Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bedah Rumah Penduduk Miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Terjadinya kenaikan harga material bangunan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka besaran biaya pembangunan rumah layak huni bagi penduduk miskin pada Program Bedah Rumah Penduduk Miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Perbup Kabupaten Kutai Kartanegara No.5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bedah Rumah Penduduk Miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.39 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2009; UU No.13 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; Perperes No.15 Tahun 2010; Perpres No.54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No.9 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; Permendagri No.42 Tahun 2010; Permendagri No.39 Tahun 2012; Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.2 Tahun 2007; Perbup Kabupaten Kutai Kartanegara No.26 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bedah Rumah Penduduk Miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pasal yang mengalami perubahan diantaranya Pasal 1, Pasal 2 ayat (3), Pasal 3, Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b, dan Pasal 5.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2015.
Peraturan yang Diubah: UU No.23 Tahun 2014; Perpres No.54 Tahun 2010; Perbup Kutai Kartanegara No.5 Tahun 2013 Pasal 1, Pasal 2 ayat (3), Pasal 3, Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b, dan Pasal 5.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 41 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerbitan nomor Induk Kependudukan Dan Kutipan Akta Kelahiran Bayi Yang Baru Lahir Di Fasilitas Kesehatan Secara online Di Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi perlu kiranya meningkatkan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2006, UU No.23 Tahun 2014, PP No.82 Tahun 2012, PP No.96 Tahun 2012, Perpres No.25 Tahun 2008, Perpres No.111 Tahun 2013, PermenpanRB No.15 Tahun 2014, permenkes No.28 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman penerbitan nomor induk kependudukan dan kutipan akta kelahiran bayi yang baru lahir di fasilitas kesehatan secara online dalam 4 pasal;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2015.
Peraturan Bupati ini memiliki 3 halaman dan 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 36 Tahun 2015
Grand Design Kependudukan - Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Tahun 2010-2020
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2015/NO.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Grand Design Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2020
ABSTRAK:
Peningkatan jumlah penduduk berimplikasi kepada meningkatnya kebutuhan pokok pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan berpotensi terjadinya degradasi lingkungan;
Untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang diperlukan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk yang tertuang dalam Grand Design Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
UUD 1945; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 153 Tahun 2014; Perpres No. 2 Tahun 2015; Perda No. 1 Tahun 2011; Perda No. 11 Tahun 2011; Perda No. 17 Tahun 2014.
Perbup ini mengatur mengenai Grand Design Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2015.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 33 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan Di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik
yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan
terjangkau perlu dilakukan penyederhanaan sistem
dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di
Kecamatan; bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perlu
mengaturPenyelenggaraan Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan di Kabupaten Kudus;bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, sasaran dan asas, subjek pemohon, penyelenggara, jenis pelayanan, standar pelayanan, standar operasional prosedur dan maklumat pelayanan, prasarana dan sarana, layanan informasi, penanganan pengaduan, kerjasama, pembinaan dan pengawasan, keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2015.
22 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 32 Tahun 2015
PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SERTA PUBLIKASI DATA KEPENDUDUKAN ONLINE DI KABupaten BOALEMO
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2015/No. 517
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serta Publikasi Data Kependudukan Online di Kab. Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya Kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 37 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 24 Tahun 2013; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 28 Tahun 2004; Perda Kabupaten Boalemo No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Boalemo No. 3 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serta Publikasi Data Kependudukan Online di Kabupaten Boalemo termasuk di dalamnya mengatur tentang tujuan, sasaran, pelaksanaan pelayanan, publikasi dan legalisasi data, pengawasan dan pelaporan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2015.
Terdiri dari 9 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 30 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten SIntang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 huruf f Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, dinyatakan bahwa salah satu fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah pelaksana kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan; Jenis dan Standar Pelayanan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2015.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 26 Tahun 2015
pemberdayaan masyarakat - angka kematian - ibu - bayi
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2015/NO.-
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Melalui Maklumat Dukun Bayi
ABSTRAK:
bahwa kasus kematian ibu dan bayi di Kabupaten Brebes masih tinggi sehingga perlu percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Brebes dengan meningkatkan penyelamatan ibu dan bayi secara terpadu dari berbagai pihak terkait; bahwa untuk meningkatkan penyelamatan ibu dan bayi baru lahir adalah dengan melakukan pemeriksaan kehamilan, persalinan yang aman yaitu persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar dan perawatan masa nifas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi melalui Maklumat Dukun Bayi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan pemberian perlindungan kepada ibu dan bayi, penyelenggaraan pelayanan persalinan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, maklumat kepada dukun bayi sebagai mitra bidan, serta pengawasan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan maklumat kepada dukun bayi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
9 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
