Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

Menemukan 17.217 peraturan dalam 0,079 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2023

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Palembang No. 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kota Palembang

Download file:

PERWALI KOTA PALEMBANG_NO_17_TH_2023.pdf

kedudukan - STRUKTUR ORGANISASI - tugas dan fungsi - tata kerja - dinas

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BD.2023/NO.17

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa dalam rangka penataan organisasi dan tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Surat Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No B-29/SM/OT.00/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 Hal Masukan atas Rancangan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kata tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021; Peraturan Presiden No 96 Tahun 2020; Peraturan Menteri Koperasi dfill. Usaha Kecil dan Menengah No 13/PER/MKUM/X/2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 3 Tahun 2021; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 11 Tahun 2022; Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016; Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-5889 Tahun 2021
Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, kedudukan dan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Wali Kota No 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang.
11 hlm, Lampiran : 1 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bima Nomor 17 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BIMA NOMOR 59 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara APBD

Download file:

Perwali Kota Bima No. 17 Tahun 2023.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 17 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga Barang Dan Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

PERWAKO NOMOR 17 TAHUN 20...AERAH TAHUN 2024.pdf

Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga Barang Dan Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BD 2023 (17)

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga Barang Dan Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024

ABSTRAK:

Bahwa untuk memberikan kepastian patokan Besarnya ASB , SSH , dan SBU dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan besarnya Standar Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024. serta, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, di Daerah perlu menyusun regulasi yang mengatur tentang ASB , SSH dan SBU
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, PP No 27 Tahun 2014, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 19 Tahun 2016, Permendagri No 77 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga Barang Dan Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024 termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, ASB, SSH, SBU, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2023.
Terdiri dari 8 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERWA_NO_17__FIX.pdf

SUSUNAN - ORGANISASI, - KEDUDUKAN, - TUGAS - DAN - FUNGSI - DAN - TATA - KERJA - PERANGKAT - DAERAH

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2023 NOMOR 17

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

ABSTRAK:

bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Binjai telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai; bahwa untuk menindaklanjuti perubahan atas Peraturan Daerah dimaksud, serta untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi dan tepat ukuran, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi dan tata kerja perangkat daerah;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016.
Peraturan Ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, SUSUNAN PERANGKAT DAERAH, SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, DAN INSPEKTORAT(Sekretariat Daerah(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Sekretariat DPRD(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Inspektorat(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi)), DINAS(Dinas Pendidikan(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Kesehatan(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Satuan Polisi Pamong Praja(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Sosial(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Lingkungan Hidup(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Perhubungan(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Komunikasi dan Informatika(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Perpustakaan(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Pemuda dan Olahraga(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Dinas Pariwisata(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi)), BADAN(Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), Badan Penanggulangan Bencana Daerah(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi)), KECAMATAN(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), KELURAHAN(Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), STAF AHLI, ESELONISASI, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, TATA KERJA, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2023.
Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini maka, Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016, Peraturan Walikota Binjai Nomor 24 Tahun 2017, Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2018, Peraturan Walikota Binjai Nomor 6 Tahun 2019, Peraturan Walikota Binjai Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 27 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
70 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 17 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Rencana Detail Tata Ruang Kota Tegal Tahun 2023-2043

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perwal Tegal 17_2023.pdf

rencana detail tata ruang

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BD.2023/NO.17

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Tegal Tahun 2023-2043

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 137 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Tegal Tahun 2023-2043;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Tujuan Penataan WP, Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang, Ketentuan Pemanfaatan Ruang, Peraturan Zonasi, Kelembagaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2023.
287 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga Pajak Bumi dan Bangunan kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya Ke-730.

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

2023perwali3578017.pdf

PAJAK DAERAH

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BD Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 17; https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/4308

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga Pajak Bumi dan Bangunan kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya Ke-730.

