Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau
ABSTRAK:
Berdasarkan bentuk pengakuan dan apreasi pemerintah Daerah atas prestasi yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil karena dinilai telah menyumbangkan pikiran,karya atau cipta dan drama bakti yang bermanfaat bagi Pemrintah kota Lubuklinggau maka perlu dibagikan Penghargaan
Dasar hukum dalam peraturan ini:UU No 7 Tahun 2001;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah beberapa kali diuabh terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 11 Tahun 2020l;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020;Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018;Perda No 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 5 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini diatur mengenai Pemberian penghargaan bagi pegawai negeri sipil berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau , Ketentuan Umum,Kategori Persyaratan dan Penetapan ,Tim Verifikasi,Bentuk penghargaan,Mekanisme dan waktu pemberian penghargaan,Pembiayaan,Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 56 Tahun 2023
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, diperlukan suatu instrumen hukum yang mengatur mengenai pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
b. bahwa Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dalam pelaporan gratifikasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun
2022 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat
Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 Nomor 6).
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2023.
Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017 Nomor 09)
21 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 56 Tahun 2023
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 196 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Lulusan SMA/MA/SMK Kota Batam yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1064)
Pendidikan - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Standar/Pedoman
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 56, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1183
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa Kota Batam Yang Diterima Di Perguruan Tinggi Negeri Melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyiapan sumber daya manusia yang cerdas dan kompetitif sesuai visi pendidikan nasional dan untuk memacu semangat belajar siswa di Kota Batam, Pemerintah Kota Batam memandang perlu memberikan beasiswa berupa bantuan Uang Kuliah Tunggal kepada mahasiswa Kota Batam yang diterima menjadi mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, serta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021, maka perlu menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th, 2008; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 1 Th. 2022; PP No. 12 Th. 2019; Permendagri No. 80 Th. 2015 stdd Permendagri No. 120 Th. 2018; Permendagri No. 77 Th. 2020; Perda Kota Batam No. 6 Th. 2014 stdd Perda Kota Batam No. 7 Th. 2019; Perda Kota Batam No. 7 Th. 2021; Perda Kota Batam No. 4 Th. 2022
PERWALI ini mengatur mengenai pelaksanaan; kewajiban penerima beasiswa; tata cara pemberian beasiswa; sumber dana; penghentian pemberian beasiswa; serta sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan peberian beasiswa
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2023.
PERWALI ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Wali Kota Batam Nomor 196 Tahun 2022
9 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli Nomor 56 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022 NOMOR 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa diperlukan penyelarasan kebijakan antara pemerintah desa dengan emerintah daerah dan kebijakan prioritas pengguna dana desa guna mendukung keberhasilan
pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun anggaran berkenan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendpatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 7 eraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
-
-
79 Halaman/Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 56 Tahun 2017
peddoman - pelaksanaan - analisi - jabatan - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - pangandaran
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2017/56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksabnaan dan kepegawian, serta program pendidikan dan pelatihan untuk melaksanakan penyusunan analisi jbatan yang sesuai maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kab. Pangandaran.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Uu No. 12 tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroakradi No. 33 Tahun 2011; Permednagri No. 35 Tahun 2012; Permendagrio No. 80 Tahun 2015; Peraturan kepala Badan Kepegawaian No. 12 Tahun 2011; Perda kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016; Perbup No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Peraturan Bupati tentanmg Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kab. Pangandaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
14 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 56 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengarustamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan
efektif dan efisien dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender, maka diperlukan strategi pengintegrasian
gender yang tercermin dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran pemantauan dan evaluasi
atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah yang renponsif gender.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 7 ‘Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 6 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 12 (dua belas) Bab dan 22 (dua puluh dua) Pasal, di antaranya membahas tentang: Ketentuan Umum; Asas; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Kewenangan; Perencanaan Dan Penganggaran; Pelaksanaan; Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi; Partisipasi Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Anggaran; Ketentuan Penutup; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 56 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian
ABSTRAK:
bahwa agar Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat memberikan
pelayanan yang berkualitas dalam bidang Kesenian kepada
masyarakat, perlu menyusun penerapan pencapaian target
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penerapan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesenian;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Penerapan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian
yang meliputi
SPM Bidang Kesenian,
Pengorganisasian, dan
Pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2013.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 56 Tahun 2023
standar - harga - pemerintah - kabupaten - bandung - tahun - anggaran - 2024
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD Kab. Bandung Tahun 2023 No 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja berdasarkan Pasal 44 Ayat (4) maka perlu menetapkan Perbup Bandung tentang standar harga satuan meperintah Kab.Bandung Tahun Anggaran 2024.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaiaman telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Kep. Mendagri No. 90 Tahun 2019; Kep. Mendagri No. 030-5889 Tahun 2021; Perda No. 6 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Fungsi, Sandar Harga Satuan Yang Berfungsi Sebagai batas Tertinggi Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan APBD,Standar Harga Satuan Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi Perencanaan Dan Estimasi Pelaksanaan APBD,Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2023.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 56 Tahun 2020
PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD 2020 (56)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indoonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis Instansi Pemerintah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411, serta dalam rangka penataan ketatalaksanaan sebagai salah satu unsur perubahan dalam reformasi birokrasi guna mewujudkan Pemerintah Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, diperlukan pedoman penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 38 Tahun 2000, UU No 6 Tahun 2003, UU No 14 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015, PP No 56 Tahun 2012, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Permen PAN-RB No 19 Tahun 2018, PERDA Kab Pohuwato No 9 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, tujuan dan manfaat penyusunan peta proses bisnis, prinsip-prinsip penyusunan peta proses bisnis, ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis, tahapan penyusunan peta proses bisnis, monitoring, evaluasi, pengembangan dan pengawasan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
Terdiri dari 23 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 56 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bidang Transportasi Darat Untuk Taruna Jalur Pola Pembibitan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia di bidang transportasi darat Kabupaten Sleman yang prima, profesional, dan beretika, pemerintah daerah mendorong masyarakat untuk mengikuti, melanjutkan, dan menyelesaikan pendidikan tinggi bidang transportasi darat; bahwa dalam rangka mendukung upaya peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia di bidang transportasi darat, pemerintah daerah memberikan bantuan dana kepada taruna jalur pola pembibitan untuk mengikuti, melanjutkan, dan menyelesaikan pendidikan tinggi bidang transportasi darat; bahwa untuk menjamin kepastian hukum pemberian dukungan dana kepada taruna jalur pola pembibitan untuk mengikuti, melanjutkan, dan menyelesaikan pendidikan tinggi bidang transportasi darat, perlu disusun suatu pedoman;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Sasaran dan Jenis Bantuan; Mekanisme Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan; Monitoring dan Evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2023.
Jumlah Halaman: 6 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
