Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahTelekomunikasi, Informatika, Siber, dan InternetStruktur OrganisasiStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
PERWALI Kota Batam No. 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet - Struktur Organisasi - Standar/Pedoman
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1147
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Di Lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika
ABSTRAK:
bahwauntuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022, maka perlu menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 1 Th. 2022; PP No. 18 Th. 2016 stdd PP No. 18 Th. 2016; Permendagri No. 80 Th. 2015 stdd Permendagri No. 120 Th. 2018; Permenpan RB No. 7 Th,. 2022; Permendagri No. 1 Th. 2023; Perda Kota Batam No. 6 Th. 2014 stdd Perda kota Batam No. 7 Th. 2019; Perda Kota Batam No. 10 Th. 2016 stdd Perda Kota Batam No. 1 Th. 2021; Perwali Batam No. 78 Th. 2021
PERWALI ini mengatur mengenai bentuk dan susunan organisasi; tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas; kelompok jabatan fungsional; sistem kerja; mekanisme kerja; dan peroses bisnis pada Dinas Komunikasi Dan Informatika
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2023.
PERWALI ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Wali Kota Batam Nomor 27 Tahun 2022 stdd Peraturan Wai Kota Batam Nomor 70 Tahun 2022
37 hal.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tarakan Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Perwali ini dibentuk untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan dalam mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini bertujuan agar setiap informasi kearsipan terekam dengan baik dan menjadi bukti akuntabilitas serta memori kolektif bangsa. Pemerintah daerah diwajibkan menerapkan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi dalam pengelolaan arsip dinamis.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.29 Tahun 1997; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.28 Tahun 2012; Peraturan ANRI No.4 Tahun 2021;
Perwali ini mengatur tentang penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tarakan. SRIKANDI adalah sistem informasi kearsipan dinamis berbasis elektronik yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan dan digunakan secara berbagi pakai oleh lembaga negara dan/atau pemerintah daerah. Perwali ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Aplikasi Umum bidang kearsipan dinamis, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2023.
12 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penggunaan Dan Pengelolaan Nama Domain, Sub Domain Dan E-Mail Resmi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota
ABSTRAK:
Bahwa untuk menunjang pelayanan publik di lingkungan Pemkot Bekasi dalam rangka pengembangan electronic goverment perlu pedoman dalam penggunaannya maka perlu menetapkan Perwali tentang Pedoman Penggunaan dan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain, E-mail Resmi di Lingkungan Pemda Kota.
Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini Adalah UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 61 Tahun 2010; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permen Kominfo No. 5 Tahun 2015; Permen Kominfo No. 10 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kota Bekasi No. 10 Tahun 2013; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2016; Perda Kota Bekasi No. 07 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kota Bekasi No. 04 Tahun 2021.
Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Ruang Lingkup, Penggunaan Dan Pengelolaan Nama Domain Dan Sub Domain Perangkat Daerah, E-mail Resmi Perangkat Daerah Dan ASN Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2023.
18 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui pembiayaan sektor perpajakan dan
guna memberikan kepastian hukum dalam
penyelenggaraan Pelaporan data transaksi usaha wajib
pajak secara elektronik yang akuntabel dan transparan,
maka dilakukan pengelolaan berbasis elektronik; bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dan
menangani kendala dalam implementasi pelaporan dan
data transalsi usaha wajib pajak secara elektronik, perlu
dilakukan penyesuaian kriteria penetapan wajib pajak dan
sistem pengawasan dan pembinaannya; bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun2017 tentang
Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara
Elektronik sudah tidak sesuai dengan kebutuhan
masyarakat dan perkembangan peraturan perundang
undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan
Wali Kota Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pelaporan Usaha
Wajib Pajak Secara Elektronik;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2017;
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang perubahan Pasal 4, perubahan Pasal 13, perubahan Pasal 16.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2023.
Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2017 diubah.
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023
PERWALI Kota Yogyakarta No. 69 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 ttg Peraturan Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 ttg Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pengendalian
Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2),
Pasal 7 ayat (3), Pasal 10, Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat
(4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 23, Pasal 25, Pasal 27, Pasal
30, Pasal 32, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4), perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9
Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengendalian
Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun
2021.
Materi pokok : Syarat, Teknis, Sanksi, Pelaporan, Pengawasan dan Pengendalian, Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2023.
Jumlah Halaman : 41 HLM; Lampiran : 21 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, BD Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 11/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik berbasis digital di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, perlu dilakukan pengelolaan keamanan informasi untuk melindungi kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan aset informasi dari berbagai macam ancaman keamanan informasi baik dari pihak internal maupun eksternal;
b.bahwa agar pengelolaan keamanan informasi dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna makaperlu dibuat dalam sistem manajemen keamanan informasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
Mengingat : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur mengenai Sistem Manajemen Keamanan Informasi; meliputi: ketentuan umum; Pengamanan informasi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:
a. Aset Informasi;
b. Aset Pengolahan Informasi; dan
c. Penyimpanan Informasi; sumber daya; standar dan prosedur pengendalian; manajemen risiko; mekanisme penyelenggaraan; pembinaan, pengawasan dan evaluasi; pendanaan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2023.
jumlah 72 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu Di Kota Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dengan semakin berkembangnya Kota Bekasi sebagai pusat bisnis dan perdagangan, maka kebutuhan terhadap Jaringan Utilitas khususnya jaringan utilitas telekomunikasi semakin meningkat sehingga dalam penyediaan dan penempatan Jaringan Utilitas Telekomunikasi yang memadai perlu dilakukan penataan agar terwujud ketertiban umum dan kenyamanan publik Dan dalam pelaksanaan penataan secara terpadu terhadap jaringan utilitas telekomunikasi, baik yang telah terbangun maupun yang akan dibangun harus bersinergi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi serta perlu adanya pengaturan sebagai pedoman penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas maka perlu menetapkan Perwali tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu di Kota Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini Adalah UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 36 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU RI No. 2 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU RI No. 2 Tahun 2022; PP No. 28 Tahun 2018; PP No. 52 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 46 Tahun 2021; PP No. 21 Tahun 2021; PP No. 46 Tahun 2021; Permen PU No. 20/PRT/M/2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021; Perda Kota Bekasi No. 13 Tahun 2011; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2012; Perda Kota Bekasi No. 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bekasi No. 07 Tahun 2019; Perda Kota Bekasi No. 05 Tahun 2016; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2016; Perda Kota Bekasi No. 07 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kota Bekasi No. 04 Tahun 2021; Perda Kota Bekasi No. 13 Tahun 2016.
Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan Prinsip Umum Dan Ruang Lingkup, Perencanaan Penyelenggaraan, Pelaksanaan Pembangunan, Pengelolaan, Perizinan, Monitoring Dan Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2023.
27 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, BD.2023/No.8 Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kerja Sama Pemerintah Kota Dumai Dengan Perusahaan Pers
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang program kerja sama informasi dengan mass media kegiatan penyelenggaraan layanan informasi daerah yang dilaksanakan Pemerintah Kota Dumai perlu diadakan kerjasama dengan Perusahaan Pers; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kerja Sama Pemerintah Kota Dumai dengan Perusahaan Pers.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020;
Peraturan ini berisi 10 (sepuluh) Bab dan 21 (dua puluh satu) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi: Ketentuan Umum; Persyaratan Dan Kualifikasi; Mekanisme Kerja Sama; Bentuk Penyebarluasan Informasi; Tim Verifikasi; Harga Publikasi Informasi; Kewajiban Perusahaan Pers; Sumber Pembiayaan; Tata Cara Pembayaran; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2023.
11 Halaman, Lamp.: I
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
bahwa penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik
dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik
yang berkualitas dan terpercaya; bahwa dalam rangka melindungi kerahasiaan, keutuhan
dan ketersediaan aset informasi sistem pemerintahan
berbasis elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga
dari berbagai ancaman keamanan informasi, perlu
dilakukan pengelolaan keamanan informasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 118 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, SMKI SPBE, Standar Teknis dan Prosedur SMKI SPBE dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2023.
95 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pematang Siantar Nomor 8 Tahun 2023
PEDOMAN - PENYELENGGARAAN - URUSAN - PEMERINTAHAN - KONKUREN - BIDANG - KOMUNIKASI - DAN - INFORMATIKA
2023
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 8, BERITA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2023 NOMOR 08
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematang Siantar tentang Pedoman Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 , Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 , Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 , Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 , Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 , dan Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017.
Peraturan ini berisi KETENTUAN UMUM, SUB URUSAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK(Umum, Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Monitoring Opini dan Aspirasi Publik, Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah, Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Pelayanan Informasi Publik , Layanan Hubungan Media, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan , Manajemen Komunikasi Krisis , Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik ) SUB URUSAN APLIKASI INFORMATIKA (Umum, Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik , Nama Domain Pemerintah Daerah, Portal dan Situs Web, Pendaftaran Sistem Elektronik Pemerintah Daerah, Pusat Data Pemerintah Daerah Pasal , Jaringan Intra Pemerintah Daerah , Jaringan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah , Keamanan Informasi, Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik, Aplikasi dan Proses Bisnis, Sistem Penghubung Layanan, Kota Cerdas , Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi, Government Chief Information Officer (GCIO) Daerah, ) PENYELENGGARAAN KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI , PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PELAPORAN, KETENTUAN LAIN-LAIN , dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2023.
30 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
