Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2022

Menemukan 20.962 peraturan dalam 0,081 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 51 Tahun 2022

Tata Cara Promosi dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
51__PERBUP_NO_51_TH_2022_TTG_PROMOSI_MUTASI.pdf

Abstrak

promosi dan mutasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2022/NO.51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Promosi dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, dibutuhkan pegawai negeri sipil yang memberikan pelayanan secara profesional, berintegritas, dan berkinerja baik sesuai formasi dan kebutuhan daerah; bahwa dalam rangka penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berpedoman pada Sistem Merit pada pengelolaan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional perlu melaksanakan promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil secara objektif, kompetitif, dan akuntabel; bahwa agar pelaksanaan promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil dapat berjalan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menyusun tata cara promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Promosi dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Promosi Bab III Tim Penilai Kinerja PNS Bab IV Kelompok Rencana Suksesi Bab V Mutasi Bab VI Penetapan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Bab VII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2022.
10 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Selatan Nomor 51 Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perbup No. 51 Tahun 2022.pdf

Abstrak

rencana

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2022 Nomor : 51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 263 dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerinatahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017-2022; 12. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III PENYUSUNAN RKPD BAB IV SISTIMATIKA PENYUSUNAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2022.
10 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 51 Tahun 2022

Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Kendari

Kesehatan

Download :
PERWALI NO 51 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 51, Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 51

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Kendari

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksana.kan ketentuan Pasal 97 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pajak Hiburan, Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pajak Rek.lame, Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pajak Parkir, Pcraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2020 ten tang Pajak Air Tan ah; b. bahwa dalam rangka menunjang kclancaran pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah perlu diatur secara teknis ketentuan mengenai Tata cara Pemungutan Pajak Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan .sebagaimana dimakeud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Leml>a.ran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tah un 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemcrintah Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan ant.ara Pemerintab Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik, Tndonesia Tahun 2022 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 6757); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6322). 6. Peraturan Pernerintah Nomor 135 Tahun 2000 ten tang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Scndiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5179); 9. Peraturan Pemerintab Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162}; JO. Peraturan Pemerintab Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemu.ngutan Pajak Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5950); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 {Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5207); 12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tah un 2011 Nomor 2}; 13. Peraturan Daerah Kota Kendarl Nomor 3 Tahun 2020 tentang pajak hotel (Lembaran daerah kota kendari tahun 2020 Nomor 3); 14. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tabun 2020 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 4); 15. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pajak Hiburan [Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 5); 16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nornor 6 Tahun 2020 tentang Pajak Reklame (Lcmbaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 6); 17. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 7); 18. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pajak Air Tanah (Lemba·ran Daer.ah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 8);
Bagian Kedua Belas Tata Cara Pengurangan atau Penghapuaan Sanksi administratif

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2022.
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 51 Tahun 2022

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Di Kabupaten Konawe Selatan

Pers, Pos, dan Periklanan Pendidikan

Download :
PERBUP NO.51 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

TRANSFORMASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Di Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa selain sebagai tempat membaca, perpustakaan juga dapat dimanfaatkan sebagai pusat atau tempat pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat memfasilitasi pelatihan aneka keterampilan dan kecakapan hidup berbasis literasi informasi terapan melalui penyediaan buku, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. b. bahwauntuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, dengan membangun komitmen dan dukungan stakeholder, agar dapat menciptakan masyarakat sejahtera melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial perlu diatur dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kabupaten Konawe Selatan;
1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 2A Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a301); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a267); 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OO7 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor l29,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a77fl; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIl tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)., sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OI1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389) 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a\ sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 292, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor Il4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tarnbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402ll. 1O. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a539); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2075 Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2O78 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 157); 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020; 13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 1O Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 1385); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratuiran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2OL9 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol9 Nomor 10); 15. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 33 Tahun 2Ol8 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Konawe Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 33).
BAB I PENDAHULUAN BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL BAB IV PEMUBUDAYAAN KECEPATAN MEMBACA BAB V PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2022.
10 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 51 Tahun 2022

TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan

Download :
51-TH-2022-Raperbup-Tugas-Belajar.pdf

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara - Pendidikan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 51/E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 211 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Darah Nomor 3 tahun 2021.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. Jenis Pendidikan; b. Persyaratan dan tata cara pemberian tugas belajar; c. Penyelenggaraan dan persyaratan program studi; d. Pendanaan tugas belajar; e. Jangka waktu, perpanjangan dan tugas belajar berkelanjutan; f. Kedudukan PNS tugas belajar; g. Hak dan kewajiban PNS tugas belajar; h. Pembatalan dan penghentian tugas belajar; i. Pencantuman gelar akademik dan peningkatan pendidikan; j. Monitoring dan evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
30 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 51 Tahun 2022

Pedoman Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pengawasan/Audit Internal

Abstrak

PEDOMAN - TINDAK - LANJUT - REKOMENDASI - HASIL - PEMERIKSAAN - BADAN - PEMERIKSA - KEUANGAN - DAN - APARAT - PENGAWASAN - INTERN - PEMERINTAH

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 51, BD Kota Cirebon Tahun 2022 No 51

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mendukung percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, perlu disusun pedoman tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, maka , perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pedoman Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2020; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 54 Tahun 2017; Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2; Perda Kota Cirebon No. 6 Tahun 2016; Perda Kota Cirebon No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Cirebon No. 5 Tahun 2020; Perda Kota Cirebon No. 5 Tahun 2021; Perwal Kota Cirebon No. 26 Tahun 2018; Perwal Kota Cirebon No. 15 Tahun 2021; Perwal Kota Cirebon No. 44 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, dan Pedoman Tindak Lanjut Rekomendasi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2022.
10 Hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 51 Tahun 2022

Analisis Standar Belanja

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

PERWALI Kota Banjar No. 41 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kota Banjar

Download :
PERWALI No 51 Tahun 2022 , Kota Banjar.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 51 Tahun 2022

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan

Download :
PERBUP SERUYAN NO 51 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2022/No.53

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Tacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan; 3. Susunan Organisasi; 4. Tugas dan Fungsi; 5. Kepegawaian dan Eselon; 6. Kelompok Jabatan; 7. Tata Kerja; dan 8. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan
19 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 51 Tahun 2022

Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Perbup Grbg 51_2022.pdf

Abstrak

penegakan disiplin pegawai

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2022/NO.51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat; bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang handal, prof esional, dan berm oral se bagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prmsip prmsip pemerintahan yang baik, perlu melaksanakan penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara; bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan penegakan disiplin dan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, diperlukan pedoman penegakan disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2019; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kewajiban dan Larangan ASN Bab III Hukuman Disiplin Bab IV Penegakan Hukuman Disiplin Bab V Berlakunya Hukum Disiplin, Hapusnya Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin dan Hak-Hak Kepegawaian Bab VI Ketentuan Lain-Lain Bab VII Ketentuan Peralihan Bab VIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2022.
70 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 51 Tahun 2022

Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Media Massa

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Katingan No. 17 Tahun 2023 tentang Peraturan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2022 Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Katingan Dengan Media Massa

Download :
Perbup Katingan No. 51 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Kerjasama publikasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2022/No.701

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Media Massa

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pemberian dan penyebarluasan informasi program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Katingan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya perlu dilakukan publikasi;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika; Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers; Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03 /SK- DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers; Peraturan Dewan Pers Nomor l/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber;
1. Tema, Sasaran dan Hasil; 2. Persyaratan dan Kualifikasi Teknis; 3. Etika kerjasama; 4. Informasi yang dikecualikan; 5. Kerjasama Perusahaan Pers; 6. Tim Verifikasi; 7. Tata Cara Kerjasama; 8. Ruang Lingkup dan jenis kerjasama; 9. Perhitungan Pembayaran; 10. Perubahan Peijanjian kerjasama; 11. Berakhimya Peijanjian kerjasama; 12. Penyelesaian Perselisihan; 13. Ketentuan Perusahaan Pers (Media) dan Pers Profesional (Wartawan); dan 14. Pembinaan dan Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2022.
22 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2022

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.