tugas-fungsi-dinas kependudukan dan pencatatan sipil
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2017/NO.49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ABSTRAK:
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah ditetapkan, maka perlu ditindaklanjuti dengan Rincian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan suatu peraturan bupati.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 2 Tahun 2016; Perbup No. 31 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Diatur mengenai ketentuan umum, rincian tugas dan fungsi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2017.
Mencabut Lampiran X Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Dalam Kabupaten Muara Enim
51 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 49 Tahun 2017
a. bahwa guna menjamin kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas, mengurangi angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi baru lahir, serta guna mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, perlu mengatur pedoman persalinan aman;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pacitan tentang Persalinan Aman.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
Peraturan ini berisi tentang:
1. Ketentuan umum;
2. Ruang Lingkup Program Persalinan;
3. Prinsip-prinsip Pelayanan;
4. Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil;
5. Pelayanan Kesehatan Masa Hamil;
6. Pelayanan Kesehatan Masa Persalinan;
7. Pelayanan Kesehatan Masa Sesudah Persalinan;
8. Pelayanan Kependudukan;
9. Peran Pemerintah Kabupaten;
10. Sumber Daya Kesehatan;
11. Partisipasi Masyarakat;
12. Jaminan Pembiayaan Persalinan Aman;
13. Pembinaan dan Pengawasan;
14. Penghargaan;
15. Sanksi;
16. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 48 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN INISISASI MENYUSU DINI DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak bayi dalam mendapatkan Air Susu Ibu Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan usia 6 (enam) bulan dan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif, perlu adanya Peraturan sebagai pedoman pelaksanaanya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu lbu Eksklusif Kepada Bayi;
1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015;
4, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
6. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008 Nomor PER.27 /MEN/XII/2008 dan Nomor 1177 /Menkes/PB/Xll/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja; ·
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/ Atau Memerah Air susu lbu;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
Peraturan ini berisi tentang:
1. Ketentuan umum;
2. Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan Program IMD dan ASI Ekslusif;
3. Tugas, dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten;
4. Inisiasi Menysusui Dini;
5. Asi Ekslusif;
6. Ruang Laktasi;
7. Susu Formula Bayi dan produk Bayi Lainnya;
8. Pelaksanaan;
9. Partisipasi Masyarakat;
10. Pembinaan dan Pengawasan;
11. Penghargaan;
12. Sanksi;
13. Ketentuan Peralihan;
14. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim No. 48 Tahun 2017
tugas-fungsi-dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2017/NO.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
ABSTRAK:
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah ditetapkan, maka perlu ditindaklanjuti dengan Rincian Tuga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan suatu peraturan bupati.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 2 Tahun 2016; Perbup No. 31 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Diatur mengenai ketentuan umum, rincian tugas dan fungsi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2017.
Mencabut Lampiran V Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Dalam Kabupaten Muara Enim beserta perubahannya
49 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 47 Tahun 2017
tugas dan fungsi - dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan danperlindungan anak
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2017/NO.47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab Temanggung maka Perbup Temanggung No 45 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perbup tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; Uu No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Perbup Temanggungn No 60 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 67 Tahun 2008 dicabut.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 45 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembebasan Denda Administrassi atas Keterlambatan Pelaporan Dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dan
penerbitan dokumen kependudukan perlu adanya
fasilitasi dan pemberian kemudahan dalam proses
pengurusan berupa pembebasan denda administrasi
atas keterlambatan pelaporan dalam pengurusan
dokumen kependudukan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pembebasan Denda Administrasi Atas
Keterlambatan Pelaporan Dalam Pengurusan
Dokumen Kependudukan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, jenis dokumen kependudukan, pembebasan denda administrasi, tata cara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2017.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 45 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembebasan Denda Administrasi Atas Keterlambatan Pelaporan Pencatatan Kelahiran Dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 42 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENYEDIAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM UNTUK PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah
Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Banyuwangi, serta untuk mewujudkan
kepastian hukum bagi pelaksanaan penyediaan tempat
pemakaman umum untuk perumahan dan pemukiman,
perlu mengubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11
Tahun 2014 tentang Penyediaan Tempat Pemakaman
Umum untuk Perumahan dan Permukiman, dan
menetapkan perubahannya dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Pemukiman (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyerahan Prasarana Sarana dan
Utilitas Perumahan dan Permukiman; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 9/E); 5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014
tentang Penyediaan Tempat Pemakaman Umum untuk
Perumahan dan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 11).
Perubahan ketentuan umum tentang pemukiman dan pemakaman umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2017.
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENYEDIAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM UNTUK PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 39 Tahun 2017
PERBUP Kab. Sleman No. 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman No. 80 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
PERBUP Kab. Sleman No. 78 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman No. 80 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:
Bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu mengganti Peraturan Bupati Sleman Nomor 80 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 80 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2009
Materi Pokok: Pendaftaran Penduduk, Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, KK, dan KTP-el, Pendaftaran Peristiwa Kependudukan, Pencatatan Kelahiran, Pencatatan Perkawinan dan Pencatatan Pembatalan Perkawinan, Pencatatan Perceraian dan Pencatatan Pembatalan Perceraian, Pencatatan Kematian, Pencatatan Pengangkatan Anak, Pencatatan Pengakuan Anak, dan Pencatatan Pengesahan Anak, Pencatatan Perubahan Nama pada Akta Pencatatan Sipil, Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya, Pembatalan dan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil, Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan, Penerbitan Salinan Akta Pencatatan Sipil, Penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Sipil, Pemanfaatan Data Kependudukan, Pemberian Izin Hak Akses dan Petugas Hak Akses
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 80 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 80 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Jumlah Halaman: 57 HLM;
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
