PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2019/NO.51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Umum Penanaman Modal.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Umum Penanaman Modal Provinsi, dan Prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota dan untuk memberikan penguatan regulasi atas dokumen Rencana Umum Penanaman Modal, maka dipelukan pembentukan Peraturan Bupati mengenai Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Gorontalo Tahun 2019-2028.
Dasar hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD Negera RI Tahun 1945; UU No.29 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.30 Tahun 1979; PP RI No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP RI No.72 Tahun 2019; PP No.24 Tahun 2018; Peraturan Presiden No.16 Tahun 2012; Peraturan Presiden No.97 Tahun 2012; Perda Kabupaten Gorontalo No.9 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Gorontalo Tahun 2020-2024 termasuk didalamnya mengatur tentang Sistematika, Isi, dan Uraian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2019.
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 51 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG PINJAMAN BLUD RSUD DR. ISKAK TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
a. bahwa terlambatnya pembayaran klaim tagihan pelayanan oleh BPJS Kesehatan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung menyebabkan rumah sakit mengalami kesulitan likuiditas yang dapat mengganggu kegiatan operasional pelayanan, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut rumah sakit perlu melakukan pengajuan dana talangan kepada bank dengan piutang BPJS Kesehatan sebagai jaminan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 3 Seri E); 10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 30);
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Perbup Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pinjaman BLUD RSUD Dr. Iskak Tulungagung pada Pasal 1 dan Pasal 12A
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2019.
Perbup Nomor 30 Tahun 2015
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 51 Tahun 2019
PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK-RENCANA USAHA-TATA CARA PENGESAHAN
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 51, BD.2019/No.52
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pengesahan Rencana usaha Penyediaan Tenaga Listrik
ABSTRAK:
PP No.14 Tahun 2012 Pasal 14 ayat (2) tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, sebagaimana telah diubah dengan PP No.23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas PP No.14 Tahun 2012, perlu menetapkan Pergub tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Dasar Hukum: UUD NRI Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 1956; UU No.30 Tahun 2007; UU No.30 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.14 Tahun 2012; PP No.62 Tahun 2012; PP No.79 tahun 2014; Permen ESDM No.28 Tahun 2012; Permen ESDM No.35 Tahun 2013; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permen ESDM No.24 Tahun 2015; Permen ESDM No.38 Tahun 2016; Perda Kaltim No.4 Tahun 2016
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum, Pengesahan RUPTL, Pelaporan RUPTL, Pembinaan dan pengawasan atas RUPTL
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 51 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Tata Cara Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Banjar; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar
Undang-Undang Nomor Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Bupati Banjar Nomor 58 Tahun 2017
Tata Cara Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Banjar, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Panitia Pemilihan Anggota BPD, 3. Jumlah Anggota BPD, 4. Mekanisme Pencalonan Anggota BPD, 5. Pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD, 6. Penetapan Calon Anggota BPD dan Pelantikan, 7. Penyelesaian Permasalahan Pemilihan Anggota BPD, 8. Biaya Pemlihan Anggota BPD, 9. Ketentuan Peralihan, 10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2019.
24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
Bahwa
pedoman
pengelolaan keuangan desa telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor
61Tahun 2018, bahwa agar pelaksanaan pengelolaan keuangan desa
lebih optimal, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 , Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah
terakhir
dengan
Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor193/PMK.07/2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018, .Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018.
Materi pokok : Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut : Diantara angka 35 dan angka 36 Pasal 1disisipkan 3 (tiga) angka,yakni
angka 35a, angka 35b, dan angka 35c, Ketentuan Pasal 6 diubah, Diantara Pasal 19 danPasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal
19A, Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah, Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal
43A, Ketentuan ayat (1) dan ayat (2)Pasal 45 diubah, Diantara Pasal 61 dengan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal
61A, Ketentuan Pasal 66 ayat (1) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipi
1 (satu) ayat yakni ayat (3a), Ketentuan Pasal 72 ayat (3) dan ayat (4) diubah, Ketentuan Pasal 73 ayat (1) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.
Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Jumlah halaman : 16 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 51 Tahun 2019
PERBUP Kab. Bantul No. 129 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2019/NO.51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi
Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, serta
optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, perlu dilakukan
penyempurnaan terhadap tugas dan fungsi unit kerja pada
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1
Tahun 2015; Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2016;
Materi Pokok: mengubah fungsi Bidang Anggaran pada BKAD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2019.
Jumlah Halaman: 6 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 51 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Daerah Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 17 (tujuh belas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Susunan Organisasi; Eselonisasi; Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 51 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Investasi dan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri 1. Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), menyebutkan bahwa BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (empat) bab dan 22 (dua puluh dua) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Investasi; Pinjaman/Utang; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 51 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Insentif Kepada Tenaga
Pendidik,Tenaga Pengawas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Agama Islam Pada Taman Pendidikan Al-Qur’an, Madrasah Diniyah
Takmiliyah Awwaliyah, Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha dan
Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya di Kabupaten Indragiri
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang mempunyai tugas dan tanggungjawab strategis sebagai pelaksana dan penyelenggara Pemerintah serta pelayanan pendidikan kepada masyarakat, maka perlu diberikan bantuan transport yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Instruksi Presiden Nomor 18/Kep/Menko Kesra/X/1994; Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Riau Nomor 32 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 50 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (empat) bab dan 7 (tujuh) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Penganggaran; Sistem Pembayaran; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
