Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Sidempuan Nomor 26 Tahun 2003

Retribusi Izin Gangguan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Ini Berisi tentang KETENTUAN UMUM, NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI, JENIS RETRIBUSI, PERIZINAN DAN JANGKA WAKTU IZIN, CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, DASAR DAN TARIF RETRIBUSI, WILAYAH PEMUNGUTAN, DASAR DAN TARIF RETRIBUSI, MASA RETRTBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG, TATA CARA PEMUNGUTAN, SANKSI ADMINISTRASI, TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI, PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI, KADALUARSA PENAGIHAN , KETENTUAN PIDANA, PENYIDIKAN, KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Sidempuan Nomor 26 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Gangguan

T.E.U.

Indonesia, Kota Padang Sidempuan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2003

Tempat Penetapan

Padang Sidempuan

Tanggal Penetapan

12 Maret 2003

Tanggal Pengundangan

12 Maret 2003

Tanggal Berlaku

12 Maret 2003

Sumber

LD.2003/ No.26

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Padang Sidempuan

Bidang

Halaman ini telah diakses 448 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perda padangsidimpuan no.26 thn 2003_ok.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Retribusi - Izin - Gangguan
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26, LD.2003/ No.26
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah clan Desentralisasi , Pemerintah Kata Padaugsidimpuan didalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kata Padangsidimpuan perlu didukung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD); b. bahwa Pembangunan dalam pernanfaatan Daerah Kata Padangsidimpuan dalam bidang usaha dibutuhkan sebagai salah satu sumber PAD Kata Padangsidimpuan; c. bahwa pemanfaatan Daerah Kota Padangsidimpuan sebagai tempat usaha harus dapat melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan hidup, yang didalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Padangsidimpuan memerlukan biaya administrasi dan operasional. Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 , Undan-undang Nomor 23 tahun 1997, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1993, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1997, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997, Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001, Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001, Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001, Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 Peraturan Ini Berisi tentang KETENTUAN UMUM, NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI, JENIS RETRIBUSI, PERIZINAN DAN JANGKA WAKTU IZIN, CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, DASAR DAN TARIF RETRIBUSI, WILAYAH PEMUNGUTAN, DASAR DAN TARIF RETRIBUSI, MASA RETRTBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG, TATA CARA PEMUNGUTAN, SANKSI ADMINISTRASI, TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI, PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI, KADALUARSA PENAGIHAN , KETENTUAN PIDANA, PENYIDIKAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2003. 10 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Sidempuan Nomor 26 Tahun 2003

Retribusi Izin Gangguan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT