Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.959 peraturan dalam 0,053 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 83 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaann dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaann dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017

Download file:

Perbup Kab. Banyumas Tahun 2016 No 83_ocr.pdf

perubahan-peraturan-bupati-banyumas-NOMOR-49-TAHUN-2016-STANDARISASI-BIAYA-KEGIATAN-HONORARIUM-BIAYA-PEMELIHARAAN-STANDARISASI-HARGA-PENGADAAN-BARANG/JASA-PEMERINTAH

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 83, BD Tahun 2016 No.83

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaann dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

bahwa untuk menghitung dan menetapkan kebutuhan Standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga pengadaan barang / jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017.
Dasar Hukum Paraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017. Perubahan tersebut melibatkan penambahan nomor indeks pada beberapa kategori.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2016.
9 hlm beserta lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 22 Tahun 2016

Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

Perda_Nomor_22_Tahun_2016.pdf

sarpras - pedoman penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, PERDA KAB. SEMARANG NO. 22, LD.2016/NO.22, TLD.2016/NO.22

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman

ABSTRAK:

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada intinya menyatakan bahwa Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang telah selesai diabngun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah daerah sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Peruamhan dan Permukiman;
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 67 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 26 tahun 2007; UU No. 1 tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 69 Tahun 1992; PP No. 40 Tahun 1996; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016; Permendagri No. 9 Tahun 2009; Perda Kabupaten Semarang No. 2 Tahun 2015
1. Prinsip 2. Perumahan dan Permukiman 3. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 4. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 5. Persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 6. Pembentukan Tim Verifikasi 7. Tata cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 8. Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 9. Pelaporan 10. Pembinaan dan Pengawasan 11. Pembiayaan 12. Ketentuan Penyidikan 13. ketentuan Pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
18 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang No. 22 Tahun 2016

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

Perda No 22 Tahun 2016.pdf

sarpras - penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD.2016/No.22

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman

ABSTRAK:

Bahwa dalam upaya memberikan rasa aman, nyaman serta lingkungan yang baik dan sehat bagi pemilik bangunan, maka setiap pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman, perlu menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan pemukiman yang memadai. Dalam rangka menjamin ketersediaan keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan serta memberikan kepastian hukum Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan permukiman maka perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012;
1.Ketentuan Umum 2.Tujuan dan Prinsip 3.Ruang Lingkup 4.Penyediaan PSU Perumahan dan Permukiman 5.Persyaratan Penyerahan PSU 6.Tata Cara Penyerahan PSU 7.Penyerahan PSU 8.Pengelolaan PSU 9.Pembinaan dan Pengawasan 10.Pembiayaan 11.Sanksi Administratif 12.Ketentuan Penyidikan 13.Ketentuan Pidana 14.Ketentuan Peralihan 15.Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
21 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara No. 14 Tahun 2016

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015-2030

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

LD 22 (RENCANA INDUK PEM....ATAAN PERUBAHAN).pdf

Pariwisata - rencana induk pembangunan pariwisata

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2016/No.22

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015-2030

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil klarifikasi Gubernur Jawa Tengah tanggal 11 September 2015 Nomor 180/013537 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015-2030 perlu untuk diubah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015-2030;
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 13 Tahun 2950; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; Permen No. 32 Tahun 1950; Permen No. 50 Tahun 2011; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Provinsi Jawa tengah No. 10 Tahun 2012; Perda Kabupaten Banjarnegara No. 3 Tahun 2009; Perda Kabupaten Banjarnegara No. 11 Tahun 2011; Perda Kabupaten Banjarnegara No. 14 Tahun 2015;
1. Strategi Pembangunan Prasarana Umum 2. Strategi Pengembangan dan Penguatan Organisasu Kepariwisataan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
14 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo No. 13 Tahun 2016

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Abstrak

Kesehatan Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

2016 perda sukoharjo 13.pdf

kesehatan - PENYELENGGARAAN CADANGAN pangan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2016/No.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan cadangan pangan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
1. Maksud dan Tujuan 2. Sasaran 3. Ruang Lingkup 4. pengadaan cadangan pangan 5. pengelolaan cadangan pangan 6. penyaluran cadangan pangan 7. pelaporan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 12 Tahun 2016

Pembangunan Infrastruktur Jalan Dengan Kontrak Tahun Jamak

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

PERDA-Nomor-12-Tahun-2016 ocr.pdf

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DENGAN KONTRAK TAHUN JAMAK

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2016/NO.12, TLD NO.12, LL KAB. KUBU RAYA: 10 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan Dengan Kontrak Tahun Jamak

ABSTRAK:

Dalam rangka menjamin kepastian dan kesinambungan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di daerah, diperluhkan waktu pelaksanaan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kontrak tahun jamak (multiyears contract) dan perlu diatur penganggaran lebih dari 1 (satu) tahun anggaran
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU no.35 tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Prinsip Pengadaan Jasa Pemborongan dan Konsultan; Penggunaan Dana; Lokasi; Pembiayaan; Jangka Waktu Pelaksanaan; Tata Cara Pembayaran; Penanggungjawab; Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Penjelasan sebanyak 3 (tiga) halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Kab. Grobogan No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
PERDA Kab. Grobogan No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

Mengubah

PERDA Kab. Grobogan No. 9 Tahun 2014 tentang Perubahana atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
PERDA Kab. Grobogan No. 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

Download file:

PERDA 11 2016.pdf

RETRIBUSI - PENYEDIA JASA

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2021/11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah khususnya retribusi jasa umum serta untuk mengakomodir perkembangan kondisi perekonomian dan penambahan jenis retribusi jasa umum, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014); Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012
PERDA ini mengatur tentang Perubahan Kedua atas PERDA Kab. Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2016.
PERDA Kab. Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 diubah
69 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang No. 11 Tahun 2016

Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Abstrak

Kesehatan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

MGLKAB 11.-PELAYANAN-JASA-MEDIK-VETERINER.pdf

kesehatan - pelayanan jasa medik veteriner

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2016/No.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melindungi dan mengamankan Kabupaten Magelang dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan serta dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan hewan, produksi dan produktivitasnya perlu menyenggarakan pelayanan jasa medik veteriner. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012;
1.Ketentuan Umum 2.Tindakan, Kategori, dan Bentuk Pelayanan Jasa Medik Veteriner 3.Perizinan 4.Hak dan Kewajiban 5.Pembinaan dan Pengawasan 6.Sanksi Administratif 7.Ketentuan Peralihan 8.Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
18 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Mengubah

Perda Kota Sukabumi No. 5 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman

Download file:

PERDA No. 11 Tahun 2016 t...ERLUAN PEMAKAMAN.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

Perda 10_2016 Pembinaan Jasa Konstruksi.pdf

jasa

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

ABSTRAK:

pemerintah daerah bertanggungjawab memastikan penyediaan infrastruktur sesuai dengan pengelolaan yng berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik, untuk itu perlu dilakukan pembinaan jasa konstruksi yang meliputi penyediaan jasa, penggunaan jasa, dan masyarakat
1. pasal 18 ayat 6 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945; 2. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang; 3. undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat 4. undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 5. undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi; 6. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 7. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 8. peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi 9. peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi 10. peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2000 tentang pembinaan jasa konstruksi 11. peraturan presiden nomor 67 tahun 2005 tentang kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur 12. peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah 13. peraturan daerah provinsi lampung nomor 3 tahun 2009 tentang urusan pemerintah daerah provinsi lampung 14. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pemerintah provinsi lampung
peraturan daerah ini memutuskan tentang pembinaan jasa konstruksi

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2016.