Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2011

Menemukan 8.730 peraturan dalam 0,028 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta

Abstrak

Statuta Organisasi/Lembaga

Status Peraturan

Mengubah

PERDA Kota Surakarta No. 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta

Download file:

4804PERDA_NO_14_TAHUN_2011.pdf

organisasi - tata kerja perangkat daerah

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2011/NO.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dipandang perlu mengoptimalkan fungsi organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Surakarta serta penguatan urusan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia; bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan maka daerah melakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah dengan tujuan untuk penyerasian, penyesuaian, dan pembenahan organisasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan daerah ini mengatur tentang penghapusan Pasal 1 angka 18, perubahan angka 19 dan angka 25, penyisipan angka 24a, perubahan Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 4, angka 10, huruf g dan huruf h serta ayat (2), penghapusan angka 15 dan huruf e, perubahan Pasal 4 ayat (1) huruf c, huruf c angka 1, angka 3, huruf d angka 1 huruf c), angka 2 huruf a) dan huruf b) serta ayat (3) dan ayat (6), Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf b angka 2, angka 3, huruf c angka 2 serta ayat (5), penambahan angka 3, penghapusan huruf c angka 3 dan huruf d, perubahan Pasal 8 ayat (3) huruf h, Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf c angka 1 angka 2, huruf d, huruf d angka 1 angka 2, huruf f angka 1 angka 2 angka 3, huruf j serta ayat (6), penyisipan ayat (4a), perubahan Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf c, huruf c angka 1 angka 2 angka 3, huruf d angka 1, huruf e angka 1, huruf f angka 1 angka 3 dan huruf g, ayat (4) dan ayat (6), penyisipan ayat (4a), perubahan Pasal 12 ayat (3) huruf j, Pasal 13 ayat (1) huruf d, huruf g, ayat (4), ayat (6), penyisipan ayat (4a), perubahan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ayat (3) huruf k, penghapusan ayat (3) huruf g huruf h, penyisipan huruf h1, huruf h2, dan huruf h, perubahan Pasal 15 ayat (1), ayat (1) huruf f, ayat (4) dan ayat (6), penyisipan huruf e1 dan huruf e2, ayat (4a), perubahan Pasal 17 ayat (1) huruf c angka 2, huruf d angka 2, ayat (4) dan ayat (6), penyisipan ayat (4a), perubahan Pasal 18 ayat (3) huruf k, penyisipan huruf h1, perubahan Pasal 19 ayat (1) huruf f, ayat (4) dan ayat (6), penyisipan ayat (4a), perubahan Pasal 20 ayat (3) huruf j, Pasal 21 ayat (1) huruf g, penyisipan ayat (4a), perubahan Pasal 22 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g, penghapusan huruf f, perubahan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 1 angka 2, huruf d angka 1 angka 2, huruf e, huruf e angka 2, huruf f, huruf f angka 1, ayat (4), ayat (6), penyisipan ayat (4a), perubahan Pasal 25 ayat (4), penyisipan ayat (4a), perubahan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), ayat (1) huruf e, ayat (4), ayat (6), penyisipan ayat (4a), penambahan huruf h pada Pasal 28 ayat (3), perubahan Pasal 29 ayat (4) dan ayat (6), penyisipan huruf e1 dan ayat (4a), penambahan Pasal 30 ayat (3) huruf b1, perubahan Pasal 31 ayat (4), penyisipan ayat (4a), perubahan Pasal 32 ayat (3) huruf i, Pasal 33 ayat (1) huruf c angka 3, huruf e, ayat (4), ayat (6), penyisipan ayat (4a), perubahan Pasal 34 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf m, Pasal 35 ayat (1) huruf e angka 2, ayat (1) huruf j, ayat (4), ayat (6), penyisipan ayat (4a), penghapusan Pasal 39 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, penyisipan huruf b1, huruf b2, huruf b3, huruf b4, huruf b5, perubahan Pasal 40 ayat (1) huruf g, penyisipan Pasal 41 ayat (3) huruf h1, perubahan Pasal 42 ayat (6), penyisipan huruf g1, perubahan Bagian Ketujuh, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), penyisipan huruf d1, perubahan Pasal 51 ayat (1), ayat (1) huruf c, huruf e, dan ayat (4), Bagian Kesepuluh Pasal 56, Pasal 57, penghapusan Pasal 60, Pasal 61, perubahan Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3) huruf b, huruf d, penghapusan huruf c, penyisipan huruf d1, huruf d2, huruf d3, huruf d4, huruf d5, dan huruf d6, perubahan Pasal 63 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2), ayat (3), penyisipan ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c), ayat (3d), penambahan ayat (3) Pasal 73, penyisipan Pasal 74A, penghapusan Pasal 76.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2011.
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 diubah.
65 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 14 Tahun 2011