ABSTRAK:

a. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Banguan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, dalam rangka hari jadi Kota Surabaya ke-730, Pemerintah Kota Surabaya memberikan penghapusan sanksi Administratif terhadap denda Pajak Bumi dan Bangunan kepada Masyarakat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Denda Pajak Bumi dan Bangunan kepada Masyarakat dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya ke- 730.
UU No 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2022; PP No 55 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 76 Tahun 2021; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kota Surabaya No 5 Tahun 2005; Perda Kota Surabaya No 10 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Surabaya No 5 Tahun 2021; Perda Kota Surabaya No 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Surabaya No 3 Tahun 2021; Perwali Surabaya No 12 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Perwali No 61 Tahun 2020; Perwali Surabaya No 90 Tahun 2021.
Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan penghapusan sanksi administratif PBB pada Hari Jadi Kota Surabaya ke-730. Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan keringanan beban masyarakat Kota Surabaya. Pelaksanaan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk pembayaran PBB mulai tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2023.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Rencana Kerja pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

2023peraturanwalikota-17.pdf

rencana kerja

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BD.2023/NO.27

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Gipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2024;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021;
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2024, yang selanjutnya disebut RKPD Kota Surakarta Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Surakarta untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada 31 Desember 2024. Dokumen RKPD Kota Surakarta Tahun 2024 dimaksud dalam sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
6 hlm

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bau-Bau Nomor 17 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penerapan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Wolio dan Aksara Wolio untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

Abstrak

Pendidikan

Download file:

PERWALI NO. 17 TAHUN 2023.pdf

kurikulum-muatan-lokal

2023

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 17, Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2023 Nomor : 17

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penerapan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Wolio dan Aksara Wolio untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan pengetahuan, keterampilan, kebanggaan, kecintaan, dan sikap positif terhadap nilai-nilai patriotisme, sejarah, dan budaya Wolio peserta didik, maka diperlukan sebuah upaya sistematis dan terstruktur dalam pelaksanaan pendidikan yang ada; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum yang menyatakan bahwa Muatan Lokal merupakan bahan kajian untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya dan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Wolio; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan Muatan Lokal Bahasa dan Aksara Wolio untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 832); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762); 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308); 8. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2); 9. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Wolio (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2022 Nomor 2).
Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum, penerapan kurikulum muatan lokal bahasa dan aksara wolio berikut sistematika penulisan kurikulum, juga membahas pembinaan dan pengawasan serta pembiayaan penyelenggaraan kurikulum muatan Lokal Bahasa Wolio dan Aksara Wolio

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2023.
6 Halaman

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Persetujuan Lingkungan dan/atau Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Abstrak

Lingkungan Hidup Sistem Pengendalian Intern

Download file:

PerWali Tarakan 17-2023.pdf

Lingkungan Hidup – Delegasi – Sanksi Administratif

2023

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 17, BD 2023 (544)

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Persetujuan Lingkungan dan/atau Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

ABSTRAK:

Perwali ini dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 507 PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana Wali Kota dalam penerapan sanksi administratif dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang membidangi penegakan hukum atau perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1997; UU No.32 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.22 Tahun 2021; Perda Kota Tarakan No.2 Tahun 2013;
Peraturan Wali Kota ini mendelegasikan sebagian kewenangan Wali Kota dalam penerapan sanksi administratif kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), yang mencakup teguran tertulis, paksaan pemerintah, dan denda administratif, dengan penerapan sanksi berdasarkan berita acara dan laporan hasil pengawasan yang mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, jenis pelanggaran, tingkat kepatuhan, riwayat ketaatan, serta dampak pelanggaran terhadap pelestarian lingkungan hidup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2023.
Perwali ini mencabut Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 660/HK-IV/191/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Tarakan Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan Terhadap Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
19 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kota Mataram

Abstrak

Badan Layanan Umum Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

PERWAL NOMOR 17 TAHUN 202...AS) Kota Mataram.pdf

Badan Layanan Umum - Perizinan, Pelayanan Publik - Standar/Pedoman

2023

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 17, BD 2023 (17): 37 hlm.

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kota Mataram

ABSTRAK:

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kota Mataram.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016.
Jenis Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum meliputi: a. SPM BLUD Puskesmas dalam menerapkan PPK-BLUD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini. b. Kepala Puskesmas bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan pada Puskesmas sesuai SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. c. Dalam rangka pelaksanaan pelayanan berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2023.
37 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2023.