PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah yang
melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat, diperlukan pengaturan
Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2014, UU No 1 Tahun 2022, PP No 69 Tahun 2010, PP No 12 Tahun 2019, PerMendagri No 80 Tahun 2015, Permendagri No 77 Tahun 2020, Perda kab lampung Utara No 5 Tahun 2016, Perda Kab Lampung Utara No 7 Tahun 2021
Peraturan Bupati Tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2022.
Halaman : 5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2022/NO.8, LL Kab. Kubu Raya : 6 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap struktur organisasi Dinas Perhubungan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 67 Tahun 2021 tentarig Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 35 Tahun .2007;Undang-Undang Nomor 23 Tahun `2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 67 Tahun 2021
Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah; Ketentuan huruf c Pasal 24 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 27 diubah; Ketentuan Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2022.
Merubah Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 67 Tahun 2021
5 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2022
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Bupati Gunungkidul Nomor 123 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022
Mengubah sebagian
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 123 Tahun 2021; b. bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6/Kep/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Penetapan Bagi Hasil atas Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2022, surat Plt. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nomor 900/023 tanggal 23 Januari 2022 perihal Permohonan Penambahan Anggaran, surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Nomor 910/077 tanggal 23 januari 2022 perihal Permohonan Anggaran dan Ijin Mendahului APBD Perubahan, surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 910/00181 tanggal 21 Januari 2022 perihal Penambahan Anggaran Honor Tenaga Harian Lepas (THL), surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor 900/092 tanggal 14 januari 2022 perihal Permohonan Penambahan Anggaran Tahun 2022, surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 900/019 tanggal 13 Januari 2022 perihal Penambahan Anggaran Tenaga Harian Lepas (THL), surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 900/080 tanggal 21 Januari 2022 perihal Permohonan Penambahan anggaran TA.2022, surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari Nomor 900/242/RS.S/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 perihal Penambahan Anggaran Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis, surat Panewu Wonosari Nomor 900/43 tanggal 21 Januari 2022 perihal Permohonan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022, surat Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 900/023.B tanggal 21 Januari 2022 perihal Permohonan Penambahan Kekurangan Anggaran Gaji dan Tunjangan PNS, surat Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 910/061 tanggal 21 Januari 2022 perihal Permohonan Perubahan Perbup Penjabaran Tahun Anggaran 2022, surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/00390 tanggal 19 Januari 2022 perihal Permohonan Perubahan Perbup Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022, surat Sekretaris Daerah Nomor 903/0389.a tanggal 20 Januari 2022 perihal Permohonan Penambahan Anggaran, surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor 900/0654/Renc tanggal 20 Januari 2022 perihal Permohonan Penambahan Anggaran, surat Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Nomor 841/0403 tanggal 24 Januari 2021 perihal Pergeseran Anggaran TPP dari Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
Dasar hukum peraturan ini adalah : . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, . Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, . Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2021, . Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 123 Tahun 2021.
Materi pokok : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut : Ketentuan Pasal 3 diubah, Ketentuan Pasal 6 diubah, Ketentuan Pasal 7 diubah, Ketentuan Pasal 8 diubah, Ketentuan Pasal 10 diubah, Ketentuan Pasal 11 diubah, Ketentuan Pasal 12 diubah, Ketentuan Pasal 13 diubah, Ketentuan Pasal 17 diubah, Ketentuan Pasal 18 diubah, Ketentuan Pasal 19 diubah, Ketentuan Pasal 20 diubah, Ketentuan Pasal 21 diubah, Ketentuan Pasal 22 diubah, Ketentuan Pasal 24 diubah, Ketentuan Lampiran I diubah, Ketentuan Lampiran II diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022.
Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Jumlah Halaman : 12 HLM; Lampiran : 303 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 8 Tahun 2022
Pembentukan unit pelaksana daerah perlindungan perempuan dan anak kabupaten gorontalo
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2022/No.8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Dalam peraturan ini dibentuk melaksanakan pasal 6 ayat (3) Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2016
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; Perda No. 9 Tahun 2016; Perbup No. 49 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak termasuk di dalamnya mengatur tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2022.
Terdiri dari 9 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Merauke Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Corona Virus Disease 2019(Covid-19) di Kabupaten Merauke
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2022
TENTANG PERUBAHAN-ATAS-PERATURAN-BUPATI-NOMOR-68-TAHUN-2021-TENTANG-SUSUNAN-ORGANISASI-DAN-TATA-KERJA-PERANGKAT-DAERAH
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN NOMOR 8 N 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah,bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016,Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021.