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pembentukan Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download file:

PERDA Gorontalo Utara No ...Kec Tomilito-ocr.pdf

pembentukan kecamatan tomilito kabupaten gorontalo utara

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2011/No.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan kecamatan tomilito kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2011.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 14 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Penanggulangan Kemiskinan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011.doc

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2011/NO.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanggulangan Kemiskinan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memenuhi hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi warga miskin;bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi warga miskin perlu keterpaduan program dan melibatkan partisipasi masyarakat;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Banjarmasin.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005;Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 tahun 2008.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Penanggulangan Kemiskinan dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Tujuan, Ruang Lingkup dan Asas;Identifikasi Warga Miskin;Hak Warga Miskin;Kewajiban Warga Miskin;Penyusunan Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan;Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;Pengawsan, Monitoring dan Evaluasi;Pembiayaan;Peran Serta Masyarakat;Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2011.
9 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung No. 14 Tahun 2011

Pajak Parkir

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA_14_2011.pdf

PAJAK-PARKIR

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2011/NO.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Parkir

ABSTRAK:

a. bahwa Pajak Parkir merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 1988.
1. KETENTUAN UMUM; 2. NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK; 3. DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK; 4. WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK; 5. PENETAPAN; 6. TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN; 7. KEDALUWARSA; 8. SANKSI ADMINISTRATIF; 9. PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF; 10. PENYIDIKAN; 11. KETENTUAN PIDANA; 12. KETENTUAN PERALIHAN; 13. KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tebing Tinggi No. 14 Tahun 2011

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada PT. Bank Sumut dan PDAM Tirta Bulian

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download file:

PERDA KOTA TEBING TINGGI ...HUN 2011_compare.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2011

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGRAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGRAN 2010

Abstrak

APBD

Download file:

Peraturan Daerah (PERDA) ...No 14 Tahun 2011.pdf

apbd-2010

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGRAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGRAN 2010

ABSTRAK:

memenuhi ketentuan pasal 184 ayat 1 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008, kepala daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964 2. undang-undang nomor 12 tahun 1985 3. undang-undang nomor 21 tahun 1997 4. undang-undang nomor 28 tahun 1999 5. undang-undang nomor 17 tahun 2003 6. undang-undang nomor 1 tahun 2004 7. undang-undang nomor 15 tahun 2004 8. undang-undang nomor 25 tahun 2004 9. undang-undang nomor 32 tahun 2004 10. undang-undang nomor 33 tahun 2004 11. undang-undang nomor 28 tahun 2009 12. undang-undang nomor 12 tahun 2011 13. peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 14. peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 15. peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2005 16. peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 17. peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 18. peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2005 19. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 20. peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2005 21. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 22. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 23. peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 24. peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 25. peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 26. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 27. peraturan daerah provinsi lampung nomor 7 tahun 2007 28. peraturan daerah provinsi lampung nomor 16 tahun 2009 29. peraturan daerah provinsi lampung nomor 3 tahun 2010
peraturan daerah ini memutuskan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi lampung tahun anggaran 2010

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2011.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 14 Tahun 2011

Penambahan Penyertaan Modal Pemprov Sumsel pada Perseroan Terbatas BPD Sumsel dan Babel

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

PERDA Prov. Sumatera Selatan No. 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
Mengubah sebagian Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. yaitu pad Pasal 5.

