Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Ketentuan Pasal 3
huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 61 Tahun 2015 tentang persyaratan, ruang lingkup
dan tatacara pemberian hak akses serta pemanfaatan Nomor
Induk Kependudukan (NIK), data Kependudukan dan Kartu
Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) maka perlu adanya
Regulasi Daerah yang mengatur tentang Pemberian Hak
Askes serta Pelayanan Pemanfaatan NIK, Data
Kependudukan dan KTP-el dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota melalui Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan
Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112
Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012;
Peraturan Bupati Tentang Mekanisme Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kabupaten Banjar, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Lingkup Pemanfatan;
3. Tatacara Pemanfaatan;
4. Sumber Dana;
5. Larangan;
6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2015.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 50 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kewilayahan Di Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas program
pembangunan dalam menangani wilayah-wilayah miskin,
maka perlu adanya perencanaan program penanggulangan
kemiskinan yang berbasis kewilayahan;
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010
tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu mensinergikan
kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara
terkoordinasi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan
integrasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan
lintas pemangku kepentingan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Kemiskinan
Berbasis Kewilayahan di Kabupaten Demak;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014; Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010; Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kewilayahan Di Kabupaten Demak yang meliputi
pemanfaatan basis data terpadu dan tatalaksana perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2015.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 50 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Dokumen Kependudukan Di Wilayah Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi
Kependudukan secara Nasional khususnya dalam wilayah
Kabupaten Banjar, Pemerintah Daerah pada hakikatnya
berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan
terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas
peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami
oleh penduduk;
bahwa untuk efektif dan efisien peningkatan pelayanan
administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan
pelayanan administrasi kependudukan yang profesional,
memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan
tidak diskriminatif menuju pelayanan prima terhadap
penduduk;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Banjar;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan
Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan
Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013; . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012;
Peraturan Bupati Banjar Tentang Pelayanan Dokumen Kependudukan di Wilayah Kabupaten Banjar, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan Pelayanan Dokumen Kependudukan;
3. Prinsip Pelayanan;
4. Jenis Pelayanan Yang Diselenggarakan;
5. Sumber Dana;
6. Ruang Lingkup Wilayah Pelayanan Kependudukan;
7. Bentuk Pelayanan Kependudukan;
8. Lokasi Pelayanan;
9. Pengendalian,Pengawasan, Evaluasi;
10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2015.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 42 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bedah Rumah Penduduk Miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Terjadinya kenaikan harga material bangunan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka besaran biaya pembangunan rumah layak huni bagi penduduk miskin pada Program Bedah Rumah Penduduk Miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Perbup Kabupaten Kutai Kartanegara No.5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bedah Rumah Penduduk Miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.39 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2009; UU No.13 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; Perperes No.15 Tahun 2010; Perpres No.54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No.9 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; Permendagri No.42 Tahun 2010; Permendagri No.39 Tahun 2012; Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.2 Tahun 2007; Perbup Kabupaten Kutai Kartanegara No.26 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bedah Rumah Penduduk Miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pasal yang mengalami perubahan diantaranya Pasal 1, Pasal 2 ayat (3), Pasal 3, Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b, dan Pasal 5.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2015.
Peraturan yang Diubah: UU No.23 Tahun 2014; Perpres No.54 Tahun 2010; Perbup Kutai Kartanegara No.5 Tahun 2013 Pasal 1, Pasal 2 ayat (3), Pasal 3, Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b, dan Pasal 5.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 41 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerbitan nomor Induk Kependudukan Dan Kutipan Akta Kelahiran Bayi Yang Baru Lahir Di Fasilitas Kesehatan Secara online Di Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi perlu kiranya meningkatkan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2006, UU No.23 Tahun 2014, PP No.82 Tahun 2012, PP No.96 Tahun 2012, Perpres No.25 Tahun 2008, Perpres No.111 Tahun 2013, PermenpanRB No.15 Tahun 2014, permenkes No.28 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman penerbitan nomor induk kependudukan dan kutipan akta kelahiran bayi yang baru lahir di fasilitas kesehatan secara online dalam 4 pasal;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2015.
Peraturan Bupati ini memiliki 3 halaman dan 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 36 Tahun 2015
Grand Design Kependudukan - Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Tahun 2010-2020
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2015/NO.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Grand Design Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2020
ABSTRAK:
Peningkatan jumlah penduduk berimplikasi kepada meningkatnya kebutuhan pokok pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan berpotensi terjadinya degradasi lingkungan;
Untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang diperlukan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk yang tertuang dalam Grand Design Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
UUD 1945; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 153 Tahun 2014; Perpres No. 2 Tahun 2015; Perda No. 1 Tahun 2011; Perda No. 11 Tahun 2011; Perda No. 17 Tahun 2014.
Perbup ini mengatur mengenai Grand Design Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2015.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 33 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan Di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik
yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan
terjangkau perlu dilakukan penyederhanaan sistem
dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di
Kecamatan; bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perlu
mengaturPenyelenggaraan Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan di Kabupaten Kudus;bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, sasaran dan asas, subjek pemohon, penyelenggara, jenis pelayanan, standar pelayanan, standar operasional prosedur dan maklumat pelayanan, prasarana dan sarana, layanan informasi, penanganan pengaduan, kerjasama, pembinaan dan pengawasan, keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2015.
22 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
