Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 252.110 peraturan dalam 0,061 detik

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat
Dicabut sebagian dengan
  1. UU No. 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Solok dalam UU Nomor 8 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  2. UU No. 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Sawahlunto dalam UU Nomor 8 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  3. UU No. 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Padang Panjang dalam UU Nomor 8 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  4. UU No. 44 Tahun 2024 tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Pekanbaru dalam UU Nomor 8 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Download file:
UU Nomor 8 Tahun 1956.pdf
Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Perpanjangan Jangka Waktu Masa-Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Terbentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu
Download file:
UU Nomor 7 Tahun 1956.pdf
Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia
Abstrak
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 8 Tahun 1990 tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
Download file:
UU Nomor 6 Tahun 1956.pdf
Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Pengesahan Pernyataan Pemerintah Republik Indonesia pada Persetujuan Timah Internasional 1953
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
UU Nomor 5 Tahun 1956.pdf
Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Pengubahan "Overschrijvingstarief" yang Dilampirkan pada Ordonansi yang Mengatur Biaya Balik-Nama Barang-Barang Tetap (Staatsblad 1949 No. 282)
Abstrak
Perpajakan
Download file:
UU Nomor 4 Tahun 1956.pdf
Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Pembebasan Dokter Soegiri dari Penggantian Uang
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah
Download file:
UU Nomor 3 Tahun 1956.pdf
Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Pengubahan Undang-Undang Pemilihan Umum (Undang-Undang No. 7 Tahun 1953, Lembaran-Negara No. 29 Tahun 1953)
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Download file:
UU Nomor 2 Tahun 1956.pdf
Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Penetapan "Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.20 Tahun 1950 (Lembaran-Negara No.31 Tahun 1950) Tentang Pemerintahan Jakarta Raya" Sebagai Undang-Undang *)
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Menetapkan
  1. UUDrt No. 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya
Download file:
UU Nomor 1 Tahun 1956.pdf
Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1955
• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1954 (Tentang Mengubah "Indonesische Comptabilteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419) Sebagai Undang-Undang)
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Menetapkan
  1. UUDrt No. 3 Tahun 1954 tentang Mengubah "Indonesische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419)
Download file:
UU Nomor 12 Tahun 1955.pdf
Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1955
• Berlaku mulai 69 tahun yang lalu
Pemberian Kuasa kepada Menteri Keuangan untuk Mengambil Uang-Muka pada Bank Indonesia Lebih dari Pada Batas yang Ditetapkan dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan
Download file:
UU Nomor 11 Tahun 1955.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan