Peraturan Daerah (PERDA) tentang POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perlu mengatur mengenai Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
UU No.7 Tahun 1965 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No.37 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005;PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; Permendagri No.130 Tahun 2003; dan Permendagri No.13 Tahun 2006.
Pengelolaan Keuangan Daerah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2006.
64 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2006
PERBUP - URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN INVESTASI KABUPATEN BANYUMAS
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2006/No.2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Dan Investasi Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan one stop service (OSS) di Kabupaten Banyumas, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi Kabupaten Banyumas perlu untuk disempurnakan; bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi Kabupaten Banyumas.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000: Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003, Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2004
Susunan Organisasi; Uraian Tugas Pokok dan Fungsi; Tata Kerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2006.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2006
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS Di LINGKUNGAN PEMERINTAH
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2006/No.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan
penyeragaman sistem administrasi perkantoran sesuai dengan
perkembangan pemerintahan dan pembangunan, telah dikeluarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten/Kota, sehingga di Kabupaten Purworejo perlu
ditindaklanjuti dengan mengatur Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purworejo; bahwa Keputusan Bupati Purworejo, Nomor 33 Tahun 2001 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purworejo, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan
dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu
ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf
b, perlu mengatur Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purworejo, yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Purworejo;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2003; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2006.
147 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 24 Tahun 2006
PERBUP Kab. Majalengka No. 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
PERDA Kab. Karanganyar No. 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Kepala Desa Dan Perangkat Desa
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kepala Desa Dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan ketertiban
penyelenggaraan pemilihan kepala desa serta peningkatan
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
desa di Kabupaten Karanganyar untuk lebih berdayaguna dan
berhasilguna maka perlu mengatur pemilihan kepala desa dan
pengangkatan perangkat desa;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 Undang – Undang Dasar Negara Republk
Indonesia Tahun 1945; Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.
Peraturan ini mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuarn Republik Indonesia.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2006.
Mencabut :
a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa.
36 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 24 Tahun 2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 24, LD.2006/No.24 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kecamatan Bulango Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Bone Bolango ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pembentukan Kecamatan Bulango Utara termasuk didalamnya mengatur tentang Kewenangan Kecamatan, Pemerintahan Kecamatan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2006.
Terdiri dari 19 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 24 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa guru yangdiangkat sebagai Kepala Sekolah
merupakan Pimpinan sekolah yang mempunyai peranan
yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan
di sekolah; bahwa sebagai Kepala Sekolah harus memiliki dan
senantiasa meningkatkan kemampuan, pengabdian dan
kreativitas agar dapat melaksanalcan tugas secara
profesional dalam rangka meningkatkan kualitas pengelola
pendidikan yang profesional, terbuka dan akuntabel; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu
menyusun dan menetapkan Pedoman Pengangkatan dan
Pemberhentian guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkuogan
Dinas Pendidikan Kata Magelang ;
UU no 17 Tahun 1950; UU No 20 Tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004; UU No 8 Tahun 1974; PP No 16 Tahun 1994; PP No 9 Tahun 2003;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang dasar, syarat-syarat pengangkatan kepala sekolah, masa tugas, identifikasi lowongan kepala sekolah, pengadaan calon dan pengangkatan kepala sekolah, tata cara penilaian kepala sekolah, tata cara pemberhentian dan perpanjangan masa tugas kepala sekolah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2006.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Kebersihan Dan Pertamanan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang, maka dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang perlu dibentuk Unit Kebersihan dan Pertamanan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; eraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan
Bab III Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Bab IV Susunan Organisasi
Bab V Eselon
Bab VI Kepegawaian
Bab VII Ketentuan Lain-Lain
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2006.
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
