Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan data dan informasi statistik sektoral bagi kebutuhan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data, menugaskan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah perlu dilakukan dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 40 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; dan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Sistem Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2022.
Penjelasan 5 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 15 Tahun 2022
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022
tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji
Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan,
Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun
2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Hari raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2022;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan layanan Umum; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerina
Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sabagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);
Dalam Peraturan ini diatur tentang BAB I
KETENTUAN UMUM Pengertian Bupati, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pejabat Negara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Hari Raya. BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS Bagian Kesatu
Umum. Bagian Kedua
Pemberian Tunjangan Hari Raya. Bagian Ketiga
Pemberian Gaji Ketiga Belas. BAB III
PEMBAYARAN. BAB IV
PENDANAAN. BAB V
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2022
PEDOMAN PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSl PEMERlNTAH DAERAH
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2022 iNOMOR 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSl
PEMERlNTAH DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa dalarn rangka rneningkatkan akuntabilitas,
transparansi, dan kinerja instansi pernerintah,
perlu dilakukan penerapan sistem akuntabilitas
lingkup Pernerintah Daerah sesuai dengan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistern Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah; b. bahwa untuk mengoptimalkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka
pcrlu adanya pedoman penyusunan sistem
akuntabilitas 'kinerja lnstansi Pemerintah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu
mcnctapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan. 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. 5. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
administrasi Pemerintahan. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi
Pemerintah. 7. Peraturan Persiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan lndikator Kinerja Utama di lingkungan
lnstansi Pemerintah. 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
20/M.P/\N/ 11 /2008 ten tang Petunjuk Penyusunan
lndikator Kinerja Utama. 10. Pcraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah. 11. Peraturan Mentcri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 88 Tahun
2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah. 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun
2021 tentang Penjenjangan Kinerja lnstansi
Pemerintah
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB 1
KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Perangkat Daerah, lnspektorat Daerah,Bagian Organisasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah,Rencana Pcmbangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana strategis,Rencana Kerja Pembangunan Daerah,Rencana Kerja Perangkat Daerah,Rencana Kinerja Tahunan,Cascading ,Rencana Kerja dan Anggaran ,Dokumen Pelaksanaan Anggaran,Perjanjian Kinerja,Rencana Aksi Kinerja,lndikator Kinerja,lndikator Kinerja Utama,Kinerja, Sasaran (target),Program,lndikator Kincrja Program. BAB ll
MAKSUD DAN TUJUAN. BAB III
RUANG LINGKUP. BAB IV
PERENCANAAN KINERJA Bagian Kesatu
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Bagian Kedua
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bagian Ketiga
Rencana Strategis Perangkat Daerah, Bagian Keempat
Rencana Kcrja Perangkat Daerah, Bagian Kelima
Cascading,Bagian Keenam
Jndikator Kinerja Utama, Bagian Ketujuh
Rencana Kerja Tahunan, Bagian Kedelapan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Bagian Kesembilan
Perjanjian Kinerja, Bagian Kesepuluh
Rencana Aksi Kinerja. BAB V
PENGUKURAN KINERJA. BAB VI
PELAPORAN KINERJA. BAB VII
REVIU DAN EVALUASI KINERJA. BAB Vlll
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.
23 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 15 Tahun 2022
Standar Operasional Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur
ABSTRAK:
Bahwa penyusunan Standar Operasional Prosedur merupakan salah satu aspek penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang memiliki peran untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif dan konsisten dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk tertibnya administrasi pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur dalam pelaksanaan reformasi birokrasi demi terwujudnya kinerja yang lebih baik, maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur
Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Pada Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan, penyusunan Standar Operasional Prosedur oleh Pemerintah Kabupaten dilakukan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Standar Operasional Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rote Ndao Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Setiap Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 58 Tahun 2021.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Penggunaan ADD; Bab 4. Pengalokasian ADD; Bab 5. Pembagian; Bab 6. Mekanisme Penyaluran; Bab 7. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2022.
9 halaman; 8 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah dengan Perangkat Daerah.
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi antara Asisten Sekretaris Daerah dengan Perangkat Daerah, perlu adanya pengaturan terkait tata hubungan kerja sebagai pedoman dalam melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Sekretaris Daerah dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
Bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu diatur kembali tata hubungan kerja dan pola koordinasi Asisten Sekretaris Daerah dengan Perangkat Daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah dengan Perangkat Daerah.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang : TATA HUBUNGAN KERJA DAN POLA KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DENGAN PERANGKAT DAERAH.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
TATA HUBUNGAN KERJA;
PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA KOORDINASI;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2022.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam kegiatan pembangunan baik pemerintah
maupun non pemerintah diperlukan sebuah perencanaan
yang berupa gambar teknis dan perhitungan biaya · yang
penghitungannya berdasarkan harga satuan pekerjaan;
bahwa guna mewujudkan transparansi, rasionalitas,
objektivitas dan akuntabilitas dalam menghitung biaya
· pekerjaan konstruksi kegiatan pembangunan pemerintah
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 · pada bidang
pekerjaan umum dengan diberlakukannya Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nornor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan sesuai dengan
Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Kendal Nornor 600/ 1115/DPUPR tanggal
17 Februari 2022 Perihal Pencabutan Peraturan Bupati
Kendal Nomor 3 Tahun 2022 tentang Analisa Harga Satuan
Pekerjaan Bidang Pekerjaan · Umum Kabupaten Kendal
Tahun 'Anggaran · 2022, maka Peraturan Bupati Kendal
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Analisa Harga Satuan
Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal
Tahun Anggaran 2022 sudah tidak sesuai dengan kondisi
sekarang sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan
Bidang Pekerjaaan Umum Kabupaten Kendal Tahun
Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, AHSP Bidang Pekerjaan Umum dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2022.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2022 dicabut.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD No. 15 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil perlu diberikan Tambahan Penghasilan; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tarnbahan Penghasilan kepada ASN dengan mempertimbangkan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud daJarn huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarnbahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2022;
Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 46 Tahun 1999; UU No.1Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 15 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 94 Tahun 2021; Permen ASN No. 34 Tahun 2011; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 27 Tahun 2021; Perda No. 4 Tahun 2016; Perda No. 1 Tahun 2022, Keputusan Mendagri No. 900-4700 Tahun 2020; Surat Edaran Mendagri No. 900/5663/SJ Tanggal 12 Oktober 2020; Surat Edaran Mendagri No. 900/59/SJ Tanggal 7 Januari 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ruang lingkup Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, dan Pengaturan teknis tambahan penghasilan ASN lainnya, pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2022.
22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD Kab. Bogor Tahun 2022 No 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