Pasal I Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pasal 28 Ketentuan pasal 28 diubah
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2022
PERBUP Kab. Pohuwato No. 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2022
pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatir sipil negara dilingkungan pemerintah kabupaten pohuwato tahun anggaran 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD/08/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk tambahan penghasilan merupakan salah satu penghargaan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dengan tujuan meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kabupaten pohuwato
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU no.30 Tahun 2014; PPNo.18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; PP No.94 Tahun 2021; Permendagri No,34 Tahun 2011; Permendagri No.63 Tahun 2011; Peraturan Menteri pedayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birikrasi No.20 Tahun 2015; Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri Nomor 900/4402/ keuda perihal persetujuan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan pemerintah Daerah.
Dalam Peraaturan ini diatur tentang Prinsip pemberian TPP Kriteria Dan penetapan besaran TPP Aplikasi dan cara kerja penilaian TPP asin, pengurangan TPP, penghentian pemberian TPP asin, monitoring dan evaluasi pejabat penilai ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2022.
Terdiri dari 47 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 No 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SLAMET MARTODIRDJO
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah
dr. H. Slamet Martodirdjo sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) maka perlu diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk memberikan layanan umum agar lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis yang Sehat;
b. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka untuk menjamin kepastian hukum perlu pedoman .bagi Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
c. bahwa untuk menjamin adanya konsistensi dan prinsip fleksibilitas' dalam pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo;
UU No 17 Tahun 2003;
UU No 1 Tahun 2004;
UU No 15 Tahun 2004;
UU No 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020;
UU No 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020;
PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012;
PP No 71 Tahun 2010;
PP No 12 Tahun 2019;
PP No 47 Tahun 2021;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permendagri No 79 Tahun 2018;
Permendagri No 77 Tahun 2020;
Permenpan RB No 17 Tahun 2021;
Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2020;
Perbup Pamekasan No 42 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pamekasan No 40 Tahun 2018;
Perbup Pamekasan No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perbup Pamekasan No 44 Tahun 2019;
Perbup Pamekasan No 48 Tahun 2019;
Perbup Pamekasan No 6 Tahun 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Nomor 53), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, dan diantara angka 13 dan angka 14 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 13A dan angka 138, dan setelah angka 50 ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 51, angka 52 dan angka 53;
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) setelah huruf t ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf u, huruf v dan huruf w dan setelah ayat (6) ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (7), ayat (8) dan ayat (9);
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah;
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah;
5. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal lOA, Pasal 108, dan Pasal lOC;
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah;
7. Ketentuan Pasal 14 setelah ayat (6) ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (7), ayat (8) dan ayat (9);
8. Ketentuan Pasal 15 diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b), dan setelah ayat (5) ditambahkan 7 ayat yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), dan ayat (12);
9. diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disispkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 3 dan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 15A;
10. Ketentuan Pasal 35 ayat (11) diubah;
11. Ketentuan Pasal 144 diubah;
12. Ketentuan dalam Lampiran diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan Bupati No 23 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022
Mengubah
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara No. 36 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 ABSTRAK
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD 2022 (8)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Berkenaan dengan terjadinya perubahan kebijakan Belanja pada kegiatan Pemerintahan, Penyelenggaraan Pembangunan serta Pelayanan kepada masyarakat pada masing masing Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan Pergeseran Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 16 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 36 Tahun 2011; Permendagri No. 27 Tahun 2021; Perda No. 6 Tahun 2021; Perbup Gorontalo Utara No. 36 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara No. 36 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gorontalo Utara No. 7 Tahun 2022 yaitu Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2022.
Terdiri dari 29 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2022
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Lamandau No. 32 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam Dan Musibah Kebakaran Di Kabupaten Lamandau Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan kepada Masyarakat Korban Bencana Alam dan Musibah Kebakaran di Kabupaten Lamandau
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT KORBAN BENCANA ALAM DAN MUSIBAH KEBAKARAN DI KABUPATEN LAMANDAU
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, 21/03/2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam Dan Musibah Kebakaran Di Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
a. bahwa Dinas Sosial Kabupaten Lamandau sesuai tugas pokok dan fungsinya terkait dalam penanggulangan bencana baik bencana alam maupun non alam dalam bentuk pemberian bantuan sosial;
b. bahwa Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam dan Musibah Kebakaran di Kabupaten Lamandau, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi di Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan kepada Masyarakat Korban Bencana Alam dan Musibah Kebakaran di Kabupaten Lamandau;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
1. Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam dan Musibah Kebakaran
2. Tata Cara Permohonan, Persyaratan, Pengecekan Dan Rekomendasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2022.
Mengubah Peraturan Bupati Lamandau Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan kepada Masyarakat Korban Bencana Alam dan Musibah Kebakaran di Kabupaten Lamandau
11
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
