Pangan, Pertanian dan PeternakanStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Kuantan Singingi No. 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singing
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi, perlu dilakukannya
penyesuaian terhadap struktur Balai Penyuluhan
Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi;
b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 35
Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan
Pertanian perlu melakukan peguatan kelembagaan
penyuluh pertanian dan optimalisasi peran fungsional
penyuluh pertanian pada Unit Pelaksanaan Teknis
Pertanian dengan membentuk Balai Penyuluhan
Pertanian;
Dasar hukum Perbup ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Pembiayaan Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan
Pertanian Perikanan dan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
26/Permentan/OT.140/4/2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Balai Penyuluhan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi
Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
47/Permentan/SM.010/9/2016 tentang Pedoman
Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1477);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
03/Permentan/SM. 200/1/2018 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor
4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
(Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun
2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor
1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021
Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Kuantan Singingi;
15. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan
Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi;
Perbup ini terdiri atas 9 Bab dan 19 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Kelompok Jabatan Fungsional, Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 10
Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas
Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi Tahun 2018 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15 Hlm dan Lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Nomor 47 Tahun 2022
Pangan, Pertanian dan PeternakanStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten
Tanggamus
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TANGGAMUS
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 47,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Togas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus.
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal bagi seluruh instansi pemerintah, perlu disusun penyederhanaan
struktur organisasi sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Tanggamus;
untuk maksud huruf a tersebut diatas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus
Nomor 5 Tahun 2020, perlu disusun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan HortikulturaKabupaten Tanggamus.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permentan No. 43/Permentan/OT.010/8/2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 12 Tahun 2017; PermenPAN&RB No. 17 Tahun 2021; PermenPAN&RB No. 25 Tahun 2021; Perda Kabupaten Tanggamus No. 08 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Kedudukan,Susunan Organisasi, Togas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2022.
18 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 46 Tahun 2022
penyelenggaraan - cadangan - pangan - pemerintah - daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2022 No. 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sdm yang berkualitas Dan dalam rangka menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, merata dan terjangkau serta berkelanjutan di Kab. Bandung Barat, perlu adanya pengaturan yang mengatur penyelenggaraan cadangan pangan di Daerah maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Perda Kab. Bandung Barat No. 11 Tahun 2022 perlu menetapkan Perbup tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemda.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2015; Perpres No. 125 Tahun 2022; Permentan No. 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018; Permentan No. 38/PERMENTAN/KN.130/ 8/2018; Perda Kab. Bandung Barat No. 9 Tahun 2016 sebagaimna telah diubah dengan Perda Kab. Bandung Barat No. 8 Tahun 2020; Perda Kab. Bandung Barat No. 11 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Jenis Dan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; Kelembagaan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Partisipasi Masyarakat, Pendanaan, Pelaporan Pemantauan Evaluasi Dan Pembinaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2022.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 46 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Stunting
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung strategi nasional percepatan penurunan stunting guna mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah Daerah perlu) menyusun strategi percepatan penurunan stunting di daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 81 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 10 (sepuluh) bab dan 40 (empat puluh) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Sasaran; Kegiatan; Strategi Pendekatan; Tanggung Jawab Dan Peran Pemerintah Daerah; Peran Perguruan Tinggi, Lembaga/Organisasi Non Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penurunan Stunting; Koordinasi Lintas Sektor Dan Tenaga Pendamping; Pembiayaan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
Lamp II
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rote Ndao Nomor 45 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 045
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum bidang pertanian merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional menuju Kedaulatan Pangan Nasional;
b. Bahwa sistem budidaya tanaman perlu dikembangkan sejalan dengan perbaikan pengaturan yang tidak merugikan keberadaan petani dan perlindungan varietas tanaman;
c. Bahwa dalam rangka menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Bab 3. Perencanaan; Bab 4. Penetapan; Bab 5. Pengembangan; Bab 6. Penelitian; Bab 7. Pemanfaatan; Bab 8. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Bab 9. Pengendalian; Bab 10. Pembinaan; Bab 11. Pengawasan; Bab 12. Pembiayaan; Bab 13. Peran Serta Masyarakat; Bab 14. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022.
15 halaman; 13 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 44 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya sistem pengawasan keamanan pangan segar agar berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap mutu produk pangan segar, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018.
PERBUP ini mengatur mengenai Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yaitu meliputi Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2022.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 43 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Indragiri Hulu
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, perlu) menetapkan Peraturan Bupati_ tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Indragiri Hulu.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 12 (dua belas) bab dan 42 (empat puluh dua) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Pembentukan Otoritas Veteriner; Tugas Dan Fungsi Otoritas Veteriner; Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner; Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner; Dokter Hewan Berwenang; Tenaga Kesehatan Hewan; Perizinan; Pelaporan; Pembinaan Dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 43 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tim Kelompok Kerja Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahari Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Kelompok Kerja Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 ; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 ; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021;Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/ Permentan/ OT .140 / 2 /2012; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2021;
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Kedudukan Tim Pokja LP2B; Fungsi, Tata Kerja dan Tugas Tim Pokja LP2B; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2022.
8 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 42 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup, bermutu, aman dan merata serta terjangkau diwilayah Kabupaten Kampar, diperlukan pengaturan terhadap Cadangan Pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kampar.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008;
Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) bab dan 11 (sebelas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Sasaran; Jenis Cadangan Pangan Daerah; Perencanaan Dan Penetapan Cadangan Pangan; Pengadaan Cadangan Pangan; Prosedur Dan Mekanisme; Pembiayaan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyaluran Beras Lokal Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
