Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE PENERIMAAN BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok, Pajak Rokok merupakan Pajak Provinsi dan hasilnya dibagikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; bahwa untuk bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam konsiderans huruf a, diatur lebih lanjut dan ditetapkan sebagai bagian Pemerintah Provinsi dan bagian masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2018;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 016 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015; Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0116/KUM/2018;
PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE PENERIMAAN BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN APRIL 2018, berisi tentang : 1. Ketentuan Umum; 2. Hasil Penerimaan Pajak Rokok yang Dibagi; 3. Pola Pembagian, Tata Cara Penyaluran, dan Penatausahaan; 4. Penggunaan; 5. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2018.
6
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Strategis RSUD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 - 2022
ABSTRAK:
dalam uapaya menyelenggarakan dan
menetapkan pelayanan di bidang kesehatan, khususnya
di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi
Sulawesi Barat, perlu adanya sistem perencanaan yang
strategis, serta terkoneksi dengan sistem lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; untuk menjamin pelayanan kesehatan di RSUD
dalam rangka mencapai derajat kesehatan dengan
standar pelayanan kesehatan Nasional sesuai dengan
kebutuhan masyarakat, perlu adanya rencana strategis
RSUD; berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, rencana
strategis Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah;
UU No 25 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2017; Permendagri No 86 Tahun 2017; Permendagri No 79 Tahun 2018
dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Renstra RSUD adalah dokumen perencanaan BLUD RSUD
untuk periode 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi
pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja
dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
lampiran : 107 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 45 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 45, BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 45
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan;
b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Probolinggo, maka perlu disusun standar pelayanan di Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 80):
Standar pelayanan dan maklumat pelayanan pada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo merupakan panduan bagi penyelenggara pelayanan publik maupun pengguna layanan dalam menerapkan pelayanan; untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan selaras dengan kemampuan penyelenggara.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 45 Tahun 2018
PEMBENTUKAN - UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH - BALAI LATIHAN KERJA - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2018/NO.45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan keterampilan tenaga kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Berdasarkan surat persetujuan Gubernur Jambi Nomor S-061/108/SETDA.ORG-2.3/2018 Tanggal 15 Januari 2018 perihal Persetujuan Pembentukan UPTD pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur Perlu menetapkan Peraturan Bupati Kerja tentang UPTD Balai Latihan KerjaPada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 31 Tahun 2006; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda No. 6 Tahun 2016; Perbup No. 31 Tahun 2016.
Perbup Ini mengatur mengenai Pembentukan Pelaksanaan Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meliputi: Pembentukan dan Kedudukan; Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi; Tata Kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2018.
Dengan berlakunya Perbup ini, maka Perbup Tanjung Jabung Timur No. 24 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 hlm.; Lampiran 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 45 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Madiun Th 2018 No 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGAWASAN KEARSIPAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Bab IV pasal 41
ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengawasan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Madiun;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengawasan Kearsipan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
peraturan ini mengatur mengenai pedoman pengawasan kearsipan pemerintah kabupaten madiun . Pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, ruang lingkup, jenis dan aspek pengawasan, prosedur dan pengawasan (perencanaan pengawasan, audit kearsipan, audit kearsipan eksternal, audit kearsipan internal, penilaian hasil pengawasan, monitoring,) tim pengawasan kearsipan, sanksi administratif,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018.
jumlah 14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 45 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pakaian
Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini sehingga
perlu ditinjau kembali: Bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan
ketertiban dalam penggunaan pakaian dinas yang mencerminkan ciri
khas pegawai Kabupaten Rembang perlu membentuk peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Pakaian
Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
UU no 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; Uu No 23 Tahun 2014; PP No 42 Tahun 2004; PP No 53 Tahun 2010; Permendagri No 60 Tahun 2007; Perda Kab Rembang No 5 Tahun 2016; Perbup Rembang No 28 Tahun2 017; Perbup Rembang No 29 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pakaian dinas, atribut dan kelengkapan pakaian dinas, pembinaan dan pengawasan, jadwal penggunaan pakaian dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2009 dicabut.
31 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 45 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Management Project.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan percepatan pelaporan Pembangunan Infrastruktur Daerah berbasis teknologi informasi yang sederhana, akurat, mudah diakses dan transparansi.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 76 Tahun 2013; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 86 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang sistem informasi management project termasuk di dalamnya mengatur tentang penyelenggaraan, penanggung jawab dan perangkat, nama domain dan hak kekayaan intelektual, larangan dan penyelesaian sengketa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2018.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 45 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 45 SERI G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan
Peraturan di Desa.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
1. Produk hukum Desa berbentuk :
a. peraturan (bentuknya yaitu peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa); dan
b. penetapan (bentuknya keputusan kepala desa).
2. Produk Hukum Desa diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2018.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 45 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DESA PADUA MENDALAM KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Padua Mendalam Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No.6 tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 76 Tahun 2012, Permendagri No. 45 Tahun 2016, Perda Kab. Kapuas Hulu No. 4 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum; Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Padua Mendalam
Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu; Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Padua Mendalam Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2018.
Peraturan ini terdiri dari 7 Hlm dan 2 Hlm lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 45 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
ABSTRAK:
dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian berpengaruh terhadap indeks harga disegala bidang sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Tarif Retribusi yang saat ini sedang berlaku
UU No.28 Tahun 1959; UU No.22 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.69 Tahun 2010; PP No.55 Tahun 2012; PERMENHUB RI No. PM 133 Tahun 2015; PERDA Kabupaten Lampung Tengah No.9 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan tarif retrib usi pengujian kendaraan bermotor pada Perturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
