Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan perangkat daerah yang
sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan
perangkat daerah didasarkan pada asasefisiensi,
efektivitas,pembagianhabistugas,rentangkendali,tatakerjayangje
las, fleksibilitas,urusanpemerintahanyang
menjadikewenangandaerah, dan intensitas urusan
pemerintahan dan potensi daerah;
b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam
menata perangkat daerah secara efisien, efektif,
danrasionalsesuai
dengankebutuhannyatadankemampuandaerah serta adanya
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta
komunikasi kelembagaan;
c. bahwa ketentuan mengenai Susunan Organisasi, Tata Kerja,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah telah
ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun
2016, untuk Dinas Perhubungan diatur pada Bab III Bagian
Kedelapanbelas dan lampiran XIX tetapi dalam
perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian kembali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf cperlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016
Terdiri dari 35 Pasal 7 Bab, yaitu Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional, Tata Kerja dan Pola Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2018.
mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan
Permenkes No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan
NILAI SEWA REKLAME - PERHITUNGAN DAN PENETAPAN - TATA CARA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2018/NO. 51, TBD 2018, LL SETDA KAB. KEPULAUAN ARU : 14 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka Perhitungan dan Penetapan Hasil
Perhitungan Nilai Sewa Reklame di Kabupaten
Kepulauan Aru, perlu diatur Pedoman tentang Tata
Cara Perhitungan dan Penetapan Hasil Perhitungan
Nilai Sewa Reklame.
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 49
ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 5
tahun 2017 tentang Pajak Reklame, perlu menetapkan
Pedoman tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan
Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame.
Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Perhitungan dan Penetapan Hasil Perhitungan Nilai
Sewa Reklame.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 5 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2018.
Lampiran 15 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 51 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 51 SERI G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR : 22 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN KAWASAN DESA WISATA DI KABUPATEN PROBOLINGGO
ABSTRAK:
Bahwa dalam mewujudkan pembangunan pariwisata
berkelanjutan serta pengembangan pariwisata kerakyatan di
Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo
Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata
di Kabupaten Probolinggo.
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional
Tahun 2010-2025; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; 5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Probolinggo.
Mengubah Kawasan Desa Wisata di
Kabupaten Probolinggo menjadi sebanyak 28 Desa Wisata.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2018.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 51 Tahun 2018
PELIMPAHAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN KE KELURAHAN DAN DESA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2018/No.51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdeseaan Ke Kelurahan Dan Desa
ABSTRAK:
untuk efisien dan efektifitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Tanah Bumbu perlu melibatkan Pemerintah Desa sebagai bagian dari instansi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan ke Kelurahan dan Desa
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 12 tahun 2014; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 13 tahun 2014; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Daerah Tentang Pelimpahan Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan Ke Kelurahan Dan Desa Meliputi: KETENTUAN UMUM, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP, KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KE KELURAHAN DAN DESA, PENDATAAN OBJEK PBB-P2, PENDISTRIBUSIAN SPPDT, MONITORING PEMBAYARAN PBB-P2, INSENTIF PEMUNGUTAN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2018.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 51 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan pada badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan sebagai pedoman guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kab Boyolali No 16 Tahun 2016; Perbup Boyolali No 25 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Uraian Tugas BKP2D, terdiri dari Tugas dan Fungsi Sekretariat, Tugas dan Fungsi Bidang Penataan dan Pengembangan Karier, Tugas dan Fungsi Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan, Tugas dan Fungsi Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 77 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 77) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
35 hlm
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018
Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
Diubah dengan
Permendikbud No. 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan
Mencabut
Permendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar,
Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 51, BN.2018/ NO. 1918 ,KEMDIKBUD.GO.ID; 26 HLM
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 51 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Sistem Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan dapat dipertanggung-j awabkan, perlu didukung sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi;
b. bahwa aplikasi e-Planning merupakan sistem informasi perencanaan sebagai bagian dari perwujudan integrasi data perencanaan yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dalam jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program, kegiatan tahunan daerah sebagai rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Penggunaan Sistem Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
a. pengolahan aplikasi e-planning;
b. tahapan dan mekanisme pengusulan kegiatan;
c. penanggungjawab dan pemegang sektor;
d. pendampingan seleksi pendalaman; dan
e. pengendalian evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 51 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengesahan Peta Penetapan Batas Desa Sialanguan Dengan Desa Parbaba Dolok, Desa Situngkir Kecamatan Pangururan dan Desa Dosroha Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 51 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan edaran Menteii
Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018,
penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah
Dasar Negeri yang diselenggarakan oleh
Kabupaten / Kota pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, jenis belanja modal harus dirinci ke
dalam objek dan rincian objek belanja berkenaan. Untuk kebutuhan pembayaran gaji dan
tunjangan pegawai pada beberapa SKPD perlu
dilakukan pergeseran anggaran gaji dan tunjangan
pegawai antar rincian objek dalam objek belanja
berkenaan pada anggaran belanja tidak langsung
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 32 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun
2018
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin
Barat Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 45) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin
Barat Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 45) diubah
83 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
