Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjaminan Mutu Dan Keamanan Pangan Di Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Dearah berkewajiban menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu;
b. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan penjaminan mutu dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan yang bersifat operasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan penyelenggaraan dimakasud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan;
UU Nomor 16 Tahun 1950, UU Nomor 8 Tahun 1999, UU Nomor 12 Thaun 2011, UU Nomor 18 Tahun 2012, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 69 Tahun 1999, PP Nomor 68 Tahun 2002, PP Nomor 28 Tahun 2004, Perda Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 71 Tahun 2016
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, persyaratan keamanan pangan, pendaftaran usaha pangan, sanitasi pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan pangan, standar kemasan pangan, pencatuman label, pengawasan keamana pangan, pembinaan keamanan pangan, peran serta masyarakat, evaluasi dan pelaporan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
8 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 41, Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 41 Seri E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TATA CARA PENERBITAN IZIN PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL PROVINSI JAWA TIMUR
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3)
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010
tentang Pengelolaan Sampah Regional Provinsi Jawa Timur,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara
Penerbitan Izin Pengelolaan Sampah Regional Provinsi Jawa
Timur;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan PeraturanPeraturan
Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang
Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950
(Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5657);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun
2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor
4 Tahun 2010 seri E);
peraturan ini mengenai tata cara penerbitan izin pengelolaan sampah regional provinsi Jawa Timur. peraturan ini meliputi : ketentuan umum ; perizinan ; kewajiban ; ketentuan lain-lain ; ketentuan penutup .
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2018.
jumlah 8 halaman + lampiran 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Pendidikan dan Pelatihan
ABSTRAK:
Bahwa dalam Rangka Mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang Berintegritas, Kompeten dan Profesional, dalam Mendukung Terwujudnya Tujuan Nasional;
Bahwa Sebagai Upaya Meningkatan Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, Perlu Adanya Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Pendidikan dan Pelatihan;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam Huruf a dan Huruf b, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Pendidikan dan Pelatihan.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Undnag-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Pendidikan dan Pelatihan, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Jenis Pengembangan Kompetisi;
Mekanisme Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
Pendelegasian Wewenang;
Evaluasi dan Pelaporan;
Ketentuan Peralihan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2018.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Kabupaten Blora Tahun 2018 No. 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.Soetijono Blora Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pelayanan
kesehatan yang terjangkau dan berkualitas
pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Dr.R.Soetijono Blora
Kabupaten Blora, perlu menetapkan Standar
Pelayanan Minimal; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah,
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan
Layanan Umum Daerah ditetapkan oleh Kepala
Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Dr.R.Soetijono Blora Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, jenis pelayanan, indikator, standar (nilai), batas waktu pencapaian dan uraian standar pelayanan minimal, pelaksanaan, pembinaan dan penagwasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2018.
41 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 41, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 61014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, ketentuan lebih lanjut tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak berikut imbalan bunga diatur dengan Peraturan Gubernur, sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah;
UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 stdd UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2010.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pemberian imbalan bunga pajak, pendelegasian wewenang dari Gubernur kepada Kepala Badan Pajak dan Retda dan Kepala BPKD, alur pemberian imbalan bunga, perhitungan besaran imbalan bunga, Administrasi Pemberian Imbalan Bunga, dan Pembayaran Imbalan Bunga.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2018.
24 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan Pasal 13
huruf a dan Pasal 18 Peraturan Daerah Sulawesi
Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Kearsipan, perlum enetapkan
PeraturanGubernur tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas
UU No 26 Tahun 2004; UU No 43 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP NO 28 Tahun 2012.
dalam peraturan ini diatur tentang pedoman bagi Perangkat Daerah
dalam penyusunan naskah dinas
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2018.
Mencabut Peraturan Gubernur No 31 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KETAPANG TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa kabupaten ketapang tahun 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018
UU No.27 Tahun 1959, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Perpres No.107 Tahun 2017, Perda No.10 Tahun 2017, Perda No.16 Tahun 2017, perbup No.43 Tahun 2017
PERUBAHAN PASAL 4, PASAL 15, DAN PASAL 16 PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KETAPANG TAHUN ANGGARAN 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2018.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KETAPANG TAHUN ANGGARAN 2018
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 41 Tahun 2018
PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN GURU YANG DIANGKAT DALAM JABATAN PENGAWAS SEKOLAH
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Guru yang Diangkat Dalam Jabatan Pengawas Sekolah
ABSTRAK:
Dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan di sekolah, diperlukan pengendalian baik aspek akademik maupun manajerial pada satuan Pendidikan yang dilaksanakan oleh pengawas sekolah. Guru dapat diangkat dalam jabatan pengawas sekolah untuk melaksanakan tugas dan wewenang secara sekolah untuk melaksanakan tugas dan wewnang secra penuh untuk mengawasi aspek akademik dan manajerial pada satuan Pendidikan.
UU No. 9 Tahun 1967
UU No. 20 Tahun 2003
UU No. 39 tahun 2003
UU No. 14 Tahun 2005
UU no. 12 Tahun 2011
UU no. 23 Tahun 2014
PP No. 79 Tahun 2005
PP No. 9 Tahun 2003
PP No. 38 Tahun 2007
PP No. 74 Tahun 2010
PP No. 53 Tahun 2010
PP No. 18 Tahun 2016
PermenpanRB No. 16 Tahun 2009
PermenpanRB No. 21 Tahun 2010
PermenpanRB No. 26 Tahun 2011
Permendagri No. 80 Tahun 2015
Perda Lebong No. 10 tahun 2016
Perbub Lebong No. 36 Tahun 2017
Tujuan, ruang lingkup perbub, Syarat guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah, Tahapan pengangkatan guru dalam jabatan pengawas sekolah, pengangkatan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah, Mutasi dan pemberhentian guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2018.
10 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pendapatan Penduduk Non Permanen
ABSTRAK:
Dengan Semakin meningkatnya mobilitas penduduk non permanen di kota Cilegon, di perlukan gambaran kondisi dan perkembangan penduduk non permanen serta ketersediaan data penduduk non permanen.
UU No15 Th 1999; UU No 23 Th 2006 yang telah diubah dengan UU No 24 Th 2013; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; PP No 37 Th 2007 yang telah diubah dengan UU No 102 Th 2012; Per Pre No 25 Th 2008; Per Pres No 26 Th 2009 yang telah diubah dengan Per Pres No 112 Th 2013; Pemendagri NO 14 Th 2015; Perda Kota Cilegon No 7 Th 2015; Perwal Kota Cilegon 101 Th 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 02 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA KAMPUNG DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
dengan adanya perubahan besaran dana yang di alokasikan kepada Kampung melalui Alokasi Dana Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan dalam rangka penanganan stunting di Kabupaten Lampung Tengah perlu mengubah Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018
UU No.28 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 2009; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.55 Tahun 2005; PP No.43 Tahun 2014; PERPRES No.42 Tahun 2013; PERPRES No.83 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006; PERDA Kabupaten Lampung Tengah No.9 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Lampung Tengah No.11 Tahun 2017; PERDA Kabupaten Lampung Tengah No.15 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
