Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 No. 88
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Pemkab. Solok Selatan
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah, yang menyatakan bahwa Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi keija dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah terutama dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, perlu dilakukan dengan Analisis Standar Belanja.
UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 71 Tahun 2010, Permendagri No. 21 Tahun 2011, Perda Kab. Solok Selatan No. 14 Tahun 2009, Perda Kab. Solok Selatan No. 15 Tahun 2016
Analisis Standar Belanja (ASB) adalah alat untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya maksimal setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Penerapan ASB bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran. ASB dipergunakan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah tahun berikutnya. Rencana Keija Anggaran Perangkat Daerah yang belum ada/belum diatur dengan Analisis Standar Belanja ini, sebaran obyek belanja dan besaran total biaya kegiatan ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Apabila terjadi perubahan harga barang dan jasa yang disebabkan oleh inflasi maupun kebijakan lain yang mengakibatkan perubahan pada Analisis Standar Belanja, maka penyesuaian standar belanja kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2018.
PERBUP Kab. Pohuwato No. 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perbup Pohuwato Nomor 88 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2019
tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa tahun anggaran 2019
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, BD.2018/No. 88
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Pohuwato ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.33 Tahun 2004; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014 sebagaiman telah diubah terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016; Perda Kab. Pohuwato No.12 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa tahun anggran 2019 termasuk didalamnya mengatur tentang jumlah desa, tata cara pembagan dana desa ke setiap desa, penetapan rincian dan desa, mekanisme dan tahap penyaluran dana desa, prioritas penggunaan dana desa, penyususnan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa, pemantauan evaluasi, saknsi adminstratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Terdiri dari 33 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 88 Tahun 2015
PERBUP Kab. Kuningan No. 32 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penetapan, Penyaluran, Penggunaan Dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Mekanisme Pengajuan Pinjaman Jangka Pendek Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi
ABSTRAK:
Untuk mengoptimalkan keberlangsungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 128 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengajuan Pinjaman Jangka Pendek pada Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Mekanisme Pengajuan Pinjaman Jangka Pendek pada Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi. Terdiri atas 14 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2021.
Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 128 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengajuan Pinjaman Jangka Pendek Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H., Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 25), dicabut.
14 halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 330 Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 201 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, agar pelaksanaan APBD Prov Jateng dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Pergub tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Prov Jateng;
UU no 10 tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU no 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 23 tahun 2005; PP No 56 tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP no 79 Tahun 2005; PP No 39 tahun 2007; PP No 71 Tahun 2010; Perpres No 16 Tahun 2018; Perda Prov Jateng No 1 Tahun 2008; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 55 Tahun 2008; Permendagri No 79 Tahun 2018;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2012 dicabut.
608 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 88 Tahun 2019
PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP BOALEMO NO 2 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, BD.2019/No. 809
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Boalemo No 2 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 225/PMK/07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa maka Perlu Merubah Peraturan Bupati Boalemo.
Dasar hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UUU No.10 Tahun 2000; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2014; Peraturan Presiden No.129 Tahun 2018; Permendagri No.114 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.10 Tahun 2018; Permenkeu No.199/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.193/PMK.07/2019; Permendes PDTT No.16 Tahun 2018; Permendgri No.20 Tahun 2018; Perda Kab Boalemo No.5 Tahun 2016; Perda Kab Boalemo No.5 Tahun 2018; Perbup Boalemo No.64 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2019.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 88 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, BD KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018NOMOR 88 SERI G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BATAS PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN
SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (SOPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Batas Pengajuan Uang Persediaan Satuan Organisasi
Perangkat Daerah (SOPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Probolinggo Tahun Anggaran 2019.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 87 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019.
Mengatur tentang SPOD, antara lain:
1. UP diberikan sekali dalam tahun anggaran berkenaan paling banyak 1/12 (satu per dua belas) dari Pagu Anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang serta Jasa yang besarannya sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini;
2. UP diberikan kepada Bendahara Pengeluaran SOPD untuk dikelola sebagai uang muka kerja, disimpan pada rekening kas daerah atas nama Bendahara Pengeluaran yang pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke rekening kas
daerah paling lambat akhir Desember Tahun Anggaran berkenaan;
3. UP hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh SOPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa serta Belanja Tidak Langsung dan harus dipertanggungjawabkan;
4. Penggantian UP dapat dilakukan dengan mengajukan SPM-GU setelah laporan
pertanggungjawaban oleh Bendahara Pengeluaran atas Pengajuan Dana SPM UP
sebelumnya yang sudah disahkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 88 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 88, BD 2021/No.88 Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bekasi
ABSTRAK:
Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelola Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaiman atelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 201 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2013,Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 50 Tahun 2021.
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Pengelola Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Tugas dan Wewenang, Persyaratan Pengelola Kegiatan, Pengelola Kegiatan Berhalangan, Kriteria Pelimpahan Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021.
17 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
