Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administrasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Harian Lepas
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang No. 57 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan
ABSTRAK:
Guna kelanjaran dan kejelasan pembayaran insentif terhadap tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan serta untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pendidik dan tenaga
kependidikan.
UU No. 2 Tahun 1993, UU No.20 Tahun 2003, UU No.14 Tahun 2005, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No. 74 Tahun 2008, PP No.17 Tahun 2010, PERDA KOTA TANGERANG No.11 Tahun 2007, PERDA KOTA TANGERANG No.1 Tahun 2008, PERDA KOTA TANGERANG No.13 Tahun 2014
petunjuk teknis pemberian insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi persyaratan dan mekanisme usulan penerima insentif, pertanggungjawaban insentif, monitoring dan evaluasi, serta sanksi
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Perwal Kota Tangerang No.44 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan (BD Kotang Tahun 2013 Nomor 44)
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 57, BD.2015/NO.57 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIKAN DAN TENAGA PENDIDIKAN
8 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 47 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA TANJUNGPINANG
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan penegakan hukum dan/atau Peraturan Daerah di Kota Tanjungpinang yang dilaksanakan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan Koordinator Satuan Polisi Pamong Praja perlu dibentuk Sekretariat PPNS untuk mempermudah koordinasi yang terpadu, terarah dan tegas dan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil , maka keberadaan dan kedudukan PPNS perlu lebih dikuatkan sehingga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan menciptakan kondisi ketertiban umum serta ketentraman di masyarakat agar lebih kondusif dan sesuai peraturan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009
Menetapkan Peraturan Walikota tentang sekretariat penyidik PNS Kota Tanjungpinang sebagai wadah pengkoordinasian PPNS di Kota Tanjungpinang
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2015.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sertifikasi Kompetensi Pencari Kerja di Bidang Pariwisata dan Karyawan Hotel di Kota Denpasar
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja di Bidang Pariwisata dan
karyawan hotel di Kota Denpasar;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor
52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan
huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Sertifikasi
Kompetensi Pencari Kerja di Bidang Pariwisata dan Karyawan Hotel di Kota
Denpasar;
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
Pasal 5 Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 6 Karyawan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b
Pasal 11 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2015.
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 19 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:
Bahwa Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja
Asing yang telah ditetapkan sebagai Retribusi Daerah perlu
dikelola sesuai dengan standart pengelolaan keuangan
daerah; bahwa penerbitan perpanjangan izin memperkerjakan
tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya dalam wilayah Kota
Banajarmasin merupakan urusan pemerintahan daerah
Kota Banjarmasin; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.02/MEN/III/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Besarnya Tarif Retribusi; Tata Cara Pemungutan Returibusi; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Sudah Kedaluarsa; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2015.
11 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Informasi Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas data ketenagakerjaan perlu pelaporan ketenagakerjaan, pencari kerja dan pengangguran dengan menggunakan teknologi informatika; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurufa, perlu menetapkan Perwali tentang Informasi Ketenagkerjaan;
Pasal 18 ayat 96) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 7 Tahun 1981; UU No 13 tahun 2003; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Perda Kota Surakarta No 3 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, kewajiban melaporkan dan syarat-syaratnya, penanggung jawab, sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2015.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 8 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM
ABSTRAK:
Bahwa memperhatikan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/ 1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil dan dalam rangka tertib administrasi dalam pemberian cuti dipandang perlu diatur prosedur pemberian cuti bagi pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batam dengan Peraturan Walikota
UU No.53 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 24 Tahun 976; PP No. 53 Tahun 2010; Perda Kota Batam Nomor 10 Tahun 2010
Ketentuan Umum, Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti, Cuti PNS; Prosedur Pemberian Cuti, Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2015.
30 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palu Nomor 4 Tahun 2015
TENAGA AHLI DAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
2015
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 4, BD.2015/NO.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TENAGA AHLI DAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
ABSTRAK:
bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembentukan perda, pengawasan dan anggaran sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu hendaknya memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik di bidang Hukum, Pemerintahan dan Keuangan;
bahwa peningkatan kualitas kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dapat diwujudkan melalui pendampingan oleh Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli yang profesional di bidangnya;
bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pendampingan tenaga ahli dan kelompok Pakar/Tim Ahli, maka diperlukan pengaturan tentang Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,huruf b,dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012, Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2014 Nomor 26);
Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Tenaga Ahli Dan Kelompok Pakar/Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
