Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan bagi Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang baik dan benar, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan pendirian bangunan gedung yang kemudian dilakukan penerbitan izin mendirikan bangunan; b. bahwa dalam tertib bangunan gedung, maka pemerintah daerah memberikan izin mendirikan bangunan bagi bangunan gedung milik Pemerintah Kabupaten Sleman demi kepastian hukum dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat; c. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Derah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan persyaratan perizinan diatur dengan Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan bagi Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Sleman;
Dasar Hukum : 1. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 4. Peraturan Daerah Kabupaten SlemanNomor 5 Tahun 2011; 5. Peraturan Daerah Kabupaten SlemanNomor 6Tahun 2011; 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012
Materi Pokok : Pemberian IMB, Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2020.
Jumlah Halaman : 8 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 43 Tahun 2020
konfirmasi status wajib pajak daerah dalam pemberian layanan publik tertentu dilingkungn pemerintah kabupaten boalemo
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2020/NO.43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Konfimasi Status Wajib Pajak Daerah dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksankan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik indonesia Nomor 112 Tahun 2016 Tentang konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu dilingkungan pemerintah daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telh diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.8 Tahun 1999; UU No.30 Tahun 2002; UU No.33 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016; UU No.14 Tahun 2008; PP No.55 Tahun 2016; UU No.25 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.65 Tahun 2005; PP No.12 Tahun 2019; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Perpres No.97 Tahun 2014; Perpres No.97 Tahun 2014; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.112 Tahun 2016; Perda Kab. Boalemo No.2 Tahun 2015; Perd Kab.Boalemo No.2 Tahun 2011; Perda No.5 Tahun 2016; Perda Kab.Boalemo No.6 Tahun 2011; Perda Kb. Boalemo No.46 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang konfirmasi status wajib pajak daerah dalam pemberian layanan publik tertentu dilingkungan pemerintah daerah kabupaten boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, jenis layanan tertentu yang dilakukan konfirmasi status wajib pajak daerah, jenis layanan publik pemenuhan wajib pajak daerah, tata cara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2020.
Terdiri dari 10 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral
ABSTRAK:
Penyelenggaraan statistik sektoral merupakan
kegiatan statistik yang pemanfaatannya untuk
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah
Daerah; Untuk melaksanakan ketentuan UU No.23 Tahun 2014 pasal 17 ayat (1) tentang
Pemerintahan Daerah, Derah menetapkan kebijakan
daerah sesuai dengan kewenangan Daerah.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; PP No.51 Tahun 1999.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Pedoman Penyelenggaraan
Statistik Sektoral, meliputi:
a. unsur penyelenggara;
b. mekanisme penyelenggaraan;
c. kerja sama; dan
d. pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2020.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 mengalokasikan tambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Badan Usaha Milik Daerah, untuk pelaksanaan tambahan penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 2011, PP Nomor 105 Tahun 2005, PP Nomor 106 Tahun 2005, Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2019, Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2019 dan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penambahan penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2020.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Perbup No. 7 Tahun 2019 ttg Rekomendasi Pemanfaatan Ruang
ABSTRAK:
Bahwa Rekomendasi Pemanfaatan Ruang telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rekomendasi
Pemanfaatan Ruang, bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada
huruf a, terdapat beberapa ketentuan yang perlu
dilakukan perubahan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116
Tahun 2017, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2019.
Materi pokok : Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2019 tentang Rekomendasi Pemanfaatan Ruang sebagai berikut : Ketentuan Pasal 4 diubah, Ketentuan Pasal 5 pada ayat (4) dihapus, Ketentuan Pasal 6 diubah, Ketentuan Pasal 7 pada ayat (5) dihapus, Ketentuan Pasal 8 diubah, Ketentuan Pasal 9 diubah, Ketentuan Pasal 11 diubah, Ketentuan Pasal 17 diubah, Ketentuan Pasal 20 diubah, Ketentuan Pasal 21 ditambah satu ayat yakni pada ayat (2), Ketentuan dalam Lampiran diubah dan ditambah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2019 tentang Rekomendasi Pemanfaatan Ruang.
Jumlah halaman : 11 HLM; Lampiran : 25 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Selayar Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
ABSTRAK:
untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bagi keluarga miskin khususnya yang memiliki rumah tidak layak huni di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan berupa Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak la.yak Huni; berdasarkan pertimbangan ssfagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 20O8 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar provinsi Sulawesi Selatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahtn 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2015 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
1. PEMBERIAN BANTUAN;
2. PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI;
3. PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DAN TIM PENDAMPING REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI;
4. MONITORING DAN EVALUASI;
5. PEMBIAYAAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Siak Nomor 43 Tahun 2020
JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PERPUSTAKAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SIAK
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsib Substantif Urusan Perpustakaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberdayakan Arsip untuk pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip urusan pemerintahan daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, perlu diatur Jadwal Retensi Arsip dan dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, untuk mewujudkan tata kelola kearsipan yang efektif dan efisien serta untuk mendukung terlaksananya kegiatan penyusutan arsip inaktif sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip, perlu untuk menyusun
Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Perpustakaan Pemerintahan Kabupaten Siak.
Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 34 Tahun 2008; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 28 Tahun 2012; PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012; Perda Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019; Perda Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2017; Perda Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2019; Perbup Siak Nomor 177 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 4 (empat) bab dan 5 (lima) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Jadwa Retensi Arsip; Ruang Lingkup; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
Lampiran: 6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021
ABSTRAK:
Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi Pedoman Penyusunan Rancangan APBD serta RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Untuk itu perlu menerakan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 17 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PERPRES No. 18 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 40 Tahun 2020; PERDA No. 17 Tahun 2007; PERDA No. 1 Tahun 2019; PERDA No. 31 Tahun 2008; PERDA No. 3 Tahun 201; PERDA No. 2 Tahun 2016 sebagamana telah diubah dengan PERDA No. 9 Tahun 2018; PERDA No. 6 Tahun 2016 sebgaimana telah diubah dengan PERDA No. 1 Tahun 2017; PERDA No. 5 Tahun 2019; PERBUP No. 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERBUP No. 63 Tahuun 2019.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, sistematika, penyusunan dan pelaksanaan RKPD Tahun 2021; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2020.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan Bagi Petugas Opemsional Yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat Di Kabupaten Musi Rawas
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan Bagi Petugas Operasional yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan Bagi Petugas Operasional yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat di Kabupaten Musi Rawas
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 528 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan PP No. 72 Tahun 2019; KEPRES No. 82 Tahun 1971; KEPRES No. 33 Tahun 2009; Peraturan MENDAGRI No. 60 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Peraturan MENDAGRI No. 6 Tahun 2016; Peraturan MENDAGRI No. 11 Tahun 2008; Peraturan MENDAGRI No. 53 Tahun 2010; Peraturan MENHUB No PM. 19 Tahun 2015; Peraturan MENHUB No PM. 28 Tahun 2020; Keputusan MENHUB No. KM.69/UM.606/phb-85 sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Keputusan MENHUB No. KM.37 Tahun 1994; PERDA No. 10 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Pedoman Pakaian Dinas Lapangan Bagi Petugas Operasional yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat di Kabupaten Musi Rawas yang juga mengatur mengenai Atribut Pakaian Dinas Lapangan tersebut yang terdiri dari Tutup Kepala, Tutup Badan dan Alas Kaki
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Skrining Dan Diagnostik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pada Rumah Sakit Umum Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
