Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
ABSTRAK:
guna terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk memberikan pedoman yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai yang direncanakan, diperlukan pedoman penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2003; UU No.30 Tahun 2014; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.8 Tahun 2008; PP No.54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.4 Tahun 2015; PermenPU No.31/PRT/M/2015; Permendagri No.54 Tahun 2010; Perka LKPP No.13 Tahun 2012; Perka LKPP No.14 Tahun 2012; Perka LKPP No.18 Tahun 2014; Perka LKPP No.1 Tahun 2015; Perda Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016; dan, Perda Kab. Kutai Barat No.29 Tahun 2016.
Kelompok Kerja menyerahkan laporan hasil pelelangan atau seleksi
beserta dokumen asli dan softcopy hasil lelang atau seleksi ke ULP
Daerah, ULP Daerah menerima dokumen hasil lelang atau seleksi, meneliti
kelengkapan dokumen. Mekanisme pelaporan pelaksanaan pekerjaan/paket pekerjaan
dilaksanakan secara manual, dan menggunakan media fisik (hard
copy) dan/atau media perangkat lunak (softcopy).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
10 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 16 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 ayat
(1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ J asa di Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Denpasar ten tang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di
Desa;
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013
eraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2015
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP
Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang pembiayaannya bersumber
dari APBDesa, tidak termasuk dalam lingkup Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20IO
Pasal 21 Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2015.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 16 Tahun 2018
STANDAR SATUAN HARGA YANG BERLAKU TAHUN 2019 DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2018/NO.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR SATUAN HARGA YANG BERLAKU TAHUN 2019 DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT
ABSTRAK:
Sebagai dasar perhitungan pembuatan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019, perlu disusun Standar Satuan Harga yang berlaku Tahun 2019 di Kabupaten Pakpak Bharat.
UU No. 9 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 16 Tahun 2018: PERMENKEU No. 32/PMK.02/2018; PLKPBJP No.1 Tahun 2015.
Standar Satuan Harga digunakan sebagai pedoman/acuan harga bagi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2019. Standar satuan harga merupakan batas tertinggi yang besaran harganya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-OPD APBD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2018.
Perraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 03 Mei 2018
penjelasan: 252 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 16 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD 2011/147 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi persaingan sehat dan akuntabilits untuk pelaksanaan ketentuan Perpres no. 54 tahun 2010 maka perlu menetapkan Perda kab. Kuningan tentang layanan Pengdaan secara Elektronik.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 106 Tahun 2007; Perpres No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagrino. 17 Tahun 2007; Pergub Jabar No. 35 Tahun 2008; Pergub Jabar No. 36 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No. 3 Tahun 2008; Perda kab. Kuningan No. 10 Tahun 2010; Perda kab. Kuningan No. 12 Tahun 2010.
Peratura Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Tata Nilai Pengadaan, Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2011.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2009
UNIT LAYANAN PENGADAN BARANG/JASA PEMERINTAH - pembentukan
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2009/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengadaan
barang/jasa pada Pemerintah Kabupaten Temanggung yang
berdasarkan pada prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka, bersaing,
transparan dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga
hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan
maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan Pelayanan
masyarakat maka dipandang perlu membentuk Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan perlengkapan Peraturan Bupati Temanggung tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang · Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, kedudukan, susunan organisasi ULP, tugas, wewenang, dan tanggung jawab, persyaratan anggota, larangan, tata kerja/mekanisme, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2009.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16, BD kota Pasuruan Tahun 2023 No. 16
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 60 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang baik perlu dibangun
Pegawai Negeri Sipil yang memiliki integritas,
profesional dan bebas dari praktik korupsi, kolusi
dan nepotisme serta mampu menyelanggarakan
peran sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah;
b. bahwa untuk menjamin kesejahteraan Pegawai
Negeri Sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah diperlukan kompensasi dasar dengan
memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas,
kepatutan dan kewajaran;
c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2022
tentang Standar Harga Satuan masih memerlukan
penyempurnaan untuk dapat menampung
kebutuhan masyarakat atas pelayanan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik
sehingga perlu diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota
Pasuruan Nomor 60 Tahun 2022 tentang Standar
Harga Satuan Tahun Anggaran 2023;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun
2022; Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 60 Tahun
2022
Peraturan ini mengatur mengenai Ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Nomor
60 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun
2022 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2022 tentang
Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2022 tentang
Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 93)diubah
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2023.
mengubah lampiran Peraturan Walikota Nomor
60 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun
Anggaran 2023
jumlah 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 16 Tahun 2023
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Wewenang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sa.kit Umum Daerah.
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah No. 5 Tahun 2021;
Dalam Perbup ini diatur tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sa.kit Umum Daerah. Pengadaan Barang/ Jasa BLUD meliputi:
a. Barang;
b. Pekerjaan Konstruksi; -
c. Jasa Konsultansi; dan
d. Jasa Lainnya.
Hal pokok yang diatur yaitu prinsip dasar dan tujuan, pelaku pengadaan, metode pemilihan penyedia barang/jasa, dan penetapan metode pemilihan penyedia jasa konsultansi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2023.
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Wewenang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Standar Satuan Harga barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan adanya kenaikan harga pasar dan belum ditetapkannya harga atas beberapa komponen barang dan jasa perlu menyusun dan menyesuaikan kembali hal-hal tersebut;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.27 Tahun 2014, Perpres No.54 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.17 Tahun 2007, Kepmendagri No.7 Tahun 2002, Perda No.3 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan lampiran Perbup No.17 Tahun 2014 tentang Standar Satuan harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2015;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2015.
Peraturan Bupati ini memiliki 3 halaman dan 1 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 17 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 1 ayat (1), Perbup Muna No.30 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa dipandang belum memadai
UU No.29 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014; Permendagri No.113 Tahun 2014; Peraturan Kepala Lembaga Kegijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.13 Tahun 2013
Maksud, tujuan dan ruang lingkup, Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, Etika Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Kegiatan, Tugas dan Wewenang TPK, Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Kegiatan, Pengadaan Barang/Jasa, Force Majure, Pemutusan Surat Perjanjian dan Perselisihan, Pengawasan dan Sanksi,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2017.
Perbup Muna No.30 Tahun 2015
60 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