Download file:

Perda-No.-14-Tahun-2011-t...Sumsel-dan-Babel.pdf

PENAMBAHAN - PENYERTAAN - MODAL - PEMPROV - SUMSEL - PADA PERSEROAN TERBATAS - BPD SUMSEL DAN BABEL

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2011/NO.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemprov Sumsel pada Perseroan Terbatas BPD Sumsel dan Babel

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2000 tentang perubahan bentuk badan hukum bank pembangunan daerah sumatera selatan dari perusahan daerah menjadi perseroterbatas telah di tetapkan penyertaan modal saham seri A pemerintah provinsi sumatera selatan sebesar 240.000.000.000, Bahwa sampai dengan tahun Anggaran 2011penyetoran modal saham Seri A pemerintahan provinsi sumatera selatan sebesar 240.000.000.000, ( dua ratus empat puluh miliar rupiah ) sebagaimana di maksud dlam huruf a telah direalisasikan sebesar 215.000.304.000( dua ratus juta lima belas miliar tiga ratus empat ribu rupiah )
Dasar Hukum dalam peraturan ini antara lain : UU No 25 Tahun 1959;UU No 7 Tahun 1992; sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1998;UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan UU No 12 Tahun 2008;UU No 40 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2001;PP No 23 Tahun 2005 ;PP No 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 65 Tahun 2010;PP No 58 Tahun 2005;PP No 39 Tahun 2007;Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011;Perda No 6 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 16 Tahun 2005 ;Perda No 5 Tahuun 2010
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Maksud dan Tujuan , Jumlah Penyertaan Modal Daerah , Ketentuan peralihan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Nomor 14 Tahun 2011

PAJAK PENERANGAN JALAN

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Banggai No. 2 Tahun 2020 tentang PAJAK DAERAH

Download file:

KabupatenBanggai-2011-14.pdf

PENERANGAN JALAN-PAJAK

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2011/No.14, TLD No. 88

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PAJAK PENERANGAN JALAN

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten yang merupakan salah satu sumberpendapatan daerah guna Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat; bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Pajak Penerangan Jalan.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 30 Tahun 2007; UU No, 28 Tahun 2009; PP No. 3 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Perda Tingkat II Banggai No. 14 Tahun 1998; Perda Kabupaten Banggai No. 9 Tahun 2008; Perda Kabupaten Banggai No. 20 Tahun 2009.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Pajak Penerangan Jalan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. diatur tentang nama, objek dan subjek pajak; dasar pengenaan, tarif pajak dan cara perhitungan pajak; wilayah pemungutan; masa pajak, saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah; tata cara pembayaran dan penagihan pajak; tata cara pemungutan pajak; tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak; tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; keberatan dan banding; pengembalian kelebihan pajak; kadaluwarsa; insentif pemungutan; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2009
14 Halaman, Penjelasan: 3 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 14 Tahun 2011

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahrga

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Mamuju No. 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda-No.-14-Retribusi-Te...si-dan-olah-raga.pdf

RETRIBUSI-TEMPAT-REKREASI-DAN-OLAHRGA

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2011/NO.40

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahrga

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendorong dan mengembangkan tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Mamuju dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah guna meningkatkan pendayagunaan Tempat rekreasi dan Olah Raga sebagai salah satu Aset Pemerintah Kabupaten Mamuju
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonerisa Nomor 5234); 7. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Jenis Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 19);
1) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi meliputi : 1. Memasuki Kawasan Rekreasi. 2. Menggunakan Fasilitas : • Tempat Penjualan • Cottage • Kolam Renang • Toilet/WC • Pondok Wisata • Tempat Parkir • Tenda kemah • Tambatan Perahu • Perahu Wisata (2) Obyek Tempat Olah Raga meliputi : • Lapangan Tennis • Bulu Tangkis • Lapangan Takraw • Lapangan Basket • Lapangan Volly Ball • Lapangan Foot Sal • Stadion • Sarana Olah Raga lainnya

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2005 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
11 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA KAHURIPAN

Abstrak

Badan Layanan Umum BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

perda no 14 tahun 2011.pdf

penyertaan - modal - daerah - kepada - perusahaan - daerah - air - minum - pdam - tirta - kahuripan

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD 2011/14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA KAHURIPAN

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur pemodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang perubhan kedua atas Permendagri No. 13 tahun 2006 maka perlu membentuk Perda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kahuripan.
Dasar Hukum Peraturan daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 28 tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 38 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perda kab Bogor No. III/DPRD/PS.012/III/1981 sebagaimana telah diubah dengan Perda kab Bogor No. 5 Tahun 1991; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2007; Perda Kab Bogor 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2009.
Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Penyertaan Modal Daerah, Tata Cara Penyertaan Modal, Hak Dan Kewajiban, Bagian Laba Usaha, Pembinaan Dan Pengawasan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2011.
16 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2011

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT