harga - satuan - bangunna - gedung - dan - harga - satuan - prasarana - bangunan - gedung
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD Kab. Bogor Tahun 2012 No. 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Satuan Bangunan Gedung dan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung
ABSTRAK:
Bahwa untuk memberi pedoman dalam pelaksanaan perhitungan besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gdung di Kab Bogor berdasarkan ketentuan Pasal 8 Perda Kab Bogor No. 30 Tahun 2011maka perlu membentuk Perbup tentang Harga Satuan Bangunan Gedung Dan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 16 Tahun 1985; UU No. 28 tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permen Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2007; Permen Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 30 Tahun 2011.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksdu dan Tujuan, Ruang Lingkup, Harga satuan Bangunan Gedung Dan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2012.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 18 Tahun 2022
APBDPengadaan Barang/JasaPengelolaan Barang Milik Negara/DaerahPengelolaan Keuangan Negara/DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah sebagian :
Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa terdapat beberapa barang dan jasa yang akan dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 dari berbagai perangkat daerah yang tidak terakomodir dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022, sehingga perlu. Dilakukan perubahan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali tearkhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengen Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengen Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019;
Beberapa ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 57) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kelurahan
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kelurahan, perlu disusun suatu pedoman/tata cara yang jelas sebagai petunjuk penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa
UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 1982; PP No. 10 Tahun 1986; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2018; PLKPP No. 13 Tahun 2013; PERDA No. 6 Tahun 2016; PERBUP No. 69 Tahun 016; PERBUP Tahun 2019
Pengadaan Barang/Jasa di Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan dan APBD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
17
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021
Permen Agraria/Kepala BPN No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Permen Agraria/Kepala BPN No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. 19, BN.2021/No.672, https://jdih.atrbpn.go.id: 106 hlm.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2021.
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014
Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penjelasan Lebih Lanjut Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan Yang Telah Terpasang Pada Pekerjaan Konstruksi
Mengubah :
Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Bupati membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu diatur tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kelola Administrasi, Pengendalian dan Pengawasan, serta Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Wajib Sertifikasi Kompetensi Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan anggaran dan belanja kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, setiap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas wajib memahami proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2021.
PERBUP ini mengatur mengenai Wajib Sertifikasi Kompetensi Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas yaitu meliputi Ketentuan Umum, Wajib Sertifikasi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2021.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 19 Tahun 2015
PENGADAAN barang/jasa - TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan bupati ini antara lain, yaitu pelaksanaan tata kelola pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transfaran, pemberdayaan masyarakat, gotong royong dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dan berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa,
Dasar hukum peraturan daerah ini antara lain, yaitu UU No. 18 Tahun 1999, UU No. 46 Tahun 1999, UU No. 1 Tahun 2003, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. Tahun 2000, PP No. 29 Tahun 2000, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 3 Tahun 2007, PP No. 22 Tahun 2015, PP No. 54 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Peraturan Kepala LKPP No. 13 Tahun 2013, Perda Kab. Halmahera Selatan No. 4 Tahun 2007, Perda Kab. Halmahera Selatan No. 8 Tahun 2007, dan Perda Kab. Halmahera Selatan No. 3 Tahun 2008.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan umum; Maksud Tujuan dan prinsip; Ruang Lingkup; Pengadaan barang/jasa melalui swakekola; Pengadaan barang/jasa melalui penyediaan barang/jasa; Pengawasan; Pembayaran; Pelaporan Dan serah terima; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2015.
10 halaman. Lampiran: 4 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Kab. Sidoarjo Tahun 2019 No 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa melalui Pengadaan Langsung Secara Elektronik
ABSTRAK:
a. bahwa Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip–prinsip Pengadaan Barang/ Jasa;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa dilakukan secara elektronik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Melalui Pengadaan Langsung Secara Elektronik;
a. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Ruang Lingkup peraturan bupati;
3. Pelaksanaan Pengadaan Langsung secara elektronik;
4. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2019.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Tahun 2008/No.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, perlu mengatur Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penataan Sarana dan Prasarana Kerja
Bab III Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Bab IV Ketentuan Lain-Lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2008.
34 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
