Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Piagam Pengawasan Internal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap piagam pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau berdasarkan Peraturan bupati Sekadau Nomor 15 Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan
UU No.28 Tahun 1999, UU No.34 Tahun 2003, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2008, PP No.12 tahun 2017, Permendagri No.23 Tahun 2007, Permendagri No.28 Tahun 2007, Permenpan No.9 Tahun 2009, Permenpan No.19 Tahun 2009
Perubahan Atas Pasal 9, pasal 19 Peraturan Bupati Sekadau Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Piagam Pengawasan Internal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2018.
5 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
Bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, hubungan interaksi antara aparatur dengan aparatur maupun antara aparatur dengan pihak lainnya tidak terelakan sehingga berpotensi terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintah Kabupaten Sambas yang bersihdan bebas dari Korupsi, Koluisi dan Nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan Kepentingan menimbulkan tafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.20 Tahun 22001, UU No.17 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2014, PP No.6 Tahun 1974, PP No.53 Tahun 2010, PP No.12 Tahun 2017, Keppres No.47 Tahun 1992, Pp No.11 Tahun 2017, Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.37 Tahun 2012, Perda Kabupaten Sambas No.4 Tahun 2016, Perbup No.33 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
9 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Tahun 2018/ No. 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu menerapkan suatu system pengendalian intern pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dipandang perlu mengatur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2017; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 43 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 7 Pasal yang terdiri BAB I Ketentuan Umum; BAB II Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten; BAB III Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan APIP; BAB IV Ketentuan Peralihan; BAB V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2018.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penilaian Barang Bergerak
ABSTRAK:
Bahwa untuk menetapkan nilai wajar terhadap barang bergerak dipengaruhi berbagai faktor, sehingga perlu disusun standar operasional penilaian barang
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.27 Tahun 2014, Permendagri No.19 Tahun 2016, Perda No.3 Tahun 2015, Perbup No.17 Tahun 2012;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Pendekatan Penilaian; ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2018.
3 halaman dan 9 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 43 Tahun 2018
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA KRAYAN
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan mutu layanan dalam penyelenggaraan rumah sakit yang efektif, efisien dan berkualitas, diperlukan kejelasan peran dan fungsi pemilik, direksi, staf medis dalam pengelolaan Rumah Sakit Kelas D Pratama Krayan. Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772 Tahun 2002 tentang Hospital By Laws, perlu adanya Peraturan Internal Rumah Sakit Kelas D. Dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Kelas D Pratama Krayan.
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan; Peraturan Bupati Nunukan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan; Peraturan Bupati Nunukan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Kelas D Pratama Krayan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan
Peraturan ini mengatur mengenai struktur organisasi rumah sakit, termasuk tugas dan tanggung jawab masing-masing unit atau bagian di rumah sakit. Menetapkan standar pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi oleh rumah sakit, termasuk prosedur operasional standar untuk memberikan pelayanan medis kepada pasien. Mengatur pengelolaan sumber daya manusia, seperti tenaga medis dan non-medis, termasuk rekrutmen, pelatihan, dan penilaian kinerja. Mengatur pengelolaan fasilitas dan peralatan medis di rumah sakit, termasuk pemeliharaan, perbaikan, dan pengadaan. Menetapkan prosedur administrasi internal, seperti pendaftaran pasien, manajemen rekam medis, dan administrasi keuangan. Mengatur kebijakan terkait kesehatan dan keselamatan kerja bagi staf rumah sakit serta keselamatan pasien.
Pengawasan dan Evaluasi: Menetapkan mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja rumah sakit untuk memastikan bahwa semua operasional berjalan sesuai dengan peraturan dan standar yang telah ditetapkan. Menyusun prosedur untuk menangani pengaduan dari pasien atau masyarakat terkait pelayanan rumah sakit.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
11 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 42 Tahun 2018
PERBUP Kab. Sekadau No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur standar biaya dalam penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, Uu No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.55 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.56 Tahun 2005, PP No.71 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.38 Tahun 2018, Perda No.2 Tahun 2010
Ketentuan Umum; Pendekatan dan Dasar Penysunan RKA; Standar Biaya; Ketentuan Peralihan; Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
Perbup No.31 Tahun 2017
12 halaman dan 32 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 42 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN KRITERIA DAN MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN KUNINGAN
ABSTRAK:
bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pengawasan untuk mewujudkan penyelengaraan pemerintahan yang baik serta terbebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, dan Pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat perlu dilaksanakan dengan baik cepat, tepat dan dapat di pertanggungjawabkan, Sehingga dalam rangka efektivitas penagnanan pengaduan masyarakat serta menjamin mutu hasil penanganan masyarakat serta menjamin mutu hasil penanganan pengaduan masyarakat serta menjamin mutu hasil penanganan pengaduan masyarakat dipandang perlu menyusun pedoman, kriteria dan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Inspektorat kabupaten Kuningan, Dan berdasarkan Pertimbangan perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Pedoman, Kriteria, dan Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kuningan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Taun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2007, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/05/ M.PAN /4.2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2013, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 64 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Pengaduan,Kriteria dan Jenis Pengaduan yang Di Tindak Lanjuti, Mekanisme/Tata Cara, Tindak Lanjut, Pengarsipan, Evaluasi, Ketentuan Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2018.
17 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 42 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2008, PP No.12 Tahun 2017, Permendagri No.23 Tahun 2007, Perda No.8 Tahun 2016
SISTEM PENGENDALIAN INTERN - PEDOMAN PENYELENGGARAAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2018/No. 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan penyelenggaraan sistem
pengendalian intern pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Rembang perlu membentuk pedoman penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Rembang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan pemerintah daerah
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; bahwa untuk maksud tersebut
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU no 7 Tahun 2003; UU no 1 tahun 2004; Uu no 23 Tahun 2014; UU No 30 tahun 2014; PP No 42 Tahun 2004; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 6 Tahun 2008; PP No 60 tahun 2008; PP No 53 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2017; Peremndagri No 13 Tahun 2006; Perda Kab Rembang No 13 Tahun 2006; Perda Kab Rembang No 5 Tahun 2016; Perbup Rembang No 28 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, penyelanggaraan SPIP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 21 Tahun 2011 dicabut.
71 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
