Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.352 peraturan dalam 0,015 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 19 Tahun 1950

• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu

Penunjukan Untuk Menjalankan Sementara Jabatan Jaksa Agung Kepada Mr. Tirtawinata

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

Keppres No.19 Tahun 1950.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 1950

Pengangkatan R.Soeroso Sebagai Ketua Dewan Pengawas Keuangan, Apvan Gogh Sebagai Wakil Ketua Dan Oey Tien Tiong Sebagai Anggota

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

Keppres No.18 Tahun 1950.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 17 Tahun 1950

Pengangkatan Peninjau Untuk Di Kirim Ke Konperensi Regional Di Asia

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

Keppres No.17 Tahun 1950.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 1950

• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu

Pengangkatan Mr. A.K. Pringgodigdo Menjadi Direktur Kabinet Presiden

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

Keppres No.15 Tahun 1950.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Percepatan Penyelesaian Perbaikan dan Pembangunan Kembali Rumah Masyarakat pada Wilayah Terdampak Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Inpres Nomor 7 Tahun 2020.pdf

Percepatan - Penyelesaian - Perbaikan - Pembangunan Kembali - Rumah - Masyarakat - Wilayah Terdampak - Bencana - Gempa Bumi - Provinsi - Nusa Tenggara Barat

2020

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 7, jdih.setkab.go.id : 7 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Penyelesaian Perbaikan dan Pembangunan Kembali Rumah Masyarakat pada Wilayah Terdampak Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat

ABSTRAK:

Dalam rangka melakukan percepatan penyelesaian perbaikan dan pembangunan kembali rumah masyarakat pada wilayah terdampak bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dikeluarkan Inpres ini.
-
Inpres ini menginstruksikan kepada Menko Bidang PMK, Mendagri, Menkeu, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, Kepala BPKP, dan para kepala daerah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk melaksanakan percepatan penyelesaian perbaikan dan pembangunan kembali rumah masyarakat pada wilayah terdampak bencana gempa bumi di Provinsi NTB dengan menggunakan dana siap pakai yang diselesaikan paling lambat bulan Desember 2020.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 5 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah

Abstrak

BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pangan, Pertanian dan Peternakan Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Mencabut

INPRES No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah

Download file:

Inpres Nomor 5 Tahun 2015.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2002

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Penetapan kebijakan Perberasan

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pangan, Pertanian dan Peternakan Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Inpres No. 2 Tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan

Download file:

Inpres0092002.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2001

• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu

Pejabat Sementara Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

INPRES NO 8 TH 2001.pdf

pengkajian - penerapan teknologi

2001

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 8, https://jdih.setkab.go.id :2

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pejabat Sementara Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

ABSTRAK:

Bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 227/M Tahun 2001 telah diberhentikan dengan hormat Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, dimana tidak adanya lagi jabatan Wakil Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
Dasar Hukum Inpres ini adalah : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001;
Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut tentang penuntasan kedudukan, tugas dan fungsi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2001.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1984

• Berlaku mulai 40 tahun yang lalu

Petunjuk bagi Delegasi Republik Indonesia Ke Konperensi Tingkat Tinggi Organisasi Konperensi Islam di Casablanca Tahun 1984

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download file:

Inpres Nomor 1 Tahun 1984.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek Nomor 31 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

PERBUP_NOMOR_31_TAHUN_202..._PELIMPAHAN_KEWE.pdf

pelimpahan kewenangan

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 31, BD Kab. Trenggalek Tahun 2022 Nomor 33

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 76 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur mengenai Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan; b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan; dan c. pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2022.
jumlah 13 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949.