Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 252.110 peraturan dalam 0,061 detik

Undang-undang (UU) No. 76 Tahun 1954
• Berlaku mulai 69 tahun yang lalu
Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1953 Tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea" (Lembaran-Negara No. 22 Tahun 1953) Sebagai Undang-Undang
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 30 Tahun 1956 tentang Pengubahan dan Tambahan "Postordonnantie 1935" Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah dengan Undang-Undang No. 76 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No.151)
Mengubah
  1. UU No. 13 Tahun 1951 tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto Dan Bea" Sebagai Undang-Undang
Download file:
UU Nomor 76 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) No. 75 Tahun 1954
• Berlaku mulai 69 tahun yang lalu
Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 13 Tahun 1970 tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota-anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong
Download file:
UU Nomor 75 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) No. 74 Tahun 1954
• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu
Penetapan Bagian I.B.W. XVIII (Penataran Angkatan Laut) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Download file:
UU Nomor 74 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) No. 73 Tahun 1954
• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu
Penetapan Bagian I.B.W. XVIII (Perusahaan Reproduksi Jawatan Topograpi) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Download file:
UU Nomor 73 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) No. 72 Tahun 1954
• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu
Penetapan Bagian I.B.W. XVI (Jawatan Kereta Api) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Download file:
UU Nomor 72 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) No. 71 Tahun 1954
• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu
Penetapan Bagian I.B.W. XV (Perusahaan Batu Bara Bukit Asam) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Download file:
UU Nomor 71 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) No. 70 Tahun 1954
• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu
Penetapan Bagian I.B.W. XIV (Perusahaan Batu Bara Umbilin) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Download file:
UU Nomor 70 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1954
• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu
Penetapan Bagian I.B.W. XIII (Perusahaan Tambang Timah di Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Download file:
UU Nomor 69 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) No. 68 Tahun 1954
• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu
Penetapan Bagian I.B.W. XII (Pelabuhan Surabaya) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Download file:
UU Nomor 68 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) No. 67 Tahun 1954
• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu
Penetapan Bagian I.B.W. XI (Pelabuhan Tanjung Priuk) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Download file:
UU Nomor 67 Tahun 1954.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan