PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2018 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan bidang pertanuai perlu dibentuk UPT.
Berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) PP No. 34 Tahun 2016 tentang keudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pertanian kabupaten bengkulu selatan, pembentukan UPT ditetapkan dengan peraturan bupati.
Oleh karena itu perlu menetapkan peraturan bupati tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja UPT pada dinas pertanian kabupaten bengkulu selatan.
UU Darurat No. 4 Tahun 1956, UU No. 9 Tahun 1967, UU No, 12 Tahun 2011, UU No. 16 Tahun 1992, UU No. 18 Tahun 2009, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 15 Tahun 1977, PP No. 16 Tahun 1977, PP No. 22 Tahun 1983, PP No. 44 Tahun 1995, PP No. 18 Tahun 2016, Permendagri No. 12 Tahun 2017, Permen Pertanian No. 64/Permentan/OT140/9/2017, Permen Pertanian No. 13/Permentan/OT140/1/2010, Perda No. 9 Tahun 2016, Perbup No. 7 Tahun 2011, Perbup No. 2 Tahun 2012, PPerbup No. 34 2016.
Peraturan ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja UPT pada dinas pertanian kabupaten bengkulu selatan. Dimuat ketentuan umum, pembentukan, kedudukan dan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, tata kerja, jabatan perangkat daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2018.
Dengan berlakunya peraturan ini maka Perbup No. 7 Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan ini terdiri atas 11 hlm, Lampiran : 1 Lamp.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengembangan Pangan Lokal di Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa potensi bahan pangan lokal yang ada di
Kota Semarang perlu dikelola dan dikembangkan
secara instensif dan ekstensif dengan sebaikbaiknya untuk memenuhi kebutuhan pangan
masyarakat sekaligus dalam rangka
penganekaragaman konsumsi pangan berbasis
sumber daya lokal; bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,
maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas
ketersediaan dan pengembangan pangan lokal di
Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang
Pengembangan Pangan Lokal di Kota Semarang.
Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Bab III Produksi dan Ketersediaan Pangan Lokal
Bab IV Distribusi Pangan Lokal
Bab V Pemanfaatan Pangan Lokal
Bab VI Perbaikan Mutu dan Keamanan Pangan Lokal
Bab VII Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal
Bab VIII Sosialisasi dan Promosi Pangan Lokal
Bab IX Peran Serta Masyarakat
Bab X Monitoring dan Evaluasi
Bab XI Kerja Sama
Bab XII Pembiayaan
Bab XIII Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2019.
9 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 13, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi, dan dalam rangka menjamin ketersediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan yang cukup, bermutu dan aman serta guna mengantisipasi rawan pangan di Daerah, maka dipandang perlu mengatur tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Sasaran
Bab IV Organisasi Pelaksana
Bab V Mekanisme Penyediaan
Bab VI Monitoring dan Evaluasi
Bab VII Pembiayaan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2017.
29 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 14 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pola Tanam Dan Rencana Tata Tanam
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka distribusi air dan jenis tanaman yang diusahakan tepat sesuai dengan musimnya, sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 11 Tahun 1974; UU No 7 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; PP No 22 Tahun 1982; PP No 21 Tahun 1988; PP No 20 Tahun 2006; Perda Prov Daerah Tingkat I Jawa Tengah No 28 Tahun 1988; Perda Prov Daerah Tingkat 1 Jateng No 8 Tahun 1990.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pembagian Kelompok Daerah Irigasi, Waktu Tanam Padi dan Polowijo, Kebutuhan Air pada Tanaman, Pembagian Golongan Sawah, Golongan Pembagian Air, Pemberian Air, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
7 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2011
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai pada tingkat petani, perlu memberikan subsidi pupuk untuk sektor pertanian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/ 2003; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/ 2003; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan /SR.140/2/2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/ PER/6/2008; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/ SR.130/5/2009; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.02/2/2010; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.140/2/2011;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, peruntukkan pupuk bersubsidi, alokasi pupuk bersubsidi, penyeluran dan HET, pengawasan dan pelaporan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2011.
bahwa dalam rangka penerbitan dan penanganan hewan ternak yang berkeliaran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga dapat mengganggu kepentingan umum serta membahayakan orang lain, maka dipandang perlu mengatur penanganan hewan tersebut;
bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur
UU No. 6 Tahun 1967; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; PP No. 25 Tahun 2000; PERDA No. 7 Tahun 2004
PERBUP ini Mengatur Mengenai Hewan Ternak
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2007.
Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 512 Tahun 2003 tentang Hewan Ternak dinyatakan Tidak berlaku lagi
2 hlmn;
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
