PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DARAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2022/NO.52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Darah Kabupaten Kendal Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya hasil evaluasi kinerja pembangunan sampai dengan Triwulan II tahun 2022, pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, sehingga Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 dipandang perlu diadakan perubahan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2022
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Penetapan dan Sistematika Perubahan RENJA PD Tahun 2022 meliputi Pendahuluan, Evaluasi RENJA sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan; Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2022.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gresik Nomor 52 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Masjid Agung Maulana Malik Ibrahim Gresik
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa masjid memiliki peran dan fungsi strategis dalam membentuk masyarakat di Kabupaten Gresik yang beriman, berislam, dan berihsan, sehingga diperlukan pengelolaan Masjid Agung Maulana Malik Ibrahim Gresik yang profesional, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Masjid Agung Maulana Malik Ibrahim Gresik;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 dan Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;
mengatur tentang pengelolaan Masjid Agung Maulana Malik Ibrahim Gresik yang memuat nama, status dan sifat pengelola, organ pengelola masjid agung, sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, dan monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2022.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan Nomor 52 Tahun 2022
PETUNJUK – TEKNIS – PEMBERIAN – INSENTIF – BAGI – GURU – HONORER – DI – SATUAN – PENDIDIKAN – SEKOLAH – DASAR – NEGERI – DAN – SEKOLAH – MENENGAH – PERTAMA – NEGERI – KABUPATEN – ASAHAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Bagi Guru Honorer di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Asahan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai yakni pendidik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan khususnya guru honorer, dipandang perlu pemberian insentif sebagai tambahan penghasilan yang diberikan kepada pendidik dimaksud; bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna kelancaran dan kejelasan pembayaran insentif terhadap pendidik serta untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pendidik, diperlukan adanya petunjuk teknis yang diatur dengan Peraturan Bupati Asahan;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, dan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2022,
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, TUJUAN DAN SASARAN, SYARAT PENERIMA INSENTIF, TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN, PENGHENTIAN PEMBAYARAN INSENTIF, PENGENDALIAN PROGRAM, PENGAWASAN DAN PELAPORAN, PEMBIAYAAN, SANKSI, dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2022.
7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 52 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Nomor 105
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Susunan Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat
Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Susunan Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Perangkat Daerah, serta dalam rangka optimalisasi dan
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup ,
perlu disusun uraian tugas yang merupakan penjabaran
tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah sesuai
peraturan daerah dan peraturan bupati tersebut di atas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2022;
Peraturan Bupati Barito Kuala ini Mengatur Tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala dengan sistematika; Ketentuan Umum; Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 52 Tahun 2022
PERBUP Kab. Garut No. 77 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Stunting
ABSTRAK:
Bahwa terjadinya stunting di Kabupaten Gunungkidul dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia, bahwa untuk mewujudkan dan meningkatkan kulaitas sumber daya manusia perlu upaya percepatan penurunan stunting secara terintegrasi.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, UU Nomor 36 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapak kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019, Peraturan Daerah Kab Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016.
Materi Pokok : Pengorganisasian, Strategi percepatan penurunan stunting, Penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku, pendekatan komunikasi perubahan perilaku, Penanggulangan stunting, Penelitian dan pengembangan, peran serta pemerintah Kalurahan dan Masyarakat, Pencatatan dan Pelaporan serta Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2020 tentang Percepatan Stunting.
Jumlah Halaman : 22 HLM; Lampiran : 26 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 52 Tahun 2022
PERBUP Kab. Magelang No. 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (3)
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pokok Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan, praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2022.
Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2020 dicabut.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Yahukimo Nomor 52 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022-2024
ABSTRAK:
bahwa Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, serta untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 di Kabupaten Yahukimo, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Yahukimo.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 26 Tahun 2016.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022-2024 di Kabupaten Yahukimo. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar pelaksanaan konvergensi program pencegahan stunting untuk menurunkan prevalensi stunting di Daerah, sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah serta seluruh unsur pelaku pembangunan di Daerah dalam mendukung percepatan pencegahan dan penurunan stunting. Pendanaan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan stunting di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan ( APBN)dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD), dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2022.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 52 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi
ABSTRAK:
bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hiiir Nomor 7 Tahun 2021 tentang Program Desa Maju Indragiri Hilr Jaya Plus Ternntegrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragin Hilir tentang Mekanisme Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana tealh diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah denga Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomr 7 Tahun 2021;
Peraturan ini terdiri atas 2 (dua) bab dan 7 (tujuh) pasal diantaranya membahas tentang: Ketentuan Umum; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2022.
Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 12) dicabut dan di nyatakan tidak berlaku
Lampiran: 77 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 52 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Penumpang Untuk Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek Perkotaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
