Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:
a. bahwa dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi seluruh penduduk/masyarakat adalah dokumen yang sangat dibutuhkan dan melekat pada orang perorangan,sehingga perlu dilakukan pelayanan;
b. bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, perlu adanya standar pelayanan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014.
1. KETENTUAN UMUM; 2. MAKSUD DAN TUJUAN; 3. JENIS DAN OBJEK PELAYANAN; 4. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN; 5. PARTISIPASI MASYARAKAT; 6. MAKLUMAT PELAYANAN; 7. PEMANTAUAN DAN EVALUASI; 8. KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2017.
-
53
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 Nomor 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang AKSELERASI PENCAPAIAN KEPESERTAAN KELUARGA BERENCANA
METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG MELALUI STRATEGI
PENDEKATAN INTEGRATIF DI KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui kepesertaan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang, maka dipandang perlu dibangun suatu sistem pendekatan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan program dan kegiatannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Akselerasi Pencapaian Kepesertaan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Di Kabupaten Madiun;
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 153/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
Peraturan ini berisi tentang:
1. Ketentuan umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Ruang Lingkup dan Sasaran;
4. Kebijakan dan Strategi;
5. Tim Terpadu KB MKJP;
6. Blue Control;
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2017.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kepada Penduduk Kabupaten Kotabaru Yang Meninggal Dunia
ABSTRAK:
Dalam rangka meringankan biaya bagi penduduk Kabupaten Kotabaru yang meninggal dunia, maka
diberikan santunan. Biaya dan persyaratan untuk memperoleh santunan dalam Peraturan Bupati Kotaburu Nomor 16
Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kepada Penduduk Kabupaten Kotabaru yang Meninggal Dunia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
Beberapa ketentuan dalam Perbup Kotabaru No. 16 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kepada Penduduk Kab. Kotabaru yang Meninggal Dunia diubah, sbb: penduduk yang mendapat bantuan santunan, bantuan santunan sebesar Rp 1.000.000,00, batas waktu dan cara pengajuan bantuan santunan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD Tahun 2017/ No. 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di kabupaten Kendal Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal.
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015; eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, pedoman pengangjatan dan pemberhentian serta tugas pokok petugas registrasi, persyaratan dan tata cara penerbitan NIK, persyaratan dan tata cara perubahan alamat pada dokumen pendaftaran penduduk, persyaratan dan tata cara pelaporan kedatangan penduduk, persyaratan dan tata cara pelaporan pendatang dan tamu, persyaratan dan tata cara pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan, persyaratan dan tata cara pendataan/pendaftaran penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri, persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran, persyaratan dan tata cara pelaporan/pencatatan kelahiran penduduk di luar wilayah negara kesatuan republik indonesia, persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran yang terjadi di atas kapal laut atau pesawat terbang, persyaratan dan tata cara pelaporan/pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu, persyaratan dan tata cara pelaporan lahir mati, persyaratan dan tata cara pelaporan perkawinan WNI di luar wilayah negara kesatuan republik indonesia, persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan, persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian di daerah, persyaratan dan tata cara pelaporan/pencatatan perceraian WNI di luar wiliayah negara kesatuan republik indonesia, persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian, persyaratan dan tata cara pencatatan kematian di daerah, pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, penccatatan kematian yang tidak ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya, pencatatan kematian di luar wilayah negara kesatuan repubik indonesia, persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak, persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama, persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan di daerah, pencatatan perubahan status kewarganegaraan bagi pemegang kewarganegaraan ganda, pencatatan peristiwa penting lainnya, persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KK, tata cara perubahan elemen fata penduduk karena perubahan nama, perubahan jenis kelamin, perubahan status perkawinan/perceraian, perubahan biodata pada pendidikan, perubahan biodata pekerjaan, persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KTP-EL, persyaratan dan tata cra untuk legalisasi akta pencatatan sipil, hak akses data dan dokumen kependudukan, persyaratan dan tata cara penerbitan surat keterangan pengganti tnada indentitas atau surat keterangan pencatatan sipil, tata cara mendapatkan izin pemanfaatan data, tata cara penggunaan data pribadi, pelaporan penyelenggaraan admibistrasi kependudukan, bentuk dan tata naskah formulir, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 63 Tahun 2011 dicabut
62 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 11 Tahun 2017
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SELUMA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2016 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, tugas dan fungsi Perangkat Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 12 Tahun 2011
3. UU No. 5 Tahun 2014
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 53 Tahun 2010
6. PP No. 18 Tahun 2016
7. Permendagri No. 80 Tahun 2015
8. Instruksi Mendagri No. 061/2911/SJ Tahun 2016
9. Perda Kab. Seluma No. 8 Tahun 2016
10. Perbup No. 31 Tahun 2016
Pasal 3 :
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017.
Mencabut :
1. Perbup No. 33 Tahun 2010
22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2017
TATA CARA PEMBERIAN IJIN PEMANFAATAN DAN AKSES NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKETRONIK DI KABUPATEN JEPARA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2017/NO.10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Ijin Pemanfaatan dan Akses Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Eleketronik di Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2015 Tentang Persyaratan
Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta
Pernanfaatan Nomor lnduk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik maka
perlu diatur tata cara pcmberian ijin pemanfaatan dan akses
Nomor Induk kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu
Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dengan peraturan
Bupati Jepara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Tata Cara Pemberian Ijin Pemanfaatan dan Akses Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2016;
Peraturan bupati (perbup) tentang tata cara pemberian ijin pemanfaatan dan akses nomor induk kependudukan, data kependudukan dan kartu tanda penduduk eleketronik di kabupaten jepara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 10 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
