PERGUB Prov. Sulawesi Tengah No. 47 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
ABSTRAK:
bahwa Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah telah dibentuk dengan Peraturan Gubernur yang baru sehingga Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah perlu diganti;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang urusan, susunan organisasi, tugas, fungsi, tata kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor, aset, dan pengangkatan dalam jabatan pada UPT Laboratorium Kesehatan, dan UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 36 Tahun 2017
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
b. bahwa sehubungan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan publik perlu dilaksanakan survei kepuasan masyarakat oleh penyelenggara pelayanan publik maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Secara Mandiri Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, PP Nomor 96 Tahun 2012, Perpres Nomor 76 Tahun 2013, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2014, Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 dan Perbup Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Ruang Lingkup, Manfaat dan Unsur SKM, Periode Survei dan Metode Penelitian, Pelaksanaan dan Teknik SKM, Langkah-langkah Penyusunan SKM, Pemantauan, Evaluasi dan Mekanisme Pelaporan Hasil Penilaian, Analisa Hasil Survei dan Rencana Tindak Lanjut dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2018.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 41 Tahun 2018
penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Ektronik menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi ( e- goverment) termasuk dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Serta Pemerintahan Berbasis Elektronik menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi ( e-Goverment ) bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan non pelayanan publik.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.36 Tahun 1999; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.52 Tahun 2000; PP No.61 Tahun 2010; PP No.82 Tahun 2012; Pepres No.9 Tahun 2014; Instruksi Presiden No.6 Tahun 2001; Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28 Tahun 2006; Permendagri No.35 Tahun 2010; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.5 Tahun 2018; Perbup Gorontalo No.48 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik Menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan, Asas dan Sasaran, Ruang Lingkup, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pembuatan, Pengembangan Dan Pemeliharaan Aplikasi, Pengelolaan Domain Dan Subdomain, Pengelolaan Data Dan Informatika, Promoasi dan Sosialisasi, Sarana Dan Prasarana Interaktif, Pembiayaan, Kerja Sama Dengan Instansi Vertika Dan Pihak Ketiga, Pelaporan,Pembinaan Dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2018.
Terdiri dari 25 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 41 Tahun 2018
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan No. 119 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja, Resiko Kerja dan Kelangkaan Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 119 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kondisi Risiko Kerja dan Kelangkaan Profesi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
- Dalam ketentuan Pasal 9 huruf (b) angka 1 PP No. 19 Tahun 2018 tentang Pemberian THR dalam T.A. 2018 kepada PNS, prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, anggaran yang diperlukan untuk pembiayaan THR dibebankan pada APBD;
- Berdasarkan SE Mendagri No. 903/3387/SJ perihal pemberian THR dan Gaji ke-13 yang bersumber dari APBD pengelolaan, pemberian THR dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- UU No. 30 Tahun 2008;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 58 Tahun 2005;
- PP No. 19 Tahun 2018;
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;
- Perda Kab. Bolaang Mongondow Selatan No. 15 Tahun 2017
- TPP THR diberikan kepada seluruh PNS sebagai salah satu komponen perhitungan besaran THR; TPP dibayarkan pada minggu ke-1 bulan Juni 2018 sebesar TPP pada bulan Mei 018;
- Untuk memaksimalkan pengawasan terhadap jam kerja PNS, Kepala Perangkat Daerah diwajibkan memonitor penandatanganan daftar hadir dan daftar cek list keberadaan PNS setiap jam;
- Perangkat Daerah penerima Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja jam kerja ditambahkan 1 jam lebih lama dari jam kerja normal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2018.
Perbup ini mengubah Perbup No. 119 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja Risiko Kerja dan Kelangkaan Profesi bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2018
5 halaman batang tubuh (2 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa
pemerintah, perlu penetapan pelaku pengadaan
barang/jasa oleh Pengguna Anggaran di Lingkungan
Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah
Kabupaten Tabalong. Penetapan pelaku pengadaan barang/jasa perlu pengaturan
lebih detail baik persyaratan, mekanisme pengangkatan
dan pemberhentian,tugas dan wewenang, insentif maupun
pelayanan hukum sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pelaku Pengadaan Barang/Jasa; Persyaratan; Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian; Tugas dan Kewenangan; Insentif; Pelayanan Hukum; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2018.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, perlu mengatur Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin; bahwa berdasarkan pertimbanga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, berisi tentang : 1. Ketentuan Umum; 2. Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi; 3. Ketentuan Lain-lainl 4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
29 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 41, BD NOMOR 41/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RICIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan tugas pokok dan fungsi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016; Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017; Perwali Madiun Nomor 49 Tahun 2016
beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, diubah;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2018.
diantara huruf a dan huruf b ayat (2) disisipkan 1 (satu) huruf yakni a1, huruf e diubah, huruf k dan huruf l ayat (2) Pasal 4 diubah; ketentuan huruf b diubah dan diantara huruf f dan huruf g ayat (2) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf f1
ketentuan huruf e ayat (1) diubah dan diantara huruf e dan huruf f ayat (1) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1; ketentuan ayat (1) diubah, huruf b ayat (2) diubah dan diantara huruf f dan huruf g ayat (2) Pasal 14 disisipkan 1 (satu) huruf yakni f1; ketentuan huruf j dihapus ayat (1), huruf b dan huruf d ayat (2) diubah, dan diantara huruf d dan huruf e ayat (2) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1;
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal 29, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 58, Pasal 84, Pasal 90, Pasal 94, dan Pasal 96 Peraturan Daerah Kab Batang No 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Perbup tentang Peraturan Pelaksanaan Daerah Kab Batang No 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 1 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 27 Tahun 2014; PP No 28 Tahun 2018; Permendagri No 19 Tahun 2016; Perda Kab Batang No 8 Tahun 2016; Perda Kab Batang No 10 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara perencanaan kebutuhan BMD, tata cara kerjasama penyediaan infrastruktur, tata cara pengamanan/penyimpanan dokumen kepemilikan, penilaian, tata cara penghapusan, tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi danpelaporan, tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas BMD dan BBMD berupa rumah negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 53 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab Batang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
65 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
