Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:
Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 9 Tahun 2010 tentang pajak penerangan jalan dan telah dituangkan dalam Lembaran daerah nomor 9 tahun 2020, perlu petunjuk pelaksanaanya dengan suatu peraturan
Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 9 Tahun 2010 tentang pajak penerangan jalan dan telah dituangkan dalam Lembaran daerah nomor 9 tahun 2020, perlu petunjuk pelaksanaanya dengan suatu peraturan
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan; Tata Cara Pemungutan Pajak dan pelaporan; Tata cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Pembukuan dan Pemeriksaan; pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif; Pengurangan dan pembebasan Pajak; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Tata Cara Penghapusan piutang Pajak yang kedaluwarsa; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
19 halaman dan 15 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 26 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Bahwa untuk sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfinnasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka tata cara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban pajak di Kabupaten Mempawah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kabupaten Mempawah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.6 Tahun 1983, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 2007, UU No.25 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.24 Tahun 2018, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.5 Tahun 2016,
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Jenis Layanan Publik Tertentu Yang Dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak; Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2020.
6 HAL
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI NUSA TENGGARA BARAT
ABSTRAK:
Pembagian dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembagian Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali.
Penyesuaian dan penataan dimaksud mengenai waktu pembagian dana bagi hasil kepada Kabupaten/Kota untuk mengurangi jumlah SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dalam APBD yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak
UU Nomor 64 Tahun 1958, UU Nomor 6 Tahun 1983, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 58 Tahun 2005, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Perda Nomor 1 Tahun 2011, Pergub Nomor 11 Tahun 2019,
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah melakukan perhitungan alokasi tetap DBHPD kepada kabupaten/kota
Penghitungan alokasi tetap DBHPD dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan kas dari pajak daerah per triwulan dengan ketentuan
Hasil perhitungan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
Keputusan Gubernur sebagai dasar melakukan transfer DBHPD kepada Kabupaten/Kota
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2019.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2019
-
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 26 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Tahun 2016/No.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Dearah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa ketentuan tarif pelayanan kesehatan di Rumah
Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten
Rembang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum
Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang sudah tidak
sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan
penyesuaian; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum
Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang, tarif
retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi
Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr.
R. Soetrasno Kabupaten Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan untuk pelayanan persalinan normal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2016.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENERAPAN KETETAPAN MINIMAL PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) GOLONGAN I DAN PENYESUAIAN KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) GOLONGAN IV DAN V
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2016.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 26 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan parkir yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor perhubungan dan memperhatikan kemampuan masyarakat
pengguna jasa parkir, maka tarif retribusi tempat khusus parkir perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980;Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008;
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Pengelolaan Parkir;Hak dan Kewajiban Pengelola Parkir dan Pengguna Jasa Parkir;Nama, Objek dan Subjek Retribusi;Golongan retribusi;Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;Prinsip dan sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;Wilayah Pemungutan;Tata Cara Pembayaran Dan Pemungutan;Penagihan Retribusi;Penagihan Retribusi;Tata cara Pemungutan;Pengembalian Kelebihan Pembayaran;Kedaluwarsa Penagihan;Penyetoran Retribusi;Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;Pencabutan dan Pembatalan Ijin;Pembinaan dan Pengawasan;Pemeriksaan;Insentif Pemungutan;Penyidikan;Ketentuan Pidana;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
21 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi No. 26 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaporan, Bentuk, Isi Dan Tata Cara Penyampaian SSPD, Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Dan Pemungutan BPHTB, Tata Cara Penagihan Pajak, Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak, Dan Tata Cara Penghapusan Piutang BPHTB
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketcntuan Pasal 11, Pasal 13,
Pasal 14. Pasal 18, Pasal 20 clan Pasal 22 Peraturan Daerah
Kabupaten Kdungkung Nomor 3 Tahun 2011 lenlang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, perlu disusun Tata
Cara Pelaporan, Bcntuk, Isi dan Tata Cara Penyampaian SSPD.
Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan Pemungutan BPHTB,
Tata Cara Penagihan Pajak, Tata Cara Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau
Pembatalan Ketctapan Pajak. dan Tata Cara Penghapusan
Piutang BPHTB;
b. bahwa pajak BPHTB mcrupakan sumber pendapatan daerah
yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan
daerah dan meningkatkan pelayanan kcpada masyarakat maka
perlu diikuti dengan tertib administrasi perpajakan:
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menibentuk Peraturan Bupali
Klungkung tentang Tata Cara Pelaporan, Bentuk, lsi dan Tata
Cara Penyampaian SSPD, Sistem dan Prosedur Pengelolaan
dan Pemungutan BPHTB, Tata Cara Penagihan Pajak. Tata
Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak dan Tata Cara
Penghapusan Piutang BPHTB;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Pcraturan Merited Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2011;
Peraturan Bupati Klungkung Nomor 26 Tahun 2010.
1. KETENTUAN UMUM 2.RUANG LINGKUP 3.TATA CARA PELAPORAN BPHTB 4.BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SSPD 5.SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN BPHTB 6.TATA CARA PENGURANGAN SSPD SERTA PENDAFTARAN AKTA DAN PENGURUSAN AKTA PEMINDAHAN HAK 7.TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATE DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK 8.TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BPHTB 9.TATA CARA PENAGIHAN BPHTB 10. FASILITASI 11.KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2011.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kriteria Pemberian Penghargaan Atas Keberhasilan Kecamatan Dan Desa/Kelurahan Dalam Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2010.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
