vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi agar dikelola dengan baik dan benar, diperlukan pengelolaan arsip vital; Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang–Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Pengelolaan Arsip Vital, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2019.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa arsip adalah sumber informasi yang autentik, utuh dan terpercaya, shingga setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan Pengguna Arsip. Dalam rangka pengelolaan Arsip Dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Dalam rangka penataan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu diatur Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, serta pengaturan akses arsip.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Lamp 51 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sebagai wahana pendidikan dan untuk mencerdaskan serta meningkatkan wawasan dan ilmu, serta memberikan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan yang berkualitas, perlu membentuk pedoman penyelenggaraan perpustakaan;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Asas, Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Penyelenggaraan Perpustakaan; Koleksi Peerpustakaan; Pembudayaan Kegemaran Membaca; Taman Bacaan Masyarakat dan Rumah Baca; Kerjasama dan Kemitraan; Peran Serta Masyarakat; Penghargaan; Pendanaan; Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Perpustakaan; Larangan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2019.
14 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip DInamis Inaktif Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang
autentik dan terpercaya dalam penyelenggaraan kegiatan
sebagai bahan akuntabilitas dan alat bukti yang sah
berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan
andal, sistematis, utuh, menyeluruh, dan sesuai dengan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, perlu mengatur
pelaksanaan Pengelolaan Arsip Dinamis Inaktif;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Inaktif di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
9 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur mengenai Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen termasuk di dalamnya Alih Media Arsip.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2019.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 39 Tahun 2019
PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu adanya pedoman untuk mengelola pelayanan informasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan;
1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 23 Tahun 2007
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016
4. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 42 Tahun 2016
(1) Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah
bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna Informasi Publik, kecuali informasi dan dokumentasi yang dikecualikan ketat, terbatas, dan rahasia.
(2) Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Daerah bersifat rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum.
(3)Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh
Pemerintah Daerah adalah:
a. informasi yang dapat membahayakan Negara;
b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak
sehat;
c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
dan/atau
e. informasi yang belum dikuasai atau
didokumentasikan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
26
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah kabupaten Bengkulu Utara
ABSTRAK:
a. bahwa arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara,
pemerintahan daerah dan kegiatan yang menggunakan
sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan
bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan
pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha
penyelamatan secara terpadu, sistemik dan
komprehensif;
b. bahwa dalam upaya untuk menyelamatkan arsip perlu
mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk
menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip,
kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundangundangan
c. bahwa untuk melaksanakan penyelamatan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, diperlukan suatu
Pedoman Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang
Pedoman Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor
14 Tahun 2016 10. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 59 Tahun
2016
MENGATUR TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN KEARSIPAN, DIATUR JUGA TERKAIT PENDANAAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2019.
31
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 39 Tahun 2019
ArsipKeagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan HajiOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPariwisata dan KebudayaanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaPerekonomianKeluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Kabupaten Brebes Tahun 2019 No. 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal retensi Arsip Substantif Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Pemberdayaan Perempuan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Agama, Urusan pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Urusan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan SuratKepala Arsip Nasional Republik IndonesiaNomor B-PK.02.09/77/2019 tanggal 24 Mei 2019 Hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Keuangan dan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Dan Pejabat Negara serta SubstantifPemerintah Daerah Kabupaten Brebes,perlu menetapkan Jadwal Retensi Arsip
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2001; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum; JRA; dan Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini,maka Keputusan Bupati Brebes Nomor 045/ 00339 Tahun 1994 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusutan Arsip
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyusutan dan penyelamatan arsip yang dilakukan oleh Perangkat Daerah selaku pencipta dan pengelola arsip, perlu adanya Pedoman Penyusutan Arsip. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyusutan arsip dengan cara pemindahan arsip in aktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan penyerahan arsip statis kepada Kantor Arsip Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai penyusutan arsip terdiri dari tata cara pemindahan arsip in aktif dari unit pengolah dan dari perangkat daerah ke kantor arsip daerah, tata cara penyerahan arsip statis. Selain itu juga terkait sumber daya kearsipan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Lamp 19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 38 Tahun 2019
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2019/No.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016.
Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis; Asas Klasifikasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019.
145
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
