Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Kampung Se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018, dimana dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Kampung berupa Alokasi Dana Kampung (ADK) mengalami penambahan sebesar Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 2 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Kampung Se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perda Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015; Perda Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2018; Perbup Berau Nomor 58 Tahun 2015; Perbup Berau Nomor 59 Tahun 2015; Perbup Berau Nomor 2 Tahun 2018.
Beberapa ketentuan dalam Perbup Nomor 2 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Kampung Se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 yang diubah adalah sebagai berikut: Ketentuan ayat (1) Pasal 2; Ketentuan ayat (1) Pasal 3; Ketentuan Pasal 4; Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b); Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB IIA dan BAB IIB serta di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2018.
Peraturan yang Diubah: Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Kampung Se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018.
15 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 52 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja, Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengimplementasikan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, dipandang perlu
menetapkan peraturan bupati tentang pedoman
Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata
Cara Reviu Laporan Kinerja, Dan Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2016
Terdiri dari 6 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2018.
mengatur mengenai pedoman penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, tata cara reviu laporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten bandung
26 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 52 Tahun 2018
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - pariwisata dan kebudayaan
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 52, BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 52/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang LOGO DAN TAGLINE CITY BRANDING KOTA MADIUN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan citra positif dan kekhasan Kota Madiun sebagai media untuk mempromosikan potensi Kota Madiun baik di dalam maupun di luar daerah, maka dipandang perlu untuk menciptakan Logo dan Tagline City Branding yang dapat mewakili karakteristik Kota Madiun ;
b. bahwa untuk memastikan dan menjamin pemanfaatan, penggunaan dan penerapan Logo dan Tagline City Branding dengan benar dan tepat, perlu diatur dalam Peraturan Walikota ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Logo dan Tagline City Branding Kota Madiun.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2017 tentang Identitas Daerah.
1. Logo City Branding Daerah terdiri dari :
a. logotype ;
b. logogram ; dan
c. tagline.
2. Bentuk, warna dan penerapan logo City Branding Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2018.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 52 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018-2025
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sambas Tahun 2018-2025;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No 41 Tahu 1999, UU No 13 Tahun 2003, UU No 18 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2007, UU No 26 Tahun 2007, UU No 4 Tahun 2009, UU No 10 Tahun 2009, UU No 25 Tahun 2009, UU No 39 Tahun 2009, UU No 45 Tahun 2009, UU No 1 Tahun 2011, UU No 27 Tahun 2007, UU No 3 Tahun 2-14, UU No 23 Tahun 2014, PP No 13 Tahun 1995, PP No 1 Tahun 2007, PP No 45 Tahun 2008, PP No 24 Tahun 2009, PP No 61 Tahun 2009, PP No 22 Tahun 2010, PP No 2 Tahun, PP No 28 Tahun 2011, PP No 96 Tahun 2012, Perpres No 16 Tahun 2012, Perpres No 39 Tahun 2014, Perpres No 97 Tahun 2014, Peraturan Menkeu No 176/PMK.011/2009, Peraturan Mendagri No 9 Tahun 2014, Peraturan BKPM No 9 Tahun 2012, Perda Prov Kalbar No 2 Tahun 2011, Pergub No 49 Tahun 2015, Perda Kab Sambas No 2 Tahun 2010, Perda Kab Sambas No 8 Tahun 2016, Perda Kab Sambas No 8 Tahun 2016, Perda Kab Sambas No 2 Tahun 2012, Perda Kab Sambas No 5 Tahun 2016, Perda Kab Sambas No 17 Tahun 2015, Perda Kab Sambas No 5 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Sistematik RUMPK; Pemantauan dan Pembinaan; Pemberian Fasilitas, kemudahan dan /Atau Insentif; Evaluasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2018.
7 halaman dan Penjelasan sebanyak 50 (lima puluh) halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 52 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 7945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a2671;
3. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa38l;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Oll Nomor 82,
Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 55g7) sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang_Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (tembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5g, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7 . Peraturan Pemerintah Nomor 1g Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5g87);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 2017 tentang pedoman Nomenklatur perangkat
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupatenr/Kota yang
Melaksanakan Fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 192);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor g
Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan perangkat
Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor g)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daearah
Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 20lg Tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabuparen Konawe Selatan
Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 201g Nomor 1).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV TUGAS DAN FUNGSI
BAB V TATA KERJA
BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
BAB VII PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2018.
20
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 52 Tahun 2018
PERWALI Kota Bontang No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019
PERWALI Kota Bontang No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Diubah sebagian dengan :
PERWALI Kota Bontang No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019
PERWALI Kota Bontang No. 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Perubahan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
PERWALI Kota Bontang No. 17 Tahun 2019 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
PERWALI Kota Bontang No. 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
PERWALI Kota Bontang No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Perda Kota Bontang No.8 Tahun 2018.
Peraturan kepala daerah ini mengatur tentang penjabaran APBD.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 52 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyusun petunjuk teknis pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa di wilayah masing-masing; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Maksud dan Tujuan, 3. Hak dan Kewajiban, 4. Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, 5. Kewenangan Pengelolaan, 6. Pengembangan dan Penerapan TTG Desa, 7. Pemasyarakatan TTG, 8. Lembaga Pelayanan TTG, 9. Mekanisme, 10. Pembinaan dan Pengendalian, 11. Pendanaan, 12. Pelaporan, 13. Ketentuan Peralihan, 14. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 52 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Kurang Salur Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan. Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018, telah dianggarkan Kurang Salur
Alokasi Dana Desa dan Kurang Salur Dana Bagi Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun
2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun
2014; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 44 Tahun
2014; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun
2015
BAB I
KETENTUAN UMUM ;
BAB II
PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ;
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2018.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 52 Tahun 2018
TARGET KINERJA PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2018/NO.52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Target Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Cilacap Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu; maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Target Kinerja Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap Tahun 2018;
undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang : Ketentuan Umum; Insentif dan Target Kinerja; Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Insentif; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2018.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
