Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 55/Permentan/OT.210/11/2008 dan Nomor 23B Tahun 2008 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/10/M.PAN/05/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007
tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah maka perlu disusun pedoman penggunaan
pakaian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 60 Tahun 2007 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2019 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2019 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14
Tahun 2016
MENGATUR TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
NEGERI SIPIL, TERKAIT FUNGSI DAN JENIS PAKAIAN, ATRIBUT PAKAIAN, PROSEDUR PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS, SERTA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Bengkulu Utara Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pedoman Pakaian Dinas
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun
2008 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
70
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 42, Berita Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 56
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital
ABSTRAK:
bahwa pada setiap Organisasi Perangkat Kerja di Pemerintah Daerah, terdapat arsip diselamatkan untuk menjamin kelangsungan organisasi;
bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelamatan arsip vital di Pemerintah Daerah dikelola dengan baik dan benar perlu pengelolaan arsip vital;
bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu Peraturan Wall Kota tentang Pedoman Pengelolaan Vital;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956,Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016
PERATURAN WALl KOTA INI MENGATUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP VITAL. DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :
1. KETENTUAN UMUM
2. PENGELOLAAN ARSIP VITAL
3. PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN
4. PENYELAMATAN DAN PEMULIHAN
5. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2019.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan Dinas dan Penetapan Harga Limit Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah
ABSTRAK:
Bahwa agar terciptanya kepastian hukum dengan memperhatikan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 60 PP No. 27 Tahun 2014, perlu menetapkan Tata Cara Penjualan Kendaraan Dinas dan Penetapan Harga Limit Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan Dinas dan Penetapan Harga Limit Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah
Dasar Hukum: UU No. 3 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab. Sumba Tengah No. 4 Tahun 2016; Perda Kab. Sumba Tengah No. 10 Tahun 2017
Materi Pokok terdiri dari: I. Ketentuan Umum: II. Maksud dan Tujuan; III. Metode Penjualan; IV. Objek Penjualan; V. Prosedur Penjualan; VI. Jenis Kendaraan Dinas; VII. Persyaratan Penjualan Kendaraan Dinas; VIII. Tata Cara Penjualan Kendaraan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional; IX. Tata Cara Penetapan Harga Limit Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional; X. Tata Cara Pembayaran; XI. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019-2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kabupaten yang mempunyai karakteristik khusus perlu membuat Rencana Pembangunan dengan skala kawasan perdesaan;
bahwa karakteristik Kabupaten Barito Kuala adalah daerah Pertanian Pasang Surut yang mempunyai potensi pertanian yang luas hampir di seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala; bahwa untuk sinergitas pembangunan di kawasan Pertanian Pasang Surut tersebut dan juga untuk mengembangkan potensi wisata menjadi Agrowisata, perlu membuat Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Barito Kuala.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8
Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, yang memuat: Ketentuan Umum, Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan; Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2019.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 42 Tahun 2019
PERUSAHAAN - SOSIAL DAN LINGKUNGAN - TANGGUNG JAWAB
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Kabupaten Kutim Tahun 2019 No.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Perda Kabupaten Kutai Timur No. 1 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 47 Tahun 2012; Perda Kabupaten Kutai Timur No. 1 Tahun 2017.
Ketentuan Umum; Pelaksana TJSL; Tim Koordinasi Pelaksana TJSL Kecamatan; Musyawarah dan Rapat; Pengawasan Pelaporan dan Evaluasi; Pembiayaan; Penghargaan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2020-2024
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan daerah dibidang pembangunan, diperlukan perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh dan bertahap; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Paling Lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.25 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2017, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.38 Tahun 2007, PP No.8 Tahun 2008, PP No.58 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.86 Tahun 2017, Perda No.5 Tahun 2016,
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Program Pembangunan Daerah; Pengendalian dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun
2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Palangka Raya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun
2019; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun
2019
Susunan organisasi Dinas Perhubungan ditetapkan dengan
tipe A, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat Dinas;
c. Bidang Lalu Lintas;
d. Bidang Angkutan dan Sarana;
e. Bidang Prasarana;
f. Bidang Pengembangan dan Keselamatan;
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. Kelompok Jabatan Pelaksana.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:
a. Pasal 147 sampai dengan Pasal 169 Peraturan Walikota
Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya (Berita Daerah
Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47); dan
b. Pasal 137 sampai dengan Pasal 158 Peraturan Walikota
Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah
Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2016 Nomor 55).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
36 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 42 Tahun 2019
PERBUP Kab. Majalengka No. 110 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMNPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan :
Permenkes No. 8 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang Kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Kuasa Pengguna Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementrian Kesehatan
Mencabut :
Permenkes No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/406/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang kepada Sekretaris Jenderal, Para Direktur Jenderal, Para Kepala Badan dan Inspektur Jenderal di Lingkungan Kementerian Kesehatan untuk dan atas nama Menteri Kesehatan Menandatangani Dokumen Persyaratan Hibah Barang Milik Negara
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/456/2015 tentang Pelimpahan Wewenang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/558/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan NO. 42, BN.2019/NO.1207, PERATURAN.GO.ID : 8 HLM
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang Kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Kuasa Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
