Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sulusuban Dan Technopark Tahun 2022-2041
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sulusuban Dan Technopark Tahun 2022-2041
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 46 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031 dalam rangka perwujudan rencana tata ruang perlu dilakukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang di Kabupaten Lampung Tengah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sulusuban dan Technopark
Tahun 2022-2041.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 26 Tahun 2007, UU No 32 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 26 Tahun 2008, PP No 68 Tahun 2010, PP No 5 Tahun 2021, PP No 21 Tahun 2021, Permen ATR/BPN No 14 Tahun 2021, Permen ATR/BPN No 15 Tahun 2021, Perda Provinsi Lampung No 1 Tahun 2010, Perda Kab Lampung Tengah No 10 Tahun 2001, Perda Kab lampung Tengah No 1 Tahun 2012
Peraturan Bupati Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sulusuban Dan Technopark Tahun 2022-2041
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
Halaman : 107
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkantoran Sendawar Timur Tahun 2021-2041
ABSTRAK:
untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi sub-regional yang berkelanjutan berbasiskan ekonomi kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi menuju masyarakat yang semakin cerdas, sehat, produktif, dan sejahtera dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan melaksanakan ketentuan UU No.26 Tahun 2007 Pasal 27 ayat (1) tentang Penataan Ruang dan Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Dasar hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.26 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.15 Tahun 2010; PP No.26 Tahun 2008; Perpres No.3 Tahun 2012; Perda Provinsi Kalimantan Timur No.01 Tahun 2016; dan, Perda Kabupaten Kutai Barat No.32 Tahun 2011.
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SENDAWAR TIMUR TAHUN 2021-2041
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2021.
Pengembangan Jaringan air limbah akan diatur oleh peraturan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait;
Ketentuan mengenai tata bangunan diatur dengan Peraturan Bupati; Ketentuan mengenai pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati; Ketentuan mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak diatur dengan Peraturan Bupati
219 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK TIMUR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN WILAYAH PENANAMAN BAWANG PUTIH DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
ABSTRAK:
Wilayah penanaman bawang putih di Kabupaten Lombok Timur telah di atur dalam Perbup Nomor 3 Tahun 2-19 tentang Penetapan wilayah Penanaman Bawang Putih di Kabupaten Lotim, namun dalam rangka lebih mengoptimalkan wilayah penanaman bawang putih, maka perlu penyesuain terhadap pengaturan bantuan bibit bawang putih yang bersumber dari kewajiban pelaku usaha yang meiliki RIPH
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 13 Tahun 2010
UU Nomor 19 Tahun 2003
UU Nomor 23 Tahun 2014
UU Nomor 30 Tahun 2014
Perda Nomor 2 Tahun 2012
Permentan Nomor 38/Permentan/HR.060/11/2017
Perbup Nomor 3 Tahun 2019
Bantuan bibit bawang putih yang bersumber dari kewajiban pelaku usaha yang memiliki RIPH dapat diperuntukan bagi petani penerima bantuan pada zona wikayah I dalam hal mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2019
-
3
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, BD Tahun 2021 No. 30
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali KOta Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umu Skala kecil Pada Lokasi Yang Dapat Dipindahkan
ABSTRAK:
a. bahwa tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum skala kecil pada lokasi yang dapat dipindahkan telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Skala Kecil pada Lokasi yang Dapat Dipindahkan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Skala Kecil pada Lokasi yang Dapat Dipindahkan; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, berimplikasi terhadap Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631); 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672); 7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 11); 8. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil pada Lokasi Yang Dapat Dipindahkan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Skala Kecil pada Lokasi yang Dapat Dipindahkan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 3);
Mengatur tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil Pada Lokasi Yang Dapat Dipindahkan
1. Ketentuan Pasal 2 diubah,
2. Ketentuan Pasal 3 diubah,
3. Ketentuan Pasal 5 diubah,
4. Ketentuan Pasal 6 dihapus,
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus,
6. Ketentuan Pasal 20 diubah,
7. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 sisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 20A,
8. Ketentuan Pasal 24 diubah
9. Ketentuan Pasal 25 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (6) diubah serta ayat (3) dihapus
11. Ketentuan Pasal 46 diubah,
12. Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 52A.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2021.
Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Skala Kecil pada Lokasi yang Dapat Dipindahkan
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Tahun 2017/No.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Pada Tanah Telantar Bekas Pertambangan Batuan di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam menjaga lingkungan yang bersih, sejuk dan sehat, serta sebagai salah satu upaya nyata menangani kerusakan lingkungan akibat penambangan dapat dilakukan dengan penanaman pohon untuk penghijauan sehingga tercipta kondisi yang lebih nyaman dan sehat; bahwa potensi lahan bekas penambangan masih besar untuk dimanfaatkan sebagai media konservasi dengan penanaman pohon, yang memiliki manfaat ekonomis dan ekologis dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Pada Tanah Telantar Bekas Pertambangan Batuan Di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Hak dan Kewajiban Masyarakat
Bab V Pemulihan Fungsi Lingkungan Tanah Telantar Bekas Pertambangan Batuan
Bab VI Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pemulihan Fungsi Lingkungan Tanah Telantar Bekas Pertambangan Batuan
Bab VII Peran Masyarakat dan Perusahaan
Bab VIII Pemeliharaan
Bab IX Pemanfaatan
Bab X Pembinaan dan Pengawasan
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2017.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Teluk Aru Dengan Desa Teluk Kemuning Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati; Dengan tidak tercapainya kesepakatan antara Desa Teluk Aru dengan Desa Teluk Kemuning Kecamatan Pulaulaut Kepulauan Kabupaten Kotabaru Berita Acara Nomor:146.3/117/KD-TA/VIII/2021 dan Nomor146.3 /205 /KD-TLK/VIII/2021, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa, pasal 19 ayat (1) bahwa apabila terdapat antara Dua Desa tidak sepaham atau tidak sepakat maka sepenuhnya maka akan diserahkan sepenuhnya ke Pemerintah Daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Teluk Aru dengan Desa Teluk Kemuning Kecamatan Pulaulaut Kepulauan Kabupaten Kotabaru.
Dasar Hukum: Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Teluk Aru dengan Desa Teluk Kemuning Kecamatan Pulaulaut Kepulauan Kabupaten Kotabaru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2022.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Penetapan Batas Desa Nanga Engkulun Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap
batas desa, telah dilakukan penetapan batas Desa Nanga Engkulun Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018
Ketentuan Umum; Batas Desa Nanga Engkulun; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2020.
12 halaman peraturan dan 25 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
