APBD - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Pajak dan Retribusi Daerah - Dana Desa
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 595
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa Dan Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Ke Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 ayat (4) dan Pasal 145 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2016, maka perlu menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 33 Th. 2008; UU No. 6 Th. 2014; UU No. 23 Th. 2014 st terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 43 Th. 2014 std terakhir dengan PP No. 11 Th. 2019; Permendagri No. 20 Th. 2018; Perda KKA No. 2 Th. 2016; Perda KKA No. 4 Th. 2021; Perbup A No. 23 Th. 2021
PERBUP ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan pada Perbup No. 78 Th. 2020, yakni Pasal 3 ayat (2) diubah; dan Pasal 4 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2021.
PERBUP ini mengubah Perbup No. 78 Th. 2020
5 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2015
Tata Kerja Pemungutan - pembayaran - pengembalian - kelebihan - pembayaran - pemberian - pengurangan - keringanan - da - pembebasan - retribusi - perpanjangan - izin - memperkerjakan - tenaga - kerja - asing
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD Kab. Bogor Tahun 2015 No. 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:
Bhawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2) Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2013 maka perlu membentuk Perbup tentang Tata Cara pemungutan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pembelian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Perpanjang Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.
Dasar Hukum Peraturan Bupai Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 80 Tahun 1957; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 65 Tahun 2012; PP No. 97 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda kab Bogor No. 6 Tahun 2003; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda kab Bogor No. 7 Tahun ; Perbup No. 11 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Tata Cara Pemungutan Dan Pembayaran Retribusi Perpanjangan Imat, Tata Cara Pengambilan Kelebihan Pembayaran Retribus Perpanjangan Imta, Pemberian Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Perpanjangan Imta, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2015.
12 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2023 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Cimahi per Triwulan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 24 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Keringanan Pembayaran Retribusi Parkir Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan daerah kabupaten cianjur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus dan Retribusi Ijin Trayek, Retribusi Pelayanan jalan umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir serta parkir Berlangganan Perlu diberikan keringanan untuk mengatasi dampak Corona Virus Disease 19 Secara Ekonomi Di Masyarakat, Dan dalam upaya pemulihan ekonomi dampak dari pandemi corona v irus disease 2019 (Covid-19) Pemerintah Daerah akan memberikan keringanan pembayaran retribusi parkir untuk masyarakat pengguna kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Keringanan pembayaran Retribusi Parkir Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 19 Tahun 2012.
Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Sasaran, Penyelengaraan ParkirParkir Berlanganan , Struktur dan Besaran Tarif, Kerjasama, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2022.
8 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 24 Tahun 2001
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 24, LD 2001/Nomor 24 Seri B
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Retribusi Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2001.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 24 Tahun 2007
BUMD/Badan Usaha Milik DaerahPajak dan Retribusi DaerahAir, Sistem Penyediaan Air Minum
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Rembang No. 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang
Mencabut :
PERBUP Kab. Rembang No. 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Rembang
Mengubah :
Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Tarif Minum, Beban Tetap Dan Biaya Lain-Lain Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD Tahun 2014/No.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tarif Minum, Beban Tetap dan Biaya Lain-Lain pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa seiring dengan penyelenggaraan pemenuhan
kebutuhan air minum oleh PDAM Kabupaten Rembang
yang memadai, terjadi kenaikan biaya produksi yang
diantaranya biaya pembuatan rekening air dan
pemeliharaan meter air;
b. bahwa pengaturan tarif air minum, beban tetap dan biaya
lain-lain PDAM Kabupaten Rembang sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2012
tentang Tarif Air Minum, Beban Tetap dan Biaya Lain-lain
Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang
sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat
ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tarif Air
Minum, Beban Tetap dan Biaya Lain-lain Pada
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1980 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 93);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tarif Air Minum, Beban Tetap dan Biaya Lain-lain Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 10)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2014.
Peraturan yang Dicabut/Diubah adalah: Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tarif Air Minum, Beban Tetap dan Biaya Lain-lain Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 10)
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 24 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 dan Pasal 99
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, perlu mengatur Pengelolaan Bagian dari Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di
Kabupaten Kudus;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Di Kabupaten Kudus yang meliputi Maksud, Tujuan, Sasaran, Dan Prinsip, Pengalokasian, Tata Cara Penghitungan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Tata Cara Pencairan Dana, Tata Cara Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, Monitoring, Evaluasi, Dan Pengawasan, Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus dan Keputusan Bupati Kudus Nomor 143/452/2004 tanggal 5 Juni 2004 tentang Pengaturan Kembali Pengelolaan Pendapatan Pasar Desa dicabut.
11 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2023
PERGUB Prov. Sulawesi Barat No. 35 Tahun 2022 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum tahun 2022 Untuk Tahun Pajak 2022
PERGUB Prov. Sulawesi Barat No. 16 Tahun 2021 tentang PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2021 UNTUK TAHUN PAJAK 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Persyaratan Sebagai Kendaraan Umum Angkutan Orang dan Angkutan Barang dan Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 12 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Persyaratan Sebagai Kendaraan Umum
Angkutan Orang dan Angkutan Barang dan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendagri No. 6 Thun 2023;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Kendaraan Umum Angkutan Orang dan Angkutan Barang dan Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2023.
Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2021, Gubernur Nomor 35 tahun 2022
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
