PendidikanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Sekadau No. 38 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Bagi Taruna/Taruni Tugas Belajar Program Studi Diploma I (Satu) Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Bagi Taruna/Taruni Tugas Belajar Program Studi Diploma I (Satu) Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka percepatan penataan aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau memerlukan tenaga
terampil dalam bidang pengukuran dan pemetaan tanah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Asas, Maksud, Dan Tujuan; Program Pemberian Beasiswa Pendidikan; Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Beasiswa Pendidikan; Komponen Beasiswa; Hak Dan Kewajiban; Sanksi; Pembinaan Dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
13 halaman peraturan dan 3 halaman lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa No. 9 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2013/NO.9, TLD NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Gowa Nomor 10 tahun 2009 tentang Program Wajib Belajar
ABSTRAK:
Penyelenggara anpendidikan dasar merupakan upaya strategis dan mendasar dalam rangka meningkatkan kecerdasan, harkat, dan martabat manusia. Dalam rangka memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengikuti Program Wajib Belajar 12 Tahun, maka Perda Kabupaten Gowa No 10 Tahun 2009 perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959; 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003; 3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004; 4. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005; 5. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011; 6. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990; 7. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990; 8. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005; 9. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007; 10. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008; 11. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 4 Tahun 2008; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 10 Tahun 2009.
MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN GOWA NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PROGRAM WAJIB BELAJAR
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2013.
PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN GOWA NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PROGRAM WAJIB BELAJAR
8 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN GRATIS
ABSTRAK:
bahwa untuk tetap terselenggaranya penyelenggaraan pendidikan secara gratis di Kabupaten Kayong Utara pada satuan pendidikan dasar, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pendidikan Gratis, perlu dilakukan penyesuaian kembali;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.20 Tahun 2003, UU No.6 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.47 Tahun 2008, PP No.17 Tahun 2010,
Perubahan Pasal 1, pasal 2, pasal 4, pasal 11, pasal 12, pasal 13, Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Pendidikan gratis
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
10 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2018
KURIKULUM MUATAN LOKAL SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum Lampiran II Pendoman Muatan Lokal, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama
1. Undang-Undnag Nomor 3 Tahun 2003
2. Undang-Undnag Nomor 20 Tahun 2003
3. Undang-Undnag Nomor 23Tahun 2014
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2015
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 20 Tahun 2019
17. Peraturan Bupati Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2019
Berdasarkan Ketentuan Peraturan Bupati Tentang Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.
12
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Program Wajib Belajar
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Ketentuan Pasal 9. Pasal 10. Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Bone Bolango ini adalah UU No.6 Tahun 2003; UU No.20 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2005; PP No.28 Tahun 1990; PP No.29 Tahun 1990; PP No.19 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.47 Tahun 2008; PP No.48 Tahun 2008.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Program Wajib Belajar termasuk didalamnya mengatur tentang Azas, Fungsi dan Tujuan, Ruang Lingkup, Evaluasi, Penjaminan Program Wajib Belajar, Hak dan Kewajiban Peserta Didik, Orang Tua/ Wali dan Masyarakat, Pengawasan, Sanksi Administratif.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2011.
Terdiri dari 17 halaman tanpa lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomro 382/HK/2016 tentang Pembatalan beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 20 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2014, Permendiknas No.70 Tahun 2009, Keputusan gubernur Kalimantan barat Nomor 382/HK/2016;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan pasal 1, Pasal 5, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 22, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2013;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2017.
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2013
Peraturan Daerah ini memiliki 8 halaman dan 1 halaman penjelasan;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2018
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mendukung program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun adalah melalui pemberian bantuan operasional daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana, menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018 dengan menetapkan batasan istilah, yang diginakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2018.
engan Berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Bintan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Bintan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 9 Tahun 2013
pedoman pemberian beasiswa prestasi dan beasiswa akhir studi
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2013/No.177
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi dan Beasiswa Akhir Studi
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.20 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2011; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.48 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2010; Perda No.26 Tahun 2010; Perda No.6 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman pemberian beasiswa prestasi dan beasiswa akhir studi termasuk didalamnya mengatur tentang maksud, tujuan dan azas, sasaran beasiswa, pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 15 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2011
PENDIDIKAN - GURU - KEPALA SEKOLAH - DINAS PENDIDIKAN
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2011/27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah untuk memimpin dan mengelola sekolah/madrasah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah maka Perturan Bupti Pati Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati perlu ditinjau kembali; bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlunya menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008
PERBUP ini mencakup mengenai Persyaratan; Penyiapan Calon Kepala Sekolah; Proses Pengangkatan Kepala Sekolah; Masa Tugas; Penilaian Kinerja Kepala Sekolah; Mutasi dan Pemberhentian TUgas Guru sebagai Kepala Sekolah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2011.
12 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
